Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2016

Perlindungan hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sanksi Dan Korban Tindak PIdana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konveksi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disablitas) JUNCTO Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2016
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2017-07-17 09:56:42
By : Nurfhadila Ramadhani Latif NIM. 31612004, Perpustakaan UNIKOM (fhadilalatif@yahoo.com)
Created : 2017-07-17, with 13 files

Keyword : Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, termasuk dalam hal penyandang disabilitas menjadi saksi dan korban suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dukungan sistem peradilan terhadap kondisi para penyandang disabilitas masih sangat minim. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan yaitu,efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention On the Rights Of persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh lima faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan setara yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan kebudayaan kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan memenuhi kebutuhan aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan), aksesibilitas prosedural beracara, melakukan profile assessment terhadap penyandang disabilitas dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus (lex specialis) tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.Selanjutnya diharapkan adanya peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dengan memberikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait dan diharapkan adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat akan penghargaan HAM khususnya bagi penyandang disabilitas.

Description Alternative :

Cases with disabilities are faced with increasing law, including in the case of persons with disabilities are witnesses and victims of crime. Legal protection for persons with disabilities who are dealing with the law stipulated in various laws and regulations. However, support for the judicial system to the condition of persons with disabilities is still very minimal. Based on this, there are two issues related to the protection of the law against persons with disabilities witnesses and victims of crime in the judicial process, namely, the effectiveness of Act Number 19 of 2011 about Ratification Of Convention On The Rights Of Persons With Disabilities and Undang-Undang Number 39 of 1999 about Human rights in the protection of rights of persons with disabilities witnesses and victims of crime in the judicial process in Indonesia and what can be done to realize the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the criminal justice process. The method used in the writing of this law is a normative juridical research are supported by field research. The data used is primary data, secondary data and data tertiary, then the techniques of data collection is done through a process of interviews and literature study. Data were analyzed by juridical qualitative and explained descriptively. Based on the research results, obtained five factors that led to the ineffectiveness of the fulfillment of rights for persons with disabilities witnesses and victims of crime to get a fair trial and equal ie, factor of its own law, law enforcement apparatus, factors means, factors of society and culture then action can be done to realize the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the criminal justice process is to meet the needs of physical accessibility, accessibility of non-physical (aspect of service), accessibility procedural proceedings, do profile assessment against persons with disabilities and formulate legislation that is more specifically (lex) on construction material and criminal procedural law for persons with disabilities who are dealing with the law. Furthermore, expected an increase in service for persons with disabilities witnesses and victims of crime by providing infrastructure and facilities for persons with disabilities, increased cooperation and coordination with the relevant institutions and expected their government and public awareness of human rights will award specifically for persons with disabilities.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationPerpustakaan UNIKOM
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id