Path: Top > D3_Tugas_Akhir > Akuntansi > 2010

Analisis Atas Penerapan Withholding Tax System Dan Pencatatan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. Inti (Persero) Bandung

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia, juga mengadakan pembangunan di berbagai sektor yang mencakup seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Melalui perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Bangsa Indonesia menetapkan titik berat pertumbuhan pada bidang-bidang tertentu yang ingin dicapai. Memasuki pembangunan jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi. Sejalan dengan itu, maka pembangunan pada sektor-sektor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan. Salah satu sumber dana dan pemasukan bagi negara adalah pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Sedangkan bantuan luar negeri hanya bersifat sebagai pelengkap yang kurang bisa diandalkan. Penerimaan negera dari sektor pajak akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, masyarakat (Wajib Pajak) diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak mereka (Self Assesment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Dalam pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi atas dua pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah contohnya : PPh, PPnBM, PBB, Bea Materai, dan BPHTB sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut, yang pemungutannya dikelola Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II contohnya : Pajak Kendaraan, Pajak Hiburan, dan lain - lain. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah dalam pemungutannya pajak pusat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran – pengeluaran rutin negara dan pembangunan. PBB (Pajak bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, PBB termasuk ke dalam pajak pusat dimana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah. PBB pada dasarnya merupakan pajak objektif dimana pengenaan dan penentuan besarnya objek pajak terutang didasarkan pada kondisi bumi atau bangunan yang menjadi objek pajak. Dalam penentuan pajak terutang kemampuan membayar pajak dari wajib pajak tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian atas objek pajak yang sama akan dikenakan PBB terutang yang sama tanpa melihat apakah objek dimaksud dimiliki atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang mampu atau oleh wajib pajak yang kurang mampu. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama adalah kantor yang khusus melayani pelaporan dalam perpajakan, sangat membantu para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannnya yaitu membayar pajak. Diantara pajak yang ada di Indonesia adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak tersebut sama pentingnya dengan pajak-pajak lainnya masyarakat yang mempunyai rumah atau bangunan yang ditempatinya harus membayar pajak tersebut, dimana pajak ini selalu mengalami perubahan-perubahan seperti pajak-pajak lainnya, pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) harus dibayar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama Cimahi adalah salah satu kantor yang dibentuk dengan penggabungan antara KPP, KPPBB, Karipka dimana sebelum penggabungan tersebut kantor – kantor tersebut berdiri sendiri tetapi untuk meminimalisir dan pengefisienan dana yang dikeluarkan pemerintah jadi ke tiga kantor tersebut digabungkan menjadi satu dan perubah nama menjadi KPP Pratama Cimahi yang ruang lingkup tugasnya hanya didaerah cimahi dan sekitarnya dengan mengunakan metode yang modernisasi. Melalui modernisasi ini diharapkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak menjadi lebih efisien karena dilaksanakan di satu tempat dan juga diharapkan dengan modernisasi ini pendapatan negara dari sektor perpajakan akan mengalami peningkatan sehingga dapat menunjang pembiayaan pembangunan. KPP Pratama Cimahi melayani pembayaran berbagai macam pajak diantaranya pengurangan pembayaran PBB terutang wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pengurangan pembayaran pajak terutang harus melalui prosedur – prosedur yang berlaku dalam permohonan pengurangan pembayaran PBB. Wajib pajak yang kurang mengerti akan prosedur – prosedur dalam pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) akan mengalami kebingungan jika para wajib pajak tersebut akan mengajukan prosedur pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dalam hal ini para pegawai kantor pajak dituntut untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tetapi dengan banyaknya para wajib pajak tidak sebanding dengan pegawai kantor pajak yang menangani para wajib pajak yang akan mengajukan pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan para pegawai kantor pajak harus bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedures) yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Pegawai kantor pajak yang hanya ± 88 orang dalam KPP Pratama Cimahi dan hanya ± 21 yang fokus menangani masalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) khususnya pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), harus menangani ratusan wajib pajak yang ada didaerah atau ruang lingkup yang ditangani oleh KPP Pratama Cimahi tempat mereka bekerja untuk menganggulangi kekurangan pegawai tersebut KPP Pratama Cimahi meminta kepada kantor pusat untuk penambahan para pegawai tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena hampir semua KPP dibatasi jumlah pegawainya dan jika para pegawai kantor pajak memerlukan bantuan mereka akan meminta bantuan kepada kantor daerah untuk menutupi kekurangan pegawainya tersebut. Penulis tertarik mengambil data atau penelitian pada KPP Pratama Cimahi, karena KPP Pratama adalah kantor yang memiliki fasilitas-fasilitas untuk pelaporan dalam perpajakan dan kegiatan operasionalnya dengan sistem yang modern dan berkomputerisasi sehingga memudahkan penulis untuk mengambil data atau penelitian pada KPP Pratama Cimahi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis prosedur pengurangan pembayaran PBB di KPP Pratama Cimahi, dan menuangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul : “Analisis Prosedur Pengurangan Pembayaran PBB (Pajak Bum dan Bangunan) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cimahi”.

2010
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2011-08-09 08:26:22
By : Elisa Lora Suminar NIM.21307060, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-16, with 15 files

Keyword : Analisis, pencatatan akuntansi, pph pasal 23
Url : http://alumni unikom.ac.id

Negara Indonesia, sebelum kedatangan bangsa Eropa, Kerajaan seperti Mataram, kediri dan Majapahit, sudah mengenal yang namanya pajak. Walaupun pada saat itu pajak lebih dikenal dengan nama upeti, dan bentuk pajak yang dikenal adalah berupa pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, sehingga seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan, dan pemungutan pajak ini dilakukan dengan paksa. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa wilayah. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang dagangan. Dan sebagai imbalannya maka rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Pajak tersebut dipakai untuk kepentingan ekonomi daerah atau kerajaan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan setempat dan membiayai pertahanan dan kekuatan kerajaaan.



Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun mulai mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia lebih dikedepankan menjadi tonggak hak asasi manusia. Seiring dengan berjalannya waktu itulah, maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak, mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga (nilai sewa dan bangunan, nilai perabot, sepeda motor, mobil), pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya. Pajak itu sendiri adalah merupakan iuran wajib yang dipakai untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan.



Karakteristik dari pemungutan pajak tersebut dilakukan berdasarkan Dasar Hukum dan Prinsip Pemungutan Pajak. Prinsip pemungutan pajak tersebut harus menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas financial. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak adalah dilihat dari pengeluaran yang dilakukan, karena dengan pengeluaran yang dilakukan maka dianggap mampu untuk membayar pajak, dan tentu saja pajaknya pun adalah relatif, sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang. Selain itu kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat pula dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki seseorang, dan penghasilan seseorang yang semakin banyak.



Indonesia, saat ini, sebagai salah satu negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Karena perekonomian negara yang baik akan menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya, oleh karena itu, pemerintah berusaha mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada dari dalam negeri itu sendiri untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu potensi tersebut berasal dari Sektor Pajak.



Sebagai salah satu sumber devisa negara, pajak merupakan penerimaan negara paling besar. Sektor pajak merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Perkembangan pajak pada saat ini menjadi sesuatu yang begitu populer dengan meningkatnya peranan dari sektor perpajakan dalam APBN maupun APBD. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan kemandirian pembiayaan negara. Tuntutan besarnya target ini diimbangi dengan upaya pengumpulan pajak oleh fiskus yang semakin serius. Hal ini dapat dilihat dari makin gencarnya sosialisasi pajak melalui berbagai media.



Dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dalam pembangunan Negara Indonesia ini maka pajak yang diterima oleh negara harus besar jumlahnya. Untuk itu pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.



Besar atau kecilnya pajak yang diterima oleh negara sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan. Semakin besar jumlah angka pajak yang diterima oleh negara, maka kesempatan untuk membangun ataupun membenahi pembangunan di setiap sektornya, akan semakin cepat terealisasi, sehingga merata dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebaliknya apabila penerimaan pajak yang diterima negara kecil, maka otomatis akan memperlambat perkembangan pembangunan yang sedang berjalan. Akan tetapi sangat disayangkan, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Hal ini terbukti dari jumlah orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih banyak daripada orang yang membayar pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan/Perusahaan. Hal itu dikarenakan adanya anggapan pajak tersebut hanya beban semata, padahal pengenaan pajak melalui Perdirjen ini bukanlah jenis pajak baru yang ditambah-tambahkan dari yang ada, melainkan sebagai turunan dan penegasan pelaksanaan ketentuan undang-undang pajak penghasilan (PPh). Untuk itulah pemerintah mempunyai tugas yang cukup berat untuk menyadarkan setiap warganya untuk mematuhi peraturan mengeanai pajak.



Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21.



Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya, dan PT. INTI sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pembayaran sewa dan pengahasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.



Fenomena yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di PT. INTI (Persero) menurut pak Teo salah satu pegawai adalah pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 23, masih terjadi kesalahan pencatatan pada sistem manual. Fenomena tersebut di pandang penting, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana Withholding Tax System PPh Pasal 23.



Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis atas Penerapan Withholding Tax System dan Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung ”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id