Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Ekonomi > Akuntansi > 2009

Tinjauan Atas Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-06 14:19:50
By : Judhitia Suba Sampebulu NIM. 21106069, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-06, with 10 files

Keyword : penyusunan Anggaran pendapatan, belanja daerah
Url : http:// alumni unikom ac.id

Seiring dengan terjadinya perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan, serta krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menimbulkan tuntutan reformasi di segala bidang terutama mengenai pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif semakin besar sehingga melahirkan konsep otonomi daerah.









Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun internal masyarakatnya.









Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) aspek dalam pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota yaitu aspek administrasi, aspek politis dan aspek kemandirian. Aspek Administrasi bermakna adanya pemerintahan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Aspek Politis berarti adanya upaya pendemokrasian pemerintahan di daerah. Sedangkan aspek Kemandirian dimaksudkan agar daerah mampu mandiri, khususnya dalam melaksanakan urusan rumah tangga sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat ikut berperan serta, kreatif dan inovatif dalam pembangunan daerah.









Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerahnya masing-masing, yaitu melalui peningkatan pelayanan masyarakat atau melalui penyelenggaraan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari konsep otonomi daerah tersebut adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk hubungan dalam bidang keuangan menjadi suatu yang wajib diubah, salah satunya adalah berkaitan tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.









Dalam menjalankan tugas Negara dalam hal keuangan Negara, pemerintah harus membuat suatu perencanaan yang matang. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia kearah yang lebih positif adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah, Undang-undang no. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan setiap daerah mampu menggali potensi daerahnya secara maksimal serta adanya kemandirian dari daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran.









Agar terciptanya suatu efektifitas atau efisiensi dalam pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berfungsi sebagai pedoman pemerintahan daerah mengelolah daerahnya dan menggambarkan seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang disebut dengan APBD. APBD adalah sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, karena APBD harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD.









Begitu pentingnya APBD, sehingga dalam penyusunannya harus dipertimbangkan dengan baik dan seksama dengan memperhatikan skala prioritas serta dalam pelaksanaannya pun harus terarah dan terkendali sesuai dengan sasarannya sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Disamping itu pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan APBD kepada masyarakat melalui DPRD sebagai wakil rakyat.









Sekretariat Daerah Toraja Utara merupakan unsur staf yang membantu tugas Bupati dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan layanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Toraja Utara juga adalah salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menggunakan APBD dalam setiap kegiatannya.









Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Sekretariat Daerah Toraja Utara disusun oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah mengajukan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) yang mencakup pendapatan dan belanja berdasarkan kegiatan dan fungsinya. Kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada unit anggaran untuk dikonsolidasikan dengan RAPBD instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya menjadi SKO konsolidasi Pemda secara keseluruhan. Kemudian unit anggaran membuat draft RAPBD yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD oleh DPRD, Sekretariat Daerah Toraja Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pemerintah Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian Pemda akan menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Unit Kas Daerah untuk diberikan kepada Sekretariat Daerah.









Anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Toraja Utara terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS.









Sekretariat Daerah Toraja Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan APBD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang berkaitan tugas dan fungsinya diantaranya perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Setiap bulan, triwulan, semester dan tahunnya Sekretariat Daerah Toraja Utara harus mengeluarkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Sekretaris Daerah.









Namun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sering kali ditemukan perbedaan-perbedaan jumlah yang telah dianggarkan dengan yang telah dilaksanakan atau reaslisasinya, yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti cuaca, waktu, dan tenaga kerja yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.









Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul “Tinjauan Atas Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id