Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2009

Proses pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten maluku tenggara barat (MTB) tahun 2007-2012 pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten maluku tenggara barat (MTB) tahun 2009

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-08-10 12:16:57
By : Naslen Merry Kulaleen NIM.41706013, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-10, with 9 files

Keyword : pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam penyelenggaraannya mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (emporwerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.


Institusi pemerintah sebagai pengambil keputusan dan pelayan terhadap masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tangguang jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselengarakan secara dinamis, tanggap, cepat, dan tepat sasaran.


Pelayanan terhadap masyarakat selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggunag jawab kepada daerah.


Hal ini berarti fungsi pemerintah sebagai pengambil keputusan pun telah didesentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma di atas menuntut pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.


Dalam mengurus rumah tangga daearh dan pelayanan terhadap masyarakat, kinerja Badan perencanaan pembangunan daerah melalui kapasitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu ditingkatkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD).


Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berwawasan 5 tahun. Rencana Strategis Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Lembaga Tekhnis Daerah yang berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di samping mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, juga mengkoordinasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan serta memonitoring setiap kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya.


Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.


Demikian strategisnya tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu penggerak manajemen pemerintahan khususnya dibidang pembangunan, sehingga dituntut semakin profesional dibidang tugasnya serta peka terhadap kebutuhan masyarakat dan memformulasikan dalam kebijakan Bupati untuk kesejahtraan masyarakat. Dalam Upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diperlukan perencanaan yang terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan pelibatan lebih banyak peran dari para stakeholders. Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.


Dari sisi perencanaan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down. Guna mengantisipasi persoalan-persoalan pembangunan tadi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.


Badan perencanaan pembangunan daerah sebagai Lembaga teknis daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 dikelompokkan dalam Lembaga Teknis Daerah, yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan pembanguan daerah.


Dari sisi perencanaan, dengan terbitnya Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui temu karya pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.


Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang membantu Bupati Maluku Tenggara Barat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.


Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti labih jauh mengenai pengambilan keputusan di bidang fisik dan prasarana, serta pentingnya Sub Bagian Perencanaan terhadap Program Perencanaan dengan judul lapuran sebagai berikut : Proses Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id