Print ...

Contributor...

  • , Editor: ubudiyah s

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2009

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENERBITAN TANDATANGAN DIGITAL (DIGITAL SIGNATURE) DALAM KONTRAK ELEKTRONIK PADA PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

LEGAL VIEW TOWARD DIGITAL SIGNATURE ISSUING AUTHORITY IN ELECTRONIC CONTRACT AT COMPANY RELATED TO UNDANG-UNDANG NUMBER 40/2007 CONCERNING INCORPORATED JUNCTO UNDANG-UNDANG NUMBER 11/2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-03-02 14:49:13
By : Kiky Saepudin NIM. 3.16.05.024, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2009-12-15, with 5 files

Keyword : tanda tangan digiital, ITE
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan menjadi hal yang penting, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Di Indonesia perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbanggi dengan perkembangan produk hukum sehingga timbulah berbagai sengketa hukum antara para penggunanya. Padahal kehandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Salah satunya penggunaan tandatangan digital pada suatu perusahaan yang penggunaannya meliputi para pelaku dalam melakukan transaksi dan organ perusahaan yang berwenang didalamnya. Penggunaan tanda tangan digital dalam perusahaan menimbulkan berbagai permasalahan baru dan ketidakpastian yang memerlukan penanganan. Hal ini berkaitan erat dengan kontrak yang termuat didalamnya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka penandatanganan dilakukan dengan cara digital. Perkembangan dalam kontrak pada perusahaan yang dilakukan secara elektronik ini tidak serta merta bebas dari permasalahan hukum, diantaranya hubungan hukum antar para pelakunya. Hal ini memunculkan permasalahan hukum yang diantaranya mengenai bagaimana keabsahan tanda tangan digital dalam kontrak elektronik suatu perusahaan, kewenangan penerbitan tanda tangan digital dalam kontak elektronik pada perusahaan serta tanggung jawab organ perusahaan dalam penggunaan tanda tangan digital dalam kontrak elektonik.







Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskritif analistis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan, tetap mempertahankan hirarki peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum.







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keabsahan tanda tangan digital sama dengan tanda tangan konvensional, dalam tanda tangan konvensional mendasarkan pada karakter bentuk fisik dan berdimensi metafisik. Sedangkan tanda tangan digital merupakan salah satu penggunaan dengan metode kriptografi yang bertujuan untuk mendeteksi modifikasi data yang tidak sah dan untuk mengecek otentikasi identitas dari pengirim dan menolak penyangkalan. Tanda tangan digital merupakan syarat utama dalam kontrak elektronik, Keaslian dan keabsahan tanda tangan digital memberikan kepastian hukum mengingat transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE dimana suatu tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, artinya selama dapat dipastikan keterkaitan antara tanda tangan digital dengan penandatangan yang bersangkutan dan tanda tangan digital tersebut dibuat dan disimpan dalam kondisi yang menjamin integritas dengan akta yang dilekatinya, maka sebuah tanda tangan digital mempunyai nilai hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Sementara itu, Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang menerbitkan tanda tangan digital dalam kontak elektronik pada suatu perusahaan oleh UU PT diberikan hak san kewajiban atau diberikan tugas dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan

Description Alternative :

The developments of communication and information technology that growth fastly have been much impacted social life aspects and become important thing, because beside to give a contribution for increasing as human welfare, advance and civilization. In Indonesia, increasingly fast information technology development and even increasingly much it is using but this development has not balanced by law product development so that it is emerge some law disputes among their users. Whereas, information technology security and reliability whereas have to balanced with law protection. One of digital signing is using at a company where its using include the executors to do a transaction and company organ who has authority inside. Digital signature using in company has emergence some new problems and uncertain which is need a handling. This is close related to contract content inside. With information technology development existence, so signature is conducted by digital. The development in contract on company who used in this electronic way is not free from law problem immediately, between them law relationship among its executors. This is emerge a law problems, among them about how are digital signature validity within a company electronic contract, digital signature issuing authority within company electronic contract and company organ responsibility in digital signature using in electronic contract.








The research in this mini thesis is conducted by analysis descriptive, with normative juridical approach. The author has analyzed data in qualitative juridical way, that is with consider a law regulation in order to not dispute one another, remain to maintain law regulation hierarchy and law provision is created.








Based research, it can be concluded that digital signature validity is equal to conventional signature, in conventional signature base on physical shape character and has metaphysical dimension. While digital signature is a using with cryptography method where it is purpose to detect invalid data modification and to check an identity authentication from sender and reject a denial. Digital signature is main requirement in electronic contract. Digital signature validity and originality have given law provision remember electronic transaction is law act which is conducted by use electronic media as is regulated in Article 11 UU ITE where a digital signature is having valid law enforce and law consequence, its mean as long as it can be confirmed relatedness among digital signature with involved with or in signing and that digital signature has made and saved in a guarantee integrity condition with attached official document, then a digital signature is having same law value with usual signature. While, management as a company organ who has authority to issue a digital signature within electronic contract at a company by UU PT has given a right and obligation or given job within conduct a representative and management activities.


Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id