Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2012

Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lahan Bekas Tambang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2013-01-14 15:10:21
By : Muhammad Hasan NIM. 31608006, Perpustakaan UNIKOM (sacoen@yahoo.com)
Created : 2013-01-14, with 15 files

Keyword : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, deskriptif analitis, pengelolaan lingkungan hidup
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Banyaknya kegiatan pertambangan, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan. Semua hal tersebut disebabkan karena banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mereklamasi dan melakukan kegiatan pascatambang pada lahan bekas tambang. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana efektifitas mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta bagaimana tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang dalam ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum efektif, karena belum memenuhi tujuan dari pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap perusahaan pertambangan baik yang masih melakukan aktivitas pertambangan maupun yang telah selesai melakukan aktivitas pertambangan, oleh karena itu dampak dari tidak terlaksananya kewajiban perusahaan pertambangan ialah terjadinya konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat di wilayah pertambangan. Tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dilakukan, masih banyak lahan bekas tambang yang belum direhabilitasi maupun direstorasi.

Description Alternative :

Ecosystem in an environment can be disturbed the sustainability because environment pollution and destruction. The mining activity has negative effect with the low quality of environment, like high level erosion, sedimentation caused by open land, unwell -managed mine acid water pollution. Those things are caused by the mining company that does not do reclamation and post-mining on the former land. The problem concerned by writer is how effective about mining company obligation to recover mining former land according to Undang-Undang No 4 Year 2009 About Coal and Mineral Mining, and how the mining company responsibility towards former land mining connected to environment protection and management refers to Undang-Undang No 32 Year 2009 About Environment Protection and Management. This study is descriptive analytic, namely to describe clearly about facts, either in form of primary or secondary legal materials like Undang-Undang No 4 Year 2009 About Coal and Mineral Mining, Undang-Undang No 32 Year 2009 About Environment Protection and Management, secondary legal material secondary in form of doctrine, expert legal opinion, work of law and tertiary legal material such as data from internet that related to study. This study applies juridical normative research method, namely a method where law is concept as a norm, rule, principle, doctrine. According to gained data analysis, it is concluded that mining company obligation to recover former mining land in regulation on Undang-Undang No 4 Year 2009 About Coal and Mineral Mining has not effective yet, because it does not meet purpose from coal and mineral management based on Article 3 Undang-Undang No 4 Year 2009 About Coal and Mineral Mining, this case related to the lack of monitoring from local government towards mining company either active company or non-active company, therefore it is an effect of not run well company obligation is the conflict of between company and society in mining area. The mining company responsibility towards former mining land based on Undang-Undang No 32 Year 2009 About Environment Protection and Management has not conducted well, because there are a lot of former mining land that has not been rehabilitated or restored.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id