Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2009

Perencanaan strategis di badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten subang tahun 2009

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-10 11:31:21
By : Eka Ruswanto NIM.41706016, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-10, with 9 files

Keyword : Perencanaan strategis di BAPPEDA
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Pembangunan bidang sosial budaya pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia bidang sosial maupun budaya yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan masyarakat yang sehat dan dinamis.

Tujuan pembangunan sosial budaya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga dan masyarakat, serta tugas pokok menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama, mental, spiritual, Kesejahteraan Rakyat, pemerintahan, penerangan, dan komunikasi serta kependudukan.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan situasi dan kondisi secara global serta tuntunan reformasi yang mengarah kepada demokratisasi yang kondusif, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat yang dari tahun ketahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan akan mampu membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat baik sosial maupun budaya, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan hasil yang optimal sebagaimana keberadaan dan peranannya sebagai pilar partisipan sosial masyarakat di bidang pembangunan sosial dan budaya.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada struktur organisasi pemerintah daerah, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat sebagai konsekuensi dan implementasi otonomi daerah yang nyata dan luas memberikan beban kerja dan tanggung jawab pemerintah derah menjadi lebih besar. Beban kerja yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah untuk menata ulang organisasi dari aspek kewenangan, tugas, personalia maupun aspek keuangan dan peralatan fasilitas lain. Penataan ulang dimaksudkan untuk menjaga produktifitas kerja pemerintahan tetap maksimal atau meningkat melalui desentralisasi. Selain pemerintah daerah sebagai pelaku utama penataan organisasi, pemerintah pusat tetap memberikan acuan bagi kebijakan makro dari penataan organisasi pemerintah daerah untuk kesinambungan hubungan dalam daerah, hubungan antar daerah dengan daerah lain dan hubungan antar daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat dalam penataan organisasi pemerintah daerah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah. Kewajiban pemerintah pusat ini merupakan pegangan yang sifatnya relatif menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kewenangan secara optimal. Kewajiban ini pula mengatur tentang struktur organisasi bagi jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Penetapan bagi jabatan struktural ini dimaksudkan untuk menata jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Perubahan yang signifikan dalam menata struktur organisasi adalah esensi penataan organisasi menuruut PP. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah sebagai langkah dalam memperbaiki organisasi pemerintah yang selama ini kurang berjalan efektif.

Struktur kelembagaan badan-badan pengawas daerah/kota yang ada selama ini hampir tidak pernah melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat sehingga model pengawasan cenderung hanya bersifat internal dan konsekwensinya begitu terjadi penyimpangan, tidak cukup tersedia peluang untuk perbaikan.

Kehadiran institusi pengawasan yang inklusif, independen dan dalam prosesnya melibatkan semua stakeholders merupakan suatu kebutuhan tidak hanya bagi pemerintah nasional tetapi juga bagi level yang lebih rendah yaitu provinsi, kabupaten dan kota supaya terdapat peningkatan akuntabililtas pejabat publik. Penataan organisasi yang baik idealnya diawali dengan penentuan standar kerja, pengukuran dan melakukan perbandingan dengan standar yang telah diterapkan serta mengambil tindakan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Bagi Inspektorat Kabupaten subang, implementasi kebijakan mengenai penataan organisasi mengharuskan untuk melakukan restrukturisasi organisasi, pola yang jelas dalam manajemen pembangunan, perilaku birokrasi yang mendahulukan pelayanan publik, efisiensi dan efektif, selalu mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

Tuntutan yang menyertai perlunya restrukturisasi organisasi pemerintah daerah adalah tuntutan global yang merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Hal ini mengakibatkan organisasi dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan global. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat terus meningkat sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu dan teknologi, serta arus informasi yang telah menembus batas keterisolasian. Masyarakat mulai kritis melihat mata rantai hierarki dalam organisasi pemerintah daerah yang terlalu panjang dan kadang menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, murah dan baik.

Dengan telah diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih diarahkan kepada otonomi yang penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah propinsi bersifat otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah propinsi yang menuju kearah perampingan berdasar kepada kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujauan masing-masing.

Untuk menacapai hasil maksimal dipandang perlu menyusun rencana / program kerja yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala serta Ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realisits dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perencanaan strategis yang berkaitan terhadap pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan KKL dengan judul “PERENCANAAN STRATEGIS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id