Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2009

Pelaksanaan fungsi warung informasi lowongan kerja (WILK) di balai besar pengembangan dan perluasan kerja (BBPPK) jawabarat

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-10 11:34:48
By : Muhamad Fadillah NIM.41706010, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-10, with 9 files

Keyword : ungsi warung informasi lowongan kerja (WILK)
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang tadinya sangat terbatas oleh pengaruh kekuasaan yang terlalu membatasi ruang gerak masyarakat Indonesia. Dengan lahirnya reformasi telah mendorong masyarakat Indonesia lebih leluasa dalam mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Reformasi juga telah mendorong adanya perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang tadinya bersifat sentralisasi atau terpusat sekarang berubah. Hubungan itu menjadi desentralisasi atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lebih optimal dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. Undang-undang 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, sehingga kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah sehingga tercipta kondisi masyarakat lebih maju dan sejahtera.

Kemajuan teknologi dan informasi pemerintah, dapat dilihat dalam mengembangkan dan menerapkan organisasi pemerintahan yaitu dengan menerapkan konsep teknologi pemerintahan atau yang sering disebut e-Government. Penerapan e-Government merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya yang lebih efektif dan efisisen. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk e-Government.

Di indonesia yang menjadi masalah besar yang setiap tahunnya bertambah terus menerus adalah jumlah pengangguran merupakan suatu ketakutan besar yang perlu dihilangkan. Berdasarkan data yang terbaru disebutkan bahwa jumlah pengangguran di negara ini telah mencapai kurang lebih 11,5 juta jiwa. Banyaknya jumlah pengangguran disebabkan bertambahnya angkatan kerja setiap tahunnya namun tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja. Hal tersebut tentu saja meresahkan pemerintah indonesia sebab banyaknya pengangguran dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat di bidang ekonomi maupun soisial apalagi tidak sedikit di antara pengangguran tersebut yang termasuk pengangguran yang terdidik dengan kata lain mendapat pendidikan yang memadai.

Di sisi lain, jumlah pengangguran yang banyak dengan berbagai keahliannya masing-masing pada hakikatnya merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk menghasilkan suatu kreatifitas yang bermanfaat jika dikelola secara terpadu disesuaikan dengan kondisi potensi alam dimana para penganggur berdomisili. Maka perlu suatu cara pemberdayaan potensi sumber daya manusia dengan memanfaatkan potensi alam yang ada dapat menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat dan bernilai ekonomis yang bertujuan untuk memunculkan kemampuan masyarakat berwirausaha dalam sektor pertanian, industri dan jasa.

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) merupakan UPT pusat di bidang pengembangan dan Perluasan Kerja yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) dahulu dikenal sebagai Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP).

Perubahan terjadi karena adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.06/MEN/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pasal 30 dan pasal 31. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan bimbingan teknis, kerjasama kelembagaan, layanan informasi dan promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa.


Informasi yang disajikan melalui Warung Informasi Lowongan Kerja (WILK) merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh BBPPK dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan melalui WILK ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan.

Warung Informasi Lowongan Kerja memuat berbagai informasi tentang Lowongan Pekerjaan yang meliputi, pusat informasi bursa kerja, pusat informasi pelatihan bimbingan teknis (bimtek), pusat perkembangan informasi kewirausahaan, pusat perkembangan informasi teknologi tepat guna dan lain-lain. Kinerja Aparatur sangat diperlukan terutama dalam Penerapan teknologi dan informasi pemerintahan atau yang dikenal e-Government. Salah satu bentuk pembangunan e-Government adalah dengan dibangunnya Warung Informasi Lowongan Kerja.

Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan e-Government tidak selalu diiringi dengan ketidak-siapan aparatur pemerintah dan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh setiap lembaga pemerintah. Kekurangsiapan ini selalu menjadi kendala dalam praktik penyelenggaraan dalam menjalankan kinerja pegawai dan masih belum tersedianya fasilitas komputer dengan teknologi internet di setiap lembaga pemerintahan. Akibatnya dalam proses penyampaian informasinya masih manual dan mengharuskan setiap Aparatur turun langsung ke daerah untuk memberikan informasi Lowongan kerja, sehingga Sembilan fungsi WILK belum terwujud sesuai dengan harapan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul “PELAKSANAAN FUNGSI WARUNG INFORMASI LOWONGAN KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA (BBPPK) LEMBANG JAWA BARAT PADA TAHUN 2009”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id