Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2004

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG





(Studi kasus terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandung dan




Dewan Pendidikan Kota Bandung)

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:21:38
By : BUDIMANSYAH; NIM : 4.17.00.018., Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol, UNIKOM
Created : 2004-11-04, with 5 files

Keyword : krisis multi dimensi, pendidikan kota,pendanaan
Url : http://

Krisis multidimensi yang diawali pada pertengahan tahun 1997 berimbas pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung serta Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal Implementasi Kebijakan Pendanaan pendidikan dalam upaya Pembangunan Pendidikan di Kota Bandung, dimana fenomena yang terjadi saat ini adalah menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun ketahun, hal ini terbukti dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2003 merosot menjadi urutan ke-112 dari 175 negara didunia, hal itulah yang menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Tindak lanjut dari pemasalahan tersebut dibentuklah Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti undang-undang terdahulu. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan khususnya masalah kebijakan pendanaan pendidikan dalam menunjang pembangunan kualitas pendidikan umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung.




Pada saat ini memang dunia pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol terutama permasalahan mengenai pendanaan pendidikan yang dinilai belum memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 1945 Pasal 31. Pola kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah memang sedikitnya malah menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat dan didaerah-daerah, khususnya daerah terpencil dan daerah yang dapat dikatakan minus dalam segi ekonomi tidak terkecuali di Kota Bandung yang taraf ekonominya dapat dikatakan relatif tinggi, Seperti halnya biaya pendidikan yang sangat tinggi/mahal yang harus ditanggung oleh masyarakat menengah kebawah sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak (mudah, murah, dan berkualitas) padahal pemerataan pendidikan saat ini sangat diperlukan sekali demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, kemudian pola penyelenggaraan pendidikan yang berbeda juga dimungkinkan dapat menyebabkan ketidakseragaman kualitas pendidikan disetiap daerah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang seyogyanya perlu segera disikapi oleh seluruh pihak khususnya pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mempunyai kepentingan dan tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu berbagai permasalahan tersebut saat ini dicoba untuk diatasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan pendidikan yang mengacu pada arah kebijakan pendanaan pendidikan yang lebih baik.

Description Alternative :

Krisis multidimensi yang diawali pada pertengahan tahun 1997 berimbas pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung serta Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal Implementasi Kebijakan Pendanaan pendidikan dalam upaya Pembangunan Pendidikan di Kota Bandung, dimana fenomena yang terjadi saat ini adalah menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun ketahun, hal ini terbukti dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2003 merosot menjadi urutan ke-112 dari 175 negara didunia, hal itulah yang menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Tindak lanjut dari pemasalahan tersebut dibentuklah Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti undang-undang terdahulu. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan khususnya masalah kebijakan pendanaan pendidikan dalam menunjang pembangunan kualitas pendidikan umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung.




Pada saat ini memang dunia pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol terutama permasalahan mengenai pendanaan pendidikan yang dinilai belum memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 1945 Pasal 31. Pola kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah memang sedikitnya malah menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat dan didaerah-daerah, khususnya daerah terpencil dan daerah yang dapat dikatakan minus dalam segi ekonomi tidak terkecuali di Kota Bandung yang taraf ekonominya dapat dikatakan relatif tinggi, Seperti halnya biaya pendidikan yang sangat tinggi/mahal yang harus ditanggung oleh masyarakat menengah kebawah sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak (mudah, murah, dan berkualitas) padahal pemerataan pendidikan saat ini sangat diperlukan sekali demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, kemudian pola penyelenggaraan pendidikan yang berbeda juga dimungkinkan dapat menyebabkan ketidakseragaman kualitas pendidikan disetiap daerah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang seyogyanya perlu segera disikapi oleh seluruh pihak khususnya pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mempunyai kepentingan dan tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu berbagai permasalahan tersebut saat ini dicoba untuk diatasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan pendidikan yang mengacu pada arah kebijakan pendanaan pendidikan yang lebih baik.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id