Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2016

Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2016
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2017-07-17 13:20:33
By : Mansur Tuasikal NIM. 31613700, Perpustakaan UNIKOM (Mansur_Asinahu@yahoo.co.id)
Created : 2017-07-17, with 12 files

Keyword : Hukum Tentang Aborsi
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan aborsi dapat dilakukan berdasarkan dua indikasi yaitu indikasi akibat kedaruratan medis dan akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis, diantara kedua indikasi tersebut yang menjadi permasalahan dan dipermasalahkan baik dalam dunia kedokteran maupun masyarakat adalah akibat yang kedua yaitu korban perkosaan yang melakukan aborsi sedangkan aborsi yang dilakukan karena kedaruratan medis tidak menjadi persoalan. Dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan dalam praktik kedokterannya merasa bersalah dan dipersalahkan, terlebih lagi dokter dihadapkan dengan adanya sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang harus ditaati. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana tindakan aborsi dalam praktik kedokteran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi serta kendalakendala yang muncul terkait tindakan aborsi akibat perkosaan dalam praktik kedokteran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bukan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum khususnya aborsi untuk korban perkosaan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi. Dokter selaku tenaga medis yang melakukan tindakan aborsi kepada seorang wanita khususnya korban perkosaan mengalami beberapa kendala diantaranya kendala dalam terkait sumpah kedokteran dan kode etik kedokteran serta kendala dalam konsil kedokteran Indonesia yang dengan keras menentang adanya tindakan aborsi untuk korban perkosaan.

Description Alternative :

Abortion is the Act to end a pregnancy by removing the fetus results before conception can live outside the womb, according to Act No. 36 in 2009 about the health of abortion can be done based on two indications that is an indication of the result of a medical emergency and due to the psychological trauma that resulted in rape, between both these indications that become problems and question both in the world of medicine, as well as community is a result of the latter, namely rape victims who have an abortion while abortion done due to a medical emergency does not become the issue. Doctors who perform abortion to rape victims in the practice of medicine feel guilty and blamed, even more doctors are faced with a doctor's oath and code of ethics of medicine that must be adhered to. The issues examined in this study is the extent to which abortion in a medical practice review of kitab undang-undang hukum pidana and Act No. 36 in 2009 about the health, legal protection of rape victims who do abortion as well as the constraints that appear related abortion resulting from rape in the practice of medicine. The method of the approach used in the writing of this law is the juridical normative basis, i.e., an examination of legal principles is carried out by the legal norms that are the benchmark to behave or perform acts that deserve the tools supported by collecting data in the form of observation in the form of field note or notes periodically. Abortion according to the book of the law of criminal law is an act that violates the law while according to Act No. 36 of 2009 about health is not an act of breaking the law in particular abortion for victims of rape and the legal protection given to women who have an abortion arranged in several laws and regulations including Act No. 36 of 2009 on health, government regulation Number 61 by 2014 About reproductive health and the MUI number 4 on abortion in 2005. A doctor as medical personnel who perform the abortion to a woman especially rape victims experience some obstacles include constraints in related medical oath and code of ethics of medicine as well as constraints in the Medical Council, Indonesia which oppose strongly the presence of abortion for rape victims.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationPerpustakaan UNIKOM
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id