Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Hukum > 2010

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

2010
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-10 12:59:45
By : Muhammad ISa Abdil Aziz Yanatama, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-10, with 5 files

Keyword : Perlindungan Hukum
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Pembangunan ekonomi Indonesia, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyahkt yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan tersebut, diperlukan dana dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang meminta perhatian secara serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya adalah lembaga jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang Hukum Jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan demikian sering dilakukan oleh Warga Negara Indonesia pada umumnya, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat, yang akhirnya memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya. Bagi pemberi modal mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukumnya.


Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditor, yang memberi wewenang kepadanya untuk, jika debitor cedera janji, menjual lelang tanah yang secara khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan piutangnya tersebut, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain (droit de preference). Selain berkedudukan mendahulu, kreditor pemegang hak jaminan atas tanah tetap berhak menjual lelang tanah yang dijadikan jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sungguhpun tanah yang bersangkutan sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (droit de suite).

Hak Tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT adalah hak jaminan yang dibabankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.



Dari pengertian tersebut terkandung beberapa unsur pokok, yaitu :

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang;

2. Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA;

3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu;

4. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;

5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.


Dalam penjelasan umum dari UUHT dikemukakan bahwa sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri :

a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya;

b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada;

c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.



Dari pengertian dan ciri-ciri Hak Tanggungan tersebut, UUHT telah memberikan perlindungan kepada kreditor atau penerima Hak Tanggungan. Namun hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor semata. Perlindungan juga harus diberikan kepada debitor atau pemberi Hak Tanggungan. Bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh oleh cara penyelesaian utang-piutang antara kreditor dan debitor, dalam hal debitor cidera janji. Pihak ketiga itu, khususnya para kreditor yang lain dan pihak yang membeli obyek Hak Tanggungan.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id