Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2014

Analisis Hukum Tentang Asas Perlekatan Vertikal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

2014
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2014-11-20 15:29:53
By : Pia Sutiana NIM.31613800, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2014-11-20, with 11 files

Keyword : UU No 5 Tahun 1960
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Kepemilikan atas tanah tidak terlepas dari beberapa asas yang diatur dalam UUPA tersebut. Pada dasarnya UUPA menganut dan meresapi hukum adat, Ada beberapa hal yang berubah seperti berubahnya asas perlekatan vertikal terkait kepemilikan tanah menurut Buku II Burgrelijk Wetboek menjadi asas pemisahan horizontal yang dianut dalam hukum adat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan hukum yang muncul, yakni : Bagaimana keabsahan hak atas tanah berdasarkan asas perlekatan vertikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan akibat hukum apa yang timbul dengan adanya penerapan asas perlekatan vertikal terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia saat ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penerapan asas perlekatan vertikal dalam kepemilikan atas tanah pada tahap ini dilakukan penafsiran secara gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum secara sistematis dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya, penafsiran hukum otentik yang dapat dilakukan dengan cara melihat penjelasan dari pembuat undang-undang itu sendiri.Simpulan yang diambil yaitu bahwa sertifikat hak atas tanah yang menjadi alat bukti kepemilikan atas hak atas tanah sekaligus menjadi alat bukti atas segala sesuatu yang berdiri di atas tanah itu, hal tersebut merupakan perwujudan dari asas perlekatan vertikal, sebagian sertifikat hak atas tanah merupakan implementasi dari asas perlekatan vertikal dan sebagaian sertifikat sebagai perwujudan dari asas pemisahan horizontal, Akibatnya dalam proses pembuktian hukum atas bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi beranekaragam. Seseorang yang memiliki sertifikat hak atas tanah secara serta merta menganggap dirinya adalah pemilik atas segala benda tidak bergerak yang berdiri di atasnya.

Description Alternative :

The lands ownership since UUPA of land can not be separated from some of the principles set out in the Basic Agrarian Law (BAL). Basically BAL embraces and permeates the customary law. There are a few things that have changed as the changes of vertical attachment related land ownership according to Book II Burgrelijk Wetboek become horizontal separation principle adopted in the common law. Based on the background described in the previous section, there are some legal issues that arise, namely: The observed problems are: how the validation of lands right in refer to the vertical attachment principle according to the Act No. 5 of 1960 on BAL and What legal consequence of the implementation vertical attachment principle of to the lands right ownership in Indonesia at present based on the Act No.5 of 1960.In order to attain the purpose, the researcher uses the juridical normative method.In this case, he tests and reviews secondary data relating to the implementation of the vertical attachment principle of the land ownership. At this stage, it conducts a grammatical interpretation from the law,systematic interpretation of the law by linking the law with the others, the authentic interpretation of the law which can be done by looking at the explanation of the lawmakers.The conclusion that can be drawn is that the certificate of land rights becomes evidence of ownership of land rights as well as a means of evidence of anything that stands on the land. It is a manifestation of the principle of vertical attachment, most certificates of land rights is the implementation of the principle of vertical attachment and a certificate in part as a manifestation of the principle of horizontal separation. As a result, in the process of legal evidence of ownership over land rights become diverse. Someone who has the land certificates necessarily considers himself as the owner of the object over it.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id