Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Komunikasi > 2009

Laporan Praktek Kerja Lapangan Di Humas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-13 10:20:50
By : Gina Gindayati NIM.41806130, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-13, with 1 files

Keyword : Peranan humas, sekertaris daerah pemerintah bandung
Url : http://alumni unikom.ac.id

Kekuasaan yang dimiliki Sultan Agung Mataram di tanah Priangan, telah mendorong terbentuknya Kabupaten Bandung seperti sekarang. Dalam “Serat Piagem” nya (Surat keputusan) yang bertanggal “Ping Sanga Bulan Muharam Tahun Alip”, Sultan Agung menetapkan Tumenggung Wiraangun-angun sebagai Bupati atau Mantri Agung pertama. Sementara Tumenggung Wiradadaha menjadi Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya sebagai Bupati Parakanmuncang.

Dalam perhitungan Masehi, “Ping Sanga Bulan Muharam Tahun Alip” tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641. Perhitungan itu diungkapkan salah seorang arsiparis Belanda yang bernama F. de Haan. Perhitungan F. de Haan seperti tertulis dalam buku Sejarah Kabupaten Bandung yang disusun BPID dan UNPAD tahun 2003, demikian sederhana. Menurutnya, tahun Alip dalam almanak Jawa dimulai tahun 1633 Masehi. Tahun-tahun Alip yang dialami selama pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) ialah tahun 1633 dan 1641. Biasanya kata F. de Haan segala tindakan Raja Mataram terhadap daerah priangan, selalu diberitahukan kepada Wedana Bupati dalam hal ini Pangeran Rangga Gede. Dalam Serat Piagem itu, tidak disebut-sebut Rangga Gede atau Pembesar Mataram di priangan. Jadi menurut F. de Haan tidak mungkin Serat Piagem dibuat pada tahun 1633 Masehi.

Pada masa pemerintahan selanjutnya, perhitungan F. de Haan tersebut mendapat legitimasi politik dari DPRD dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/DPRD/1973. Saat Surat Keputusan diterbitkan, Kabupaten Bandung berada dibawah pemerintahan Bupati R. H. Lily Sumantri.

Adapun pusat ibukota Kabupaten Bandung, pada masa Tumenggung Wiraangun-angun berkuasa berada di daerah “Krapyak”, sebuah daerah yang tidak jauh dari aliran sungai Citarum diseputar kawasan Dayeuhkolot sekarang. Dalam istilah Belanda, Dayeuhkolot disebut dengan nama “Oude Negorij” atau negeri lama. Nama Krapyak sendiri setelah menjadi pusat ibukota Kabupaten Bandung berganti nama menjadi Citeureup.

Pada masa kekuasaan Mataram, daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung meliputi :

1. Tatar Ukur yang terdiri Timbanganten, Gandasoli, Adirasa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo dan Ujungberung.

2. Kuripan

3. Sagaraherang

4. Sebagian Tanahmedang.

Setelah ditetapkan sebagai penguasa Bupati atau Mantri Agung, ada beberapa hak istimewa yang dimiliki para Bupati di priangan termasuk Kabupaten Bandung selama masa kekuasaan Sultan Agung Mataram, diantaranya ;

1. Hak pemilikan tanah

2. Hak penguasaan dan pengabdian dari penduduk

3. Hak memungut pajak


4. Hak atas perikanan dan berburu

5. Hak untuk menentukan hukum sendiri.

Hak-hak istemewa tersebut pada tahun 1677 diambil oleh VOC seiring dengan penyerahan sebagian wilayah kekuasan Mataram di Priangan oleh VOC. Penyerahan sebagian wilayah kekuasaan ini, dianggap sebagai balas jasa kepada VOC karena telah ikut membantu dalam penumpasan pemberontakan Trunojoyo. Adapun Wilayah Priangan yang diserahkan ke pihak VOC meliputi : Kabupaten Bandung, Parakanmuncang dan Sumedang. Penyerahan wilayah kekuasaan dilakukan Sultan Mataram susuhunan Amangkurat 2 kepada Admiral Speelman dari pihak VOC.

Dengan diserahkannya Priangan tengah ke VOC, maka secara otomatis Kabupaten Bandung berada dibawah genggaman VOC atau kompeni Belanda. Namun demikian pengambilalihan kekuasaan tidak berlangsung cepat. Karena baru pada tanggal 15 Nopember 1684, Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachung Michiel atas perintah Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs melakukan reorganisasi wilayah Priangan menjadi 7 Kabupaten, meliputi :

1. Kabupaten Bandung

2. Kabupaten Sumedang

3. Kabupaten Timbanganten

4. Kabupaten Sukapura

5. Kabupaten Parakan Muncang


6. Kabupaten Imbanagara

7. Kabupaten Kawasen

Selain melakukan reorganisasi wilayah, VOC melakukan pula sistem “Preanger Stelsel” atas daerah priangan sistem ini sengaja diberlakukan VOC, karena tujuan pokok VOC di daerah priangan bukan melakukan pemerintahan langsung, namun lebih banyak berinisatif memungut hasil perdagangan untuk kepentingan mereka. Namun demikian untuk memperkuat legitimisasi kekuasaan VOC di Tanah Priangan, maka dikeluarkan “Acta Van Aanstlellingen” semacam surat pengangkatan sebagai Bupati yang dikeluarkan VOC.

Dengan keluarnya akta tersebut, maka para Bupati ditanah priangan mempunyai kewajiban menyerahkan upeti kepada VOC. Upeti tersebut berupa komoditas perdagangan seperti kayu, lada, nila (indigo), kapas, kopi serta gula yang besarnya ditentukan sendiri oleh VOC

Jika dihitung sejak tanggal kelahiran 20 April 1641, maka pada tanggal 20 April 2009, usia Kabupaten Bandung sudah menginjak 368 tahun. Sebelum berkembang seperti sekarang, Kabupaten Bandung sempat mengalami beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam bukunya perkembangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (dari masa ke masa) yang disusun R.H. Lily Sumantri, H. Sulaeman Anggapraja dan H. Ahmad Syafei, membagi masa pemerintahan Kabupaten Bandung kedalam beberapa periode, masing-masing :


1. Kabupaten Bandung masa Padjajaran

2. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Islam

3. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Sumedang Larang,

Mataram (Sultan Agung dan Susuhunan Amangkurat I)

4. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan VOC

5. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Aria Cirebon

6. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Daendels

7. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Raffles

8. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Belanda dari

tahun 1816 s/d 1942

Sejak tahun 1942 s/d 1946, Kabupaten Bandung juga pernah mengalami masa penjajahan Jepang hingga meletusnya perang kemerdekaan. Suasana yang sangat tidak menyenangkan, terpaksa harus dialami oleh penduduk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung akibat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946. Kota Bandung khususnya Daerah Ciroyom, Tegallega, Cikudapateuh, Cicadas, sepanjang Oto Iskandardinata, Cibadak, Kopo dan Babakan Ciamis pada malam itu berubah jadi Lautan Api.

Peristiwa tersebut tentunya berdampak langsung ke wilayah Kabupaten Bandung, yang kala itu menjadi daearah pengungsian warga Kota Bandung. Sebagian besar mereka mengungsi ke daearah Bandung Selatan seperti Soreang, Majalaya, Ciparay, dan Banjaran. Sejarah mencatat, proses pengungsian dilakukan pula jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung yang kala itu diperintah Bupati R.E. Suriasaputra.

Atas perintah Residen Priangan Ardiwinangun, Pemerintah Kabupaten Bandung untuk sementara harus diungsikan ke daerah Cililin selama beberapa hari. Namun ternyata daerah Cililin pun dianggap tidak aman, maka terjadi lagi proses pengungsian ke daearah Soreang dan selanjutnya pindah ke Banjaran. Sekitar awal Juli 1946, Banjaran dihujani bom tentara Belanda yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dan kepanikan masyarakat serta pemerintahan. Sehingga tidak lama kemudian pemerintah Kabupaten Bandung dialihkan ke daerah Pangalengan selanjutnya ke Santosa, Cikopo, Pasirgaru, Bungbulang daerah Garut.

Kendati terjadi pengungsian beberapa kali namun proses pemerintahan berjalan seperti biasa. Gaji dan kenaikan pangkat pegawai juga berjalan normal. Selama dalam pengungsian, Daerah Kabupaten Bandung terpaksa dibagi 2 ;

1. Daerah Utara, meliputi daerah Lembang dan Cicalengka dibawah perintah Patih Bandung Anggakusumah.

2. Daerah Selatan dibawah perintah Bupati Bandung R.E. Suriasaputra.

Pembagian daerah ini dimaksudkan untuk melancarkan roda pemerintahan

Hingga usia 368 tahun, Kabupaten Bandung telah diperintah oleh 27 Bupati, dengan susunan sebagai berikut :

1. Tumenggung Wira Angun-angun Tahun 1641-1670

2. Tumenggung Nyili Tahun 1670-1681

3. Tumenggung Ardikusumah Tahun 1681-1704

4. Tumenggung Ardisuta

(Tumenggung Anggadireja I) Tahun 1704-1747

5. Demang Natapradja

(Tumenggung Anggadireja II) Tahun 1747-1763

6. Inderdiredja

(Tumenggung Anggadireja III) Tahun 1763-1794

7. R.A. Wiranatakusumah II

(Dalem Kaum) Tahun 1794-1829

8. R.A. Wiranatakusumah III

(Dalem Karang Anyar) Tahun 1829-1846


9. R.A. Wiranatakusumah IV

(Dalem Bintang) Tahun 1846-1874

10. R.A. Kusumahdilaga

(Dalam Marhum) Tahun 1874-1893

11. R.A.A. Martanegara Tahun 1893-1918

12. R.H.A.A. Wiranatakusumah V Tahun 1918-1931

13. R.T. Hasan Sumadipradja Tahun 1931-1935

14. R.H.A.A. Wiranatakusumah V Tahun 1935-1945

15. R.T.E. Suriasaputra Tahun 1945-1947

16. R.H.A.A. Wiranatakusumah VI

(Aom Male) Tahun 1947-1956

17. R. Affandi Wiradipura Tahun 1956-1957

18. Letkol Inf. H. Memed Ardiwilaga Tahun 1960-1967

19. Kolonel Inf. (Anumerta) Masturi Tahun 1967-1969

20. Kol. CAJ. R.H. Lily Sumantri Tahun 1969-1975 (I)

21. Kol. CAJ. R.H. Lily Sumantri Tahun 1975-1980 (II)

22. Kol. Inf. Sani Abdurachman Tahun 1980-1985

23. Kol. CHI. J. Cherman Effendi Tahun 1985-1990

24. Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.Ip Tahun 1990-1995 (I)

25. Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.Ip Tahun 1995-2000 (II)

26. Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna S.Ip Tahun 2000-2005 (I)

27. Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S.Ip Tahun 2005-sekarang

1.2. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung

1.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung

Adapun visi dari Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh rapih kertaraharja, melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religious, cultural dan berwawasan lingkungan, dengan berorentasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id