Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2013

Tinjauan Hukum Mengenai Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan The United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS)

2013
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2013-11-22 12:53:48
By : Andi Hidayat; NIM. 31609013, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2013-11-22, with 12 files

Keyword : Hukum,pencurian ikan
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Indonesia merupakan negara yang membentang di khatulistiwa dari 95 bujur timur sampai 141 bujur timur dan dari lintang 6 utara sampai lintang 11 lintang selatan. Luas wilayah itu kurang lebih 9 juta km2, terbagi atas 3 juta km2 daratan pulau-pulau, 3 juta km2 perairan laut kedaulatan di antara dan di sekeliling pulau-pulau, serta 3 juta km2 laut. Yang mempunyai potensi kekayaan laut yang melimpah untuk kesejahtraan bangsa dan negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bab 2 pasal 2 adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka perlu dikaji mengenai permasalahan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Bagaimanakah bentuk perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai tindakan pencegahan pencurian ikan (illegal fishing) di wilyah Indonesia.Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan suatu tindak pidana pencurian ikan sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bahwa Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat dapat membahayakan pelestarian sumber daya ikan yang mengakibatkan kerugian bagi nelayan serta pembudidayaan ikan, dan Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) adalah tindakan menangkap ikan dengan mengunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia (negara pantai).

Description Alternative :

Indonesia is a country that stretches across the equator from longitude 95 east to 141 east longitude and latitude 6 from north to latitude 11 south latitude . The total area is approximately 9 million km2 , divided over 3 million km2 land islands , 3 million km2 marine sovereignty in between and around the islands , as well as 3 million km2 of ocean . Potentially abundant marine wealth for the nation and the livelihoods of the country according to Law No . 5 of 1983 on the Indonesian Exclusive Economic Zone chapter 2, article 2 is the path beyond and adjacent to the territorial sea in Indonesia as defined by the Act in force on Indonesian waters cover the seabed , subsoil and water over them with the widest limit of 200 ( two hundred ) nautical miles measured from the baseline of the territorial sea of Indonesia. Based on the background , it is necessary to study the legal action on the issue of what to do against the perpetrators of illegal fishing ( illegal fishing ) committed by foreign vessels in the waters of the Exclusive Economic Zone ( EEZ ) based on Law No. 31 of 2004 on fisheries and What forms of protection the territorial waters of the Exclusive Economic Zone ( EEZ ) as a precaution illegal fishing ( illegal fishing ) in the regions of Indonesia.Research by the author is descriptive analysis describing the facts of primary data and secondary data using normative juridical approach . Data was analyzed qualitatively legally , so that the hierarchy of legislation can be considered as well as to guarantee legal certainty .Based on the analysis of data obtained concluded that the acts committed by the accused is a criminal act of illegal fishing in accordance with Article 93 of Law No. 31 of 2004 on regulating fisheries conservation measures and management of fish resources in the Exclusive Economic Zone ( EEZ ) Indonesia that Any person who knowingly territory of the Republic of Indonesia fisheries management fishing use of chemical, biological , explosives , and equipment can endanger the preservation of fish resources result in losses for fishermen as well as fish farming and fish theft offenses ( illegal fishing ) is the act of catching fish by using fishing Letter ( SPI ) is false , does not have a fishing permit ( SIPI ) , the document does not match the license type of vessel and fishing gear , species and size of fish caught are banned by the Indonesian government ( state beach ) .

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id