Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2017

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Udang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

2017
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2017-07-17 14:07:25
By : Aditya Ilham Ramadhan NIM. 31615700, Perpustakaan UNIKOM (aditilham616@gmail.com)
Created : 2017-07-17, with 13 files

Keyword : Hukum Terhadap Profesi Guru
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Guru sebagai profesi mulia sering kali rentan terhadap permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam mendidik siswanya, menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah. Tidak sedikit guru yang dilaporkan oleh orang tua atau wali murid dengan alasan guru tersebut melakukan tindakan yang dianggap kriminal berupa kekerasan. Banyaknya kasus guru yang mudah dan kerap kali dikrimnalisasikan saat melaksanakan tugas dan kewajibannya beranggapan belum adanya perangkat yang kuat terkait perlindungan profesi guru. Oleh karena itu penulis mengkaji permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid menurut pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh PGRI dalam mewujudkan perlindungan guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, serta melakukan penafsiran hukum gramatikal,otentik dan ekstensif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskritif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta yang ada baik berupa : data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan yang lebih rinci. Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan perlindungan terhadap guru dalam profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum dalam penyelesaiannya. Peran Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang telah terbentuk pada tahun 2011 lalu belum bekerja secara maksimal dalam melindungi profesi guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid. Tindakan hukum yang dapat di lakukan oleh PGRI yaitu dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan menerapkan etika profesi guru, sedangkan represif dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi guru.

Description Alternative :

As a noble profession, teacher is most frequently vulnerable to issues related to his duties and obligations in educating his students, enforcing discipline and order in his school. Much of teachers were reported by parents or persons responsible for pupils, for reasons, that such teachers were taking violent actions which is considered criminal act. The number of cases falling on teachers who subjected to frequently and easily criminalization when they fulfill their duties and obligations are associated with the lack of firm equipment for legal protection of teacher. Thus, the author examine issues on how legal protection of teacher against criminalization by pupil parents as set in Article 335 Paragraph (1) of Criminal Code in connection with Law Number 14/2005 about Teacher and Professor, and what legal measures to take by PGRI in creating legal protection of teacher against criminalization by pupil parents. The method used is the normative juridical approach, and conduct legal interpretation grammatical, authentic and extensive. Specifications research used is descriptive analytical, that gives an overview over the data and the fact that there is either: data is the primary legal materials in the form of legislation in the field of research such as the Law of Criminal Law (Penal Code), Act No. 14 of 2005 Teachers and Lecturers. Some articles in Law Number 14/2005 about Teacher and Professor require regulations more in detail. Some cases related to protection of teachers in their profession require clarification of law for solutions. Indonesia Honorable Board of Teacher Profession, it was established in 2011, has been not maximal working in protecting teacher profession against criminalization by pupil parents. Legal acts to be made by PGRI are to take preventive and repressive measures. Preventive measures might be realized by applying teacher professional ethic, while repressive measures are organizing socialization by the Honorable Board of Teacher Profession.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationPerpustakaan UNIKOM
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id