Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2014

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

2014
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2014-10-30 14:44:25
By : Hery Adam Firmansyah NIM.41710009, Perpustakaan UNIKOM (Heryadam707@yahoo.co.id)
Created : 2014-10-30, with 12 files

Keyword : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Penelitian ini membahas tentang bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi bangunan dan alih rupa terhadap bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Edward III dalam bukunya Implementing Public Polic. Edward III mengatakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi kumunikasi, sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi lapangan, dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Lembaga swadaya masyarakat Panguyuban Bandung Herritage dan masyarakat Kota Bandung Khususnya pemilik bangunan cagar budaya dengan menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 belum berjalan optimal dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini masih belum optimal dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana berupa gedung sekretariat yang belum ada dan alat transportasi sebagai alat untuk operasional dalam menjalakan kebijakan ini. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan ini cukup baik dilihat dari sikap komitment dan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi dalam kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 para pelaksana kebijakan sudah menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dimana sudah sesuai dengan SOP yang sudah dibuat didalam peraturan yang berlaku.

Description Alternative :

Research is so many heritage buildings that are not managed properly there are a transfer function of the building and a transformed heritage buildings which is not in accordance with the provisions regulation No. 19 of 2009, so many heritage buildings that were damaged. The purpose of this study is to determine the Bandung City Government in implementing policies regarding the management of cultural heritage buildings. The researcher implementation of regulatory policy areas raised by Edward III in his book of Implementing Public Policy. Edward III said that the factors can be determined the success of policy implementation, there are Communication, Resourcrces, dispositions, and bureacratic Structure. The method in this research usesd descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques used in this research is study of literature, field studies, observation, conducting interviews and documentation. For selected informants, researcher using purposive sampling technique, and researcher has been selecting. There are apparatus from Culture and Tourism of the Bandung regional government, Bandung panguyuban non-governmental organizations and community Herritage. Based on this research, the communication from policy implementation based from local regulation No.19 of 2009 not effective, it seems from a lack of public education about law envorcement. Resources in implementation of this regulation is not good enough, it seems from the lack of facilities for supporting implementation of this policy. Have not goods infrastructure such like secretariat building and transportation for implementing this policy. Dispositions is quite good enough it seems from the attitude of aparatus who have a commitment and compliance of the policy implemented. Bureaucratic Structure in local regulation No. 19 of 2009 the policy implementers have been runing in accordance with the duties and functions of that conformity with the standard operational procedure based from that regulations.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id