Path: Top > D3_Tugas_Akhir > Akuntansi > 2010

Tinjauan Atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

REVIEW OF ADMINISTRATIVE PENALTIES FOR INCOME TAX ON CORPORATE TAXPAYER OF TAX SERVICE OFFICE PRATAMA TEGALEGA BANDUNG

2010
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2011-08-09 08:26:23
By : Ismaya Novianti Nur Esa NIM.21307038, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-16, with 16 files

Keyword : Administrasi pajak, penghasilan wajib pajak
Url : http://alumni unikom.ac.id

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menunjang hak dan








kewajiban warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan








sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi rakyatnya yang








merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.








Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega merupakan suatu








instansi yang bergerak dalam bidang perpajakan. Dimana dalam kantor terdapat








beberapa divisi, dan berperan penting dalam masalah perpajakan. Penerimaan








negara terdiri dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan negara yang berasal dari








pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh bagi








kelancaran pembangunan bangsa Indonesia. Namun, bagi sebagian orang,








masalah pajak merupakan hal yang rumit padahal jika dapat ditelaah dengan baik








dan seksama maka pajak tidaklah terlalu rumit.








Pemerintahan akan berkembang dengan baik jika masyarakatnya patuh dan








sadar akan peraturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut, salah satunya








dalam membayar pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak negara, karena








dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih








besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri








kewajiban pajaknya sesuai dengan sistem Self Assesment.








2








BAB I PENDAHULUAN








Dengan adanya Self Assesment System, dimana pemerintah berperan








penting dalam melakukan pengawasan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan








dan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan








Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku








(Sumber : Blog Alex King).








Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi








wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat








memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan








secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya








kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara








berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan








dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat








dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban








untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui








keikutsertaanya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat








dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan








kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat








dikatakan sebagai wajib pajak.








Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan








perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban








perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut. Wajib pajak








terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.








Dalam pelaksanaan perpajakan biasanya penerimaan yang terjadi yang diperoleh








3








BAB I PENDAHULUAN








dari orang pribadi dan badan, untuk orang pribadi berasal dari pajak penghasilan,








sedangkan untuk penerimaan pajak kepada negara yang berasal dari sebuah








badan atau sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan








atau laba dari laba tersebutlah baru dapat dihitung untuk jumlah pajak untuk








pemerintah. Dalam pelaksanaan perpajakannya ada perbedaan antara wajib pajak








dan pemerintah. Bagi wajib pajak biasanya dalam melakukan pembayaran pajak








sebisa mungkin dapat meminimalisasi beban pajak dengan cara meminimalisasi








keuntungan laba perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran








pajak kepada pemerintah baik secara legal maupun illegal. Berdasarkan








informasi (http://Kliping/Bisnis_Dan_Ekonomi/24 Februari) diantara kedua jenis








wajib pajak tersebut, untuk tarif PPh Wajib Pajak badan turun dari 30% menjadi








28% dan akan diturunkan lagi menjadi 25% pada tahun 2010. Dan berdasarkan








informasi (http://acehprov.go.id/kepemerintahan) Wajib Pajak badan ternyata








lebih sadar dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dibandingkan Wajib








Pajak Orang Pribadi.








Bagi wajib pajak, timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang








akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak,








sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya








wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak








kepada Negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam








jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan








pembayaran (Sumber: Stefanus Sirergar). Atau menyampaikan Surat








Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja








4








BAB I PENDAHULUAN








memanipulasikan total laba yang terjadi dalam perusahaan. Jika laba sebuah








perusahaan mengahasilkan laba sekecil mungkin maka jumlah pajak yang harus








dibayarkan kepada Negara untuk pembayaran pajakpun menjadi sekecil








mungkin, dan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat








merugikan Negara atas kewajiban untuk menyetorkan pajak yang ditentukan








dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.








Jika terjadi memanipulasikan data dengan kesengajaan yang bertujuan








untuk melakukan pembayaran pajak yang dapat membuat pembayaran pajak








menjadi seefisien mungkin. Atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan








(SPT) dalam kurun waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi








perpajakan yaitu dapat berupa sanksi denda, bunga, kenaikan.








Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada








negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa








denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban








pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang








berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan








berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran








berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.








Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib








pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundangundangan








perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 16








Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983








Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.








5








BAB I PENDAHULUAN








Terjadinya sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan








dikarenakan adanya wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran ketentuan








perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka








dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak








tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk








tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat








Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban








perpajakan yang berakibat merugikan Negara (sumber:pajakonline.com/Ali








Imran Hamid/19 Mei 2010). Agar wajib pajak tidak menghindar untuk membayar








kewajibannya, maka lebih ditingkatkan dalam sosialisasi untuk masyarakat








mengenai perpajakan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti








pajak, sehingga menghindari pajak. Sehingga petugas harus melakukan penelitian








dan pemeriksaan setelah Surat Pemberitahuan (SPT) diterima, lalu melihat








kelengkapan atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) belum lengkap,








karena agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan. Dan pada akhirnya








petugas pajak harus lebih teliti dalam melaksanakan pemeriksaan Surat








Pemberitahuan (SPT) agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data








kedalam computer untuk penyampaian ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).








Seharusnya wajib pajak sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak








berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, meskipun








pajak bersifat paksaan namun wajib pajak harus membayar pajak dengan








kesadaran yang tinggi dan lebih meresap dalam diri masing-masing, wajib pajak








membayar kewajibannya yaitu membayar pajak bukan karena takut terkena








6








BAB I PENDAHULUAN








sanksi pajak ataupun karena terpaksa. Dengan demikian supaya sistem Self








Assesment dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka harus dikenakan sanksi








khususnya sanksi administrasi.








Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian








mengenai sanksi administrasi khususnya sanksi administrasi pajak penghasilan








wajib pajak badan, maka penulis mengambil judul :






“Tinjauan Atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib








Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega”

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id