Print ...

Contributor...

  • Tatik Fidowaty, Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2012

Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Privinsi Jawa Barat

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2012-12-22 11:12:08
By : Peny Lukman NIM. 41708023, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2012-12-22, with 15 files

Keyword : Implementasi kebijakan, Pelayanan Publik
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat merupakan badan pemerintah yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala mulai dari komunikasi antar aparatur yang tidak dapat didukung dengan sumber daya aparatur dan fasilitas yang masih terbatas, sikap dari aparatur terhadap masyarakat dan alur pembuatan perijinan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari buku George C. Edward III yang berjudul Implementing Public Policy yang meliputi empat faktor yaitu: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena cocok untuk mengkaji satu variabel, yaitu variabel implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari: observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive karena menentukan informan berdasarkan tujuan penelitian. Unit analisis mengacu pada aparat yang bekerja pada BPPT Provinsi Jawa Barat dan pemohon ijin yang melakukan perijinan di BPPT Provinsi Jawa Barat. Dari hasil penelitian didapat bahwa implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP pada BPPT Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, baik menyangkut sumber daya aparatur maupun sumber daya peralatan yang masih kurang memadai dan kurang kejelasannya struktur birokrasi di Bidang Perhubungan. Kesimpulan penelitian ini yaitu komunikasi yang baik namun tidak didukungnya dengan sumber daya yang terbatas. Disposisi yang baik ditunjukan dengan sikap aparatur yang baik terhadap masyarakat. Struktur Birokrasi yang berjalan sesuai dengan aturan. Saran peneliti adalah dengan penambahan sumber daya aparatur dan sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.

Description Alternative :

Integrated Licensing Service Agency (ILSA) of West Java Province is the government agency designated to issue the Route Permit Decision Letter And Card Controls City Transportation In The Province. In practice there are constraints between the start of the communication apparatus which can’t be supported by resource personnel and facilities are still limited, the attitude of officials towards the public and the manufacture licensing groove. In this study researchers used the theory of the book George C. Edward III, entitled Implementing Public Policy which includes four factors: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Intent and purpose of this study to determine the communication, resources, disposition and bureaucratic structure on policy-making in the implementation of Decree Route Permit and Control Card Transport in Cities in Province of the ILSA of West Java Province. Research is descriptive method with qualitative approach because it is suitable for assessing one variable, namely the implementation of the policy variables. Data collection techniques used by researchers in the study include library research and field study consisted of: observation and interviews. Mechanical determination of informants in this study to determine informant used purposive because it is based on objective research. The unit of analysis refers to the forces acting on the ILSA West Java province and the applicant permission to perform licensing in the ILSA of West Java Province. From the results obtained that the implementation of the policy-making and decision letter Ascending City Transport Control Card in the province of the ILSA of West Java Province has not been fully implemented to its full potential, both related to resource personnel and equipment resources are still inadequate and the lack of clarity bureaucratic structure in the Field of Communications. The conclusion of this research is good communication, but not supported with limited resources. A good disposition is shown by the attitude of officials towards the public good. Bureaucratic structures are run in accordance with the rules. Suggestion that the researchers point out is the addition of personnel resources and equipment resources required in the manufacture of the Decree of the Route Permit and Control Card Transport City in the province on the ILSA of West Java Province.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id