Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2015

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan penyandang Cacat

2015
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2016-04-09 09:45:40
By : Putri Rohaiya NIM. 41711018, Perpustakaan UNIKOM (Putrirohaiya@yahoo.co.id)
Created : 2016-04-09, with 15 files

Keyword : Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Kesetaraan
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai Negara yang memiliki nilai kemanusian yang tinggi, maka Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak setiap warga Negaranya termasuk hak para penyandang cacat. Pemenuhan hak para penyandang cacat telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat. Sehubungan dengan itu Kota Bandung juga sudah menetapkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang cacat. Namun demikian Perda Kota Bandung tersebut tampaknya belum terealisasi dengan baik, adanya Perda tersebut belum dapat memberdayakan dan memberikan kesetaraan bagi penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No.26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para penyandang cacat di Kota Bandung merasakan manfaat dari adanya Perda tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan Dinas Sosial saja melainkan perlu adanya kerjasama yang baikdengan lembaga sosial, para penyandang cacat dan masyarakat

Description Alternative :

Indonesia is a country that upholds humanitarian values. As a country that has a high value of humanity, then Indonesia is obliged to protect and fulfill the rights of every citizen of the State of including the rights of persons with disabilities. Fulfillment of the rights of persons with disabilities has been regulated in Law No. 4 of 1997 on Disabled. In connection with the city of Bandung also has established Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26Tahun2009 on Equality and the Empowerment of Persons with disabilities. However, the Bandung city government regulation seems to have realized well, the legislation has not been able to empower and provide equality for disabled people in the city of Bandung.Based on the background of this problem researchers interested inresearch entitled Policy Implementation of Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26Tahun2009on Equality and Empowerment of People with Disabilities. This study aims to determine the extent to which people with disabilities in Bandung feel the benefits of the new law. This research uses descriptive method with qualitative approach with purposive technique. Source of data in this research is primary data obtained by researchers from interviews and observations. The results showed that in 26 areas of policy implementation of Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26Tahun 2009 on Equality and Empowerment of People with Disabilities is not only the responsibility of the government and the Social Service course, but the need for good cooperation with social institutions, people with disabilities and society

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id