Print ...

Contributor...

  • Budi Fitriadi, SH, M.Hum, Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2008

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS KERUSAKAN ELECTRONIC BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-03-02 14:48:45
By : DETI SEPTIANI; NIM 3.16.04.008 , Perpustakaan UNIKOM
Created : 2009-01-21, with 6 files

Keyword : UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas kerusakan electronic banking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Dewasa ini, industri perbankan khususnya di Indonesia dihadapkan pada tingkat persaingan yang ketat. Salah satu upaya agar mampu bersaing, bank harus dapat mengotomatisasi kegiatan kerjanya dari sistem manual menjadi sistem otomatis. Melalui penerapan suatu sistem informasi yang tepat, bank diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, teliti dan aman kepada nasabahnya. Saat ini sebagian besar layanan electronic banking terkait langsung dengan rekening bank. Jenis electronic banking yang tidak terkait rekening biasanya berbentuk nilai moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu (chip dalam smart card). semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas transaksi mengakibatkan berbagai jenis e-banking semakin sulit dibedakan karena fungsi dan fiturnya cenderung terintegrasi atau mengalami konvergensi. Seperti diketahui, kehadiran layanan electronic banking telah menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik antara bank dengan nasabahnya, bank dengan merchant, bank dengan bank dan nasabah dengan nasabah. Namun demikian, kemudahan ini bukanlah berarti tanpa memiliki risiko karena tidak menutup kemungkinan timbul kendala dalam kegiatan transaksi electronic banking baik dari segi teknis maupun hukum yang bisa berakibat juga kepada perlindungan nasabah sebagai konsumen. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan electronic banking dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak atas kerusakan electronic banking.




Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif , dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan , dan menjamin kepastian hukum.




Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan electronic banking yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya. Apabila terjadi permasalahan atas kerusakan electronic banking, maka nasabah selaku konsumen dapat mengajukan penagaduan kepada Bank Indonesia hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan nasabah. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dalam kerusakan electronic banking adalah dengan cara diserahkannya penyelesaian persoalan ke pada pihak ketiga yang secara hukum memiliki wewenang untuk menangani permasalahan yang ada dan diselesaikan secara litigasi/melalui pengadilan atau pun secara non litigasi/ diluar pengadilan seperti melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila yang diajukan ditolak adalah dengan mengajukan gugatan dengan melakukan suatu hal yang dapat membuktikan bahwa pihak penanggung telah melakukan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata karena sudah tidak memenuhi prestasi atas isi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak

Description Alternative :

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas kerusakan electronic banking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Dewasa ini, industri perbankan khususnya di Indonesia dihadapkan pada tingkat persaingan yang ketat. Salah satu upaya agar mampu bersaing, bank harus dapat mengotomatisasi kegiatan kerjanya dari sistem manual menjadi sistem otomatis. Melalui penerapan suatu sistem informasi yang tepat, bank diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, teliti dan aman kepada nasabahnya. Saat ini sebagian besar layanan electronic banking terkait langsung dengan rekening bank. Jenis electronic banking yang tidak terkait rekening biasanya berbentuk nilai moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu (chip dalam smart card). semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas transaksi mengakibatkan berbagai jenis e-banking semakin sulit dibedakan karena fungsi dan fiturnya cenderung terintegrasi atau mengalami konvergensi. Seperti diketahui, kehadiran layanan electronic banking telah menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik antara bank dengan nasabahnya, bank dengan merchant, bank dengan bank dan nasabah dengan nasabah. Namun demikian, kemudahan ini bukanlah berarti tanpa memiliki risiko karena tidak menutup kemungkinan timbul kendala dalam kegiatan transaksi electronic banking baik dari segi teknis maupun hukum yang bisa berakibat juga kepada perlindungan nasabah sebagai konsumen. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan electronic banking dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak atas kerusakan electronic banking.




Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif , dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan , dan menjamin kepastian hukum.




Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan electronic banking yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya. Apabila terjadi permasalahan atas kerusakan electronic banking, maka nasabah selaku konsumen dapat mengajukan penagaduan kepada Bank Indonesia hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan nasabah. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dalam kerusakan electronic banking adalah dengan cara diserahkannya penyelesaian persoalan ke pada pihak ketiga yang secara hukum memiliki wewenang untuk menangani permasalahan yang ada dan diselesaikan secara litigasi/melalui pengadilan atau pun secara non litigasi/ diluar pengadilan seperti melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila yang diajukan ditolak adalah dengan mengajukan gugatan dengan melakukan suatu hal yang dapat membuktikan bahwa pihak penanggung telah melakukan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata karena sudah tidak memenuhi prestasi atas isi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id