Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2004

TINJAUAN hukum terhadap perlindungan nasabah bank yang menggunakan fasilitas sistem elektronik banking dihubungkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:21:24
By : Yanti Rahmadani; NIM : 31600060, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNIKOM
Created : 2004-10-19, with 5 files

Keyword : perlindungan nasabah,perlindungan konsumen
Url : http://

semakin ketat, transaksi-transaksi perbankan beraneka ragam dan setiap bank mencari cara-cara baru untuk menawarkan jasanya, antara lain yaitu dengan disediakannya mesin ATM, jasa perbankan melalui telepon, hingga media internet. Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan kejahatan, kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hukum belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya,yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengkaji masalah-masalah yang dapat timbul akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, serta mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank pada penggunaan fasilitas sistem elektronik banking.




Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus dan model matematis ataupun statistik




Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan teknologi dalam kegiatan perbankan, bukan berarti menghilangkan kemungkinan berberapa masalah yang akan terjadi di kemudian hari, namun pada kenyataannya, masalah tersebut muncul sesuai dengan kecanggihan teknologi itu sendiri yaitu kesulitan penggunaan alat bukti electronic record di pengadilan, kekuatan hukum alat bukti tanda tangan elektronik, serta penetapan tempat pembuatan perjanjian. Apabila timbul kerugian akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, maka nasabah bank tersebut dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, antara lain mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya atau dalam daerah hukum kedudukan bank sebagai tergugat sesuai dengan pasal 118 HIR, dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Wanprestasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya memuat beberapa ketentuan umum saja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah bank yang berkedudukan sebagai konsumen dalam pemanfaatan fasilitas sistem elektronik banking khususnya dalam hal transfer dana secara elektronik yang biasa dikenal dengan Electronic Fund Transfer (EFT), antara lain dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dalam hal ini diterapkan terhadap nasabah bank.

Description Alternative :

semakin ketat, transaksi-transaksi perbankan beraneka ragam dan setiap bank mencari cara-cara baru untuk menawarkan jasanya, antara lain yaitu dengan disediakannya mesin ATM, jasa perbankan melalui telepon, hingga media internet. Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan kejahatan, kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hukum belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya,yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengkaji masalah-masalah yang dapat timbul akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, serta mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank pada penggunaan fasilitas sistem elektronik banking.




Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus dan model matematis ataupun statistik




Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan teknologi dalam kegiatan perbankan, bukan berarti menghilangkan kemungkinan berberapa masalah yang akan terjadi di kemudian hari, namun pada kenyataannya, masalah tersebut muncul sesuai dengan kecanggihan teknologi itu sendiri yaitu kesulitan penggunaan alat bukti electronic record di pengadilan, kekuatan hukum alat bukti tanda tangan elektronik, serta penetapan tempat pembuatan perjanjian. Apabila timbul kerugian akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, maka nasabah bank tersebut dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, antara lain mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya atau dalam daerah hukum kedudukan bank sebagai tergugat sesuai dengan pasal 118 HIR, dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Wanprestasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya memuat beberapa ketentuan umum saja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah bank yang berkedudukan sebagai konsumen dalam pemanfaatan fasilitas sistem elektronik banking khususnya dalam hal transfer dana secara elektronik yang biasa dikenal dengan Electronic Fund Transfer (EFT), antara lain dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dalam hal ini diterapkan terhadap nasabah bank.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id