Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2006

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN DESAIN WEBSITE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:21:58
By : DARMAWAN; NIM 31600024, JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
Created : 2006-08-07, with 4 files

Keyword : PERLINDUNGAN DESAIN WEBSITE, UU NO 19 TAHUN 2002, HAK CIPTA.
Url : http://

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan begitu banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Melalui teknologi manusia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dari batas-batas jarak, ruang, dan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini internet berkaitan pula dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), berdasarkan hal tersebut sering menimbulkan berbagai masalah. Penggunaan internet mengacu pada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Untuk melindungi dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada perkembangan selanjutnya masalah HaKI dimasukkan dalam agenda perundingan General Agrement on Tariff and Trade (GATT) pada putaran Uruguay, yang diikuti dengan pembentukan World Trade Organization (WTO). Salah satu kesepakatan dari WTO adalah persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Indonesia ikut berperanserta dalam perundingan WTO dan meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Salah satu bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet adalah bidang desain website. Penggunaan kemampuan intelektual seseorang dalam mendesain website memerlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap desain website dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap desain website dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang desain website berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.




Metode penelitian yang dilakukan yaitu secara deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan sistematis. Adapun data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga tetap memperhatikan hierarki perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum.




Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data serta analisa pembahasan yang penulis lakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta desain website dapat berupa tindakan merubah, merusak, memperbanyak (reproduksi) dan menggunakan tanpa ijin materi-materi yang terdapat dalam suatu website serta perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang desain website berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain website, yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan internet yang merupakan media yang tidak mengenal batas-batas teritorial. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak cipta desain website dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek peraturan perundang-undangan, aspek penegak hukum (law enforcement), aspek teknologi, aspek sarana dan prasarana penegak hukum, aspek kesadaran hukum para pengguna internet (internet global community) dan aspek teknis penggunaan internet.


Description Alternative :

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan begitu banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Melalui teknologi manusia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dari batas-batas jarak, ruang, dan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini internet berkaitan pula dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), berdasarkan hal tersebut sering menimbulkan berbagai masalah. Penggunaan internet mengacu pada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Untuk melindungi dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada perkembangan selanjutnya masalah HaKI dimasukkan dalam agenda perundingan General Agrement on Tariff and Trade (GATT) pada putaran Uruguay, yang diikuti dengan pembentukan World Trade Organization (WTO). Salah satu kesepakatan dari WTO adalah persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Indonesia ikut berperanserta dalam perundingan WTO dan meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Salah satu bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet adalah bidang desain website. Penggunaan kemampuan intelektual seseorang dalam mendesain website memerlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap desain website dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap desain website dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang desain website berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.




Metode penelitian yang dilakukan yaitu secara deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan sistematis. Adapun data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga tetap memperhatikan hierarki perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum.




Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data serta analisa pembahasan yang penulis lakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta desain website dapat berupa tindakan merubah, merusak, memperbanyak (reproduksi) dan menggunakan tanpa ijin materi-materi yang terdapat dalam suatu website serta perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang desain website berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain website, yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan internet yang merupakan media yang tidak mengenal batas-batas teritorial. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak cipta desain website dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek peraturan perundang-undangan, aspek penegak hukum (law enforcement), aspek teknologi, aspek sarana dan prasarana penegak hukum, aspek kesadaran hukum para pengguna internet (internet global community) dan aspek teknis penggunaan internet.



Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id