Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2012

Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2013-01-14 15:06:14
By : Arie Maulana Ibrahim NIM. 31608016, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2013-01-14, with 11 files

Keyword : pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yuridis kualitatif, yuridis normatif
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Berbagai negara menganggap korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan suatu negara, salah satunya Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat banyak sekali dan sangat sulit sekali diberantas. Proses pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sangat mempengaruhi proses pembangunan suatu negara, Indonesia juga belum memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan hukum atas pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi harus mendapatkan perhatian hukum yang kuat. Permasalahannya adalah bagaimanakah pelaksanaan pengaturan hukum dan/atau upaya pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara sepenuhnya mampu mengatasi pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Munculnya berbagai kendala seperti tidak ada aturan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi, adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di luar batas territorial Indonesia. Pada proses pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sangat tidak mudah, karena perlu dilakukan adanya pendekatan restrorative yaitu tindakan negara dalam mengambil keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti–bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi, dan apabila uang hasil korupsi tersebut berada di luar negeri maka perlu adanya kerjasama internasional dalam bantuan timbale balik masalah hukum.

Description Alternative :

Many countries consider that corruption is very detrimental to the country’s financial and retard development in a country, for example Indonesia. There are a lot of corruption actors in Indonesia and it is hard to be eradicated. Process of state financial return upon corruption influence the process of state development in a country, Indonesia does not have the law yet to rule the state financial return upon corruption. The appeared problem related to the law implementation on state financial return upon corruption. Related to this case, the state financial return should get stronger law attention. The problem is how to implement the law and the efforts of state financial return upon corruption reviewed from the law No 20 year 2001 about the law amendment no 31 year 1999 about corruption eradication. This study is conducted in analytic descriptive, namely that gives the description about the facts either secondary data of primary law material such as the law no 31 year 1999 about corruption eradication, the law no 20 year 2001 about the law amendment of the law no 31 year 1999 about corruption eradication, secondary of secondary law material in form of doctrine, experts legal opinion or the result from law and tertiary law material in form of data from article and internet related to this study. This study applies juridical normative approach, data is obtained from analyze of qualitative jurisdiction. According to data analysis, it can be concluded that the law no 31 year 1999 about corruption eradication, the law no 20 year 2001 about the law amendment of the law no 31 year 1999 about corruption eradication has not totally able to overcome the state financial return upon corruption. There are several obstacles such as there is no a clear the law to rule the state financial return upon corruption, the hoarding wealth from corruption beyond the Indonesian territory. In the process of state financial return upon corruption is not easy, because the need of restorative approach namely the state action to take the financial as a result of corruption through court decision in civil case based on stronger evidence, that those assets are assumed from corruption or used for the actor of corruption, and if the financial from corruption is in abroad, it should be an international cooperation in legal feedback.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id