Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2005

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ELECTRONIC FILLING SYSTEM DALAM TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN MENURUT




UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000




TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:21:46
By : SRI WULANDARI; 31601023, JURUSAN ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM
Created : 2005-09-15, with 5 files

Keyword : ELECTRONIC FILLING SYSTEM, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
Url : http://

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Teknologi informasi (information technology) memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan semakin meningkatnya teknologi dan informasi di Indonesia, maka penyampaian pajak di Indonesia sudah bisa dilakukan melalui media internet. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menghindarkan praktik KKN antar wajib pajak dan petugas pajak, maka Dirjen Pajak meluncurkan produk e-filling atau electronic filling system. Yaitu, suatu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui media online yang real time. E-filling system ini mendukung sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, dimana wajib pajak bisa melakukan sendiri mengenai hal pelaporan pajak penghasilannya tanpa adanya kehadiran petugas pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut dengan permasalahannya sebagai berikut, yaitu kekuatan hukum mengenai e-filling system dalam tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik, sistem dan prosedur dari pelaksanaan e-filling, kendala-kendala yang mungkin muncul didalam pelaksanaan penyampaian pajak penghasilan dengan menggunakan e-filling system, dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran pengisian data palsu spt yang dilakukan wajib pajak secara elektronik.




Metode yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Tahap penelitiannya dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) dan pada Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dan analisis yang dipergunakan adalah secara Yuridis Kualitatif.




Kesimpulan dari penelitian ini adalah kekuatan hukum dari penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui media internet pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penyampaian Surat Pemberitahuan secara manual yang tertuang di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan dasar hukum dari Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filling) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider). Kendala didalam penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik pada dasarnya sama dengan kendala yang ada di dalam penyampaian SPT secara manual yaitu ketidaklengkapan pengisian data. Namun di dalam peyampaian secara elektronik lebih sulit karena berkaitan dengan masalah bukti penerimaan. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam menindak para Wajib Pajak yang nakal atau tidak mengisi data secara benar atau data palsu, maka pemerintah menjeratnya dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Description Alternative :

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Teknologi informasi (information technology) memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan semakin meningkatnya teknologi dan informasi di Indonesia, maka penyampaian pajak di Indonesia sudah bisa dilakukan melalui media internet. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menghindarkan praktik KKN antar wajib pajak dan petugas pajak, maka Dirjen Pajak meluncurkan produk e-filling atau electronic filling system. Yaitu, suatu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui media online yang real time. E-filling system ini mendukung sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, dimana wajib pajak bisa melakukan sendiri mengenai hal pelaporan pajak penghasilannya tanpa adanya kehadiran petugas pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut dengan permasalahannya sebagai berikut, yaitu kekuatan hukum mengenai e-filling system dalam tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik, sistem dan prosedur dari pelaksanaan e-filling, kendala-kendala yang mungkin muncul didalam pelaksanaan penyampaian pajak penghasilan dengan menggunakan e-filling system, dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran pengisian data palsu spt yang dilakukan wajib pajak secara elektronik.




Metode yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Tahap penelitiannya dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) dan pada Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dan analisis yang dipergunakan adalah secara Yuridis Kualitatif.




Kesimpulan dari penelitian ini adalah kekuatan hukum dari penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui media internet pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penyampaian Surat Pemberitahuan secara manual yang tertuang di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan dasar hukum dari Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filling) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider). Kendala didalam penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik pada dasarnya sama dengan kendala yang ada di dalam penyampaian SPT secara manual yaitu ketidaklengkapan pengisian data. Namun di dalam peyampaian secara elektronik lebih sulit karena berkaitan dengan masalah bukti penerimaan. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam menindak para Wajib Pajak yang nakal atau tidak mengisi data secara benar atau data palsu, maka pemerintah menjeratnya dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id