Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2016

Analisis Hukum Tentang Peranan Panitia Pembinaan Kselematan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Untuk Tercapainya Kecelakaan Nihil (Zero Accident) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

2016
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2017-07-17 13:30:18
By : Reyhan Rinu Antariksa NIM. 31612012, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2017-07-17, with 12 files

Keyword : Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Persaingan dunia bisnis membuat perusahaan harus terfokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa, terutama perusahaan yang menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada pembentukan, peningkatan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, dan efektif. Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setiap Perusahaan harus melakukan pembinaan kepada pekerjanya dan memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Penulis mengambil permasalahan yang pertama ialah bagaimana implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja/buruh dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya kecelahaan nihil (zero accident).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian deskriftif analitis yang menggambarkan fakta berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder dan data sekunder bahan hukum tersier, sedangkan metode pendekatannya dilakukan secara yuridis normative. Data yang didapatkan dianalisis secara yuridis kualitatif.dan dijelaskan secara deskriptif. Implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan kerja belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di perjelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja karena banyak perusahaan yang belum memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan perusahaan belum seluruhnya membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja, dimana banyak perusahaan yang masih mengabaikan hak para pekerja yaitu mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah di amanatkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan dan Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya kecelakaan nihil (zero accident) ialah harus memenuhi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Description Alternative :

In business world, competition makes the company should be focused on a series of processes or activities that create the products and services, especially for the companies that produce a number of products and services that have the quality and competitiveness in the market. The development of employment is an overall effort aimed at the establishment, improvement and development of a highly qualified employment that is productive, efficient, and effective. The protection of workers / laborers is said in Law Number 13 of 2003 about employement. Every company has to provide the training for their employees and has Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) or Committee for Occupational Health and Safety which mandated in Law No. 1 of 1970 about the safety and regulation of the Minister of Employment No. PER-04 / MEN / 1987 about Committee Guidance Safety as well as the Occupational Health and Procedure for Assignment of Expert Safety. The author decided to take the first issue on how the implementation of the Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) or Committee for Occupational Health and Safety for the health and safety of the workers / laborers. And for the second issue is, how the performance of the Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) or Committee for Occupational Health and Safety works, so it can be effective to get the zero accident. The method used in this writing is the descriptive analytical research specifications that described the fact of secondary data primary legal materials, secondary data secondary legal materials and secondary data tertiary legal materials. While the method is conducted by normative juridical approach. The data were obtained by analyzing juridically qualitative and descriptively explained. The implementation of Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) or Committee for Occupational Health and Safety for health and safety has not dealed with Law No. 1 of 1970 about safety which clarified in the Minister of Employment Regulation No. PER-04 / MEN / 1987 about Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) or Commitee of Occupational Health and Safety and also The Procedure for Assignment The Expert Safety because there are many companies which have not had Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) or Commitee of Occupational Health and Safety, and the company has not fully civilized health and safety, where many companies are still ignoring the rights of workers to get th safety and occupational health that has been mandated in Article 86 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 about Employment and Performance of Committee Occupational Safety and Health or Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). So, it can be effective for the achievement of zero accidents which should fulfill the legal factors, enforcement legal, facilities, people, and culture.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id