Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2017

Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Jaminan Sosial Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Dalam Perkara Pidana Nomor 858/PID.B/2016/PN.BLB

2017
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2018-01-13 09:34:33
By : Alboin Tampubolon NIM. 31612011, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2018-01-13, with 12 files

Keyword : Tindak Pidana, Pemalsuan, Kartu Jaminan Sosial
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur untuk mewujudkan hal tersebut. Negara membentuk program sistem jaminan sosial nasional dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada umumnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa masalah hukum bagaimana penerapan sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan kartu jaminan sosial terkait dengan putusan dan efektivitas sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan kartu BPJS. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial data bahan sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli data bahan sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa elektronik maupun media cetak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai penyelesaian kasus pemalsuan kartu jaminan sosial dapat ditarik kesimpulan :Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Jaminan Sosial Terkait dengan Putusan Nomor 858/PID.B/2016/PN.BMenimbang bahwa terdakwa desi diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai bahwa terdakwa Desi Dwiyani terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desi Dwiyani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara agar terdakwa tetap ditahan adapun bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) buah kartu BPJS palsu yang dibuat berita acara penyerahan berkas persyaratan BPJS bersubsidi.

Description Alternative :

increase their dignity towards the realization of a prosperous and just prosperous Indonesian society to realize that the state establishes a national social security system program with the enactment of Law Number 40 Year 2004 on Social Security System National generally based on the background that has been described above there are some legal issues how the application of criminal sanctions for the fraud of social security card fraud related to the decision and the effectiveness of criminal sanctions for the crime of card fraud BPJS. Data of primary legal material in the form of laws and regulations with the field of research such as the 1945 Constitution of the Book of Criminal Law Article 263 of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Body secondary data material secondary law material is in the form of doctrine or opinion of the Expert data material secondary tertiary law material that is in the form of articles that can be from electronic mass media or print media. Based on the result of the research, it can be concluded that regarding the settlement of forgery case of social security card can be concluded: Implementation of Sanction for Crime of Social Security Card Fraud Related to Decision Number 858 / PID.B / 2016 / PN.BMenimbang that the defendant desi submitted to the court by prosecutor Was charged on the indictment as the defendant Desi Dwiyani was found guilty of committing a criminal act of committing in violation of Article 378 of the Criminal Code in which Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code sentenced Defi Desi Dwiyani to a defendant for 2 (two) years or, Minus as long as the defendant is in temporary detention in order for the defendant to remain in detention as for evidence in the form of 21 (twenty one) pieces of fake BPJS card made with the submission of the subsidized BPJS.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationPerpustakaan UNIKOM
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id