Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2009

Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) di bidang pengadaaan dan pengembangan pegawai pada bidang kepegawaian daerah kabupaten subang

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-10 10:51:40
By : Cahyono NIM.41706008, Knowledge_Management_Research_Group
Created : 2010-08-10, with 9 files

Keyword : sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg)
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun.

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan, penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat dalam ruang lingkup demokrasi dapat terjalin, dengan adanya transparansi tentang data informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk lembaga pemerintahan maupun masyarakat adalah dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology atau ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada segala bidang. ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari ICT ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Era globalisasi pada saat sekarang ini yang salah satunya ditandai dengan semakin berkembangnya peradaban manusia lewat media informasi teknologi yang merupakan suatu kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Kebutuhan yang disesuaikan dengan fungsi dari instansi atau lembaga itu sendiri seperti di bidang kepegawaian diperlukan sebuah sistem untuk mengolah data kepegawaian dengan cepat, cermat dan tepat.

Instansi atau lembaga pemerintah yang akan membutuhkan teknologi informasi tersebut dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi demi terwujudnya proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Maka dengan melihat keadaan ini kemudian mendorong pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan sarana-prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Salah satu dari perkembangan tersebut adalah kesadaran bahwa fakta-fakta atau pengalaman-pengalaman yang dialaminya bermanfaat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya perkembangan-perkembangan informasi teknologi yang terjadi pada era globalisasi ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Lebih jauh lagi, e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 mengandung konsekwensi, dimana Penyelenggaraan Pemerintah mengalami perubahan signifikan baik di pusat maupun di Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini sebagai salah satu dampak dari gerakan Reformasi yang mengamanatkan dan menuntut adanya kebijakan pelayanan kepada Publik/Masyarakat yang dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit dan merata, dengan setiap tahapan proses pelaksanaanya dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel) baik secara kinerja Finansial, maupun manajeral.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah (change tto better), apabila tidak terlaksananya transformasi sistem manajemen pemerintahan yang baik, secara kelembagaan manajeman publik maupun alat-alat pemerintah insfastuktur dan suprastuktur. Seperti dengan sistem birokrasi kepada sistem yang lebih mewirausahakan birokrasi pemerintahan, transformasi sector pemerintahan memiliki arah merubah fokus akuntabilitas pada hasil (output and outcomes).

Keputusan Presiden RI Nomor 159 T ahun 2000 tentang pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 22 Tahun 2000 tentang pembetukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Peraturan Bupati Subang nomor 14D.5 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Subang menjadi payung hukum dalam menjalankan amanat yang di emban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sebagai unsur perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati Subang. BKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah daerah di bidang Kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut mempunyai tugas, yang pertama perumusan kebijaksanan teknis di bidang Kepegawian daerah, kedua pemberian dukungan atas penyelenggaran Pemerintah daerah di bidang Pemerintah daearah, ketiga pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan keempat penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan.


SIMPEG merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Selain itu juga bisa dioperasikan langsung oleh aparatur maupun masyarakat yang memerlukan informasi kepegawaian.


Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Kuliah Kerja Lapangan dengan judul: “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pepegawian (simpeg) di Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai pada Badan Depegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationK
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id