Path: Top > D3_Tugas_Akhir > Akuntansi > 2010

Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Review On Value Added Tax (VAT) Payment Restitution In Bandung Tegallega Small Tax Payers Office

2010
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2011-08-09 08:26:23
By : Gita NIM.21307019, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-16, with 18 files

Keyword : Restitusi kelebihan pembayaran, pajak pertambahan nilai
Url : http://alumni unikom.ac.id

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar




pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda




pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil. Dari sektor pajak diharapkan




partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dan aktivitas




pembangunan dapat diwujudkan secara nyata.




Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu




mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara




perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam




perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan




peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur




mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan




objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.




Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang




oleh wajib pajak, menurut undang-undang dan peraturan undang-undang yang




berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan atau dapat




dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditujukan oleh pemerintah guna




membiayai pengeluaran negara, berkaitan dengan tugas negara untuk




menyelenggarakan pemerintahan.




2




Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “self




assessment system”, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan




tanggungjawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan




sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini




aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan




pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.




Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas




barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam




penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah




terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa




pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi




disetiap jalur perusahaan dalam menyapkan, menghasilkan, menyalurkan dan




memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.




Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali




berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau




jasa.




Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu




Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha




kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak atau




impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak




masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar




oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau




penerimaan jasa kena pajak.




3




Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib




pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk




merestitusi, karena selain mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dari




rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merestitusi kelebihan pajak




yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.




Akhir-akhir ini marak kasus faktur pajak bermasalah, ada 4 penyebab




utama terjadinya faktur pajak bermasalah. Pertama, sistem Pajak Pertambahan




Nilai(PPN) dimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak




keluaran yang kompleks dan kemudahan untuk melakukan restitusi Pajak




Pertambahan Nilai (PPN) terutama bagi pengusaha eksportir. Ke dua, administrasi




pajak yang lemah sehingga pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan




tanpa seleksi yang memadai. Ke tiga, pemeriksaan adalah untuk meyakinkan




bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan




dalam suatu sistem self-assessment, namun pemeriksaan ini tidak diawasi dengan




ketat oleh atasan, karena Direktorat Jenderal pajak hanya menekankan pada target




penerimaan. Terakhir, budaya masyarakat mendorong untuk melakukan




penyimpangan. Bila seseorang tidak dapat melakukan kebohongan terhadap orang




lain, orang tersebut merasa tidak puas. Ini yang merupakan penyebab terjadinya




kolusi antara wajib pajak dengan fiskus yang digambarkan dengan peta




corruption. Untuk mengantisipasi kasus-kasus faktur pajak bermasalah,




Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan surat




edaran.(http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=129118)




4




Menkeu mengungkapkan tiga kasus besar restitusi Pajak Pertambahan




Nilai (PPN) yang saat ini tengah dalam proses penyidikan yaitu kasus Grup PHS




di Sumatra Utara dengan pimpinan perusahaan berinisial R terkait restitusi pajak




yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif dengan nilai sebesar kurang lebih




Rp. 300 miliar. Pimpinannya diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Kasus




kedua adalah kasus restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan




seorang konsultan pajak tidak resmi berinisial Sol dengan nilai sekitar Rp. 247




miliar, dan kasus ketiga adalah kasus biro jasa berinisial W yang dipimpin oleh




TKB dengan nilai Rp. 60 miliar. Dari tiga kasus itu saja nilainya sudah Rp. 600




miliar lebih, jadi dimungkinkan dari modus kasus pajak ini potensi kerugian




negaranya mencapai triliunan rupiah. (www.Ortax.org/Harian Bisnis Indonesia/4 Mei




2010).




Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melaksanakan tugas akhir ini




penulis mengangkat judul “TINJAUAN ATAS RESTITUSI KELEBIHAN




PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR




PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id