Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2006

PENGGUNAAN MEDIATOR 8 DALAM COMMUNITY ACCESS POINT (CAP) DI KOTA TANGERANG TAHUN 2006

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:09:27
By : Asep Jalaludin ; NIM 4.17.03.008, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Created : 2007-01-17, with 2 files

Keyword : PENGGUNAAN MEDIATOR.
Url : http://

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat pada dasawarsa terakhir ini. Perubahan teknologi dapat terjadi beberapa kali dalam waktu kurang dari satu tahun. Perubahan tersebut tidak jarang terjadi secara mendasar dan cukup signifikan. Perubahan yang mendasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan yang mendasar pula pada berbagai aspek, misalnya saja dalam hal cara berkomunikasi. Informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan pada saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan.



Arus deras perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), ditambah semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner, bukan saja dalam cara berkomunikasi, menikmati hiburan, melainkan juga dunia pemerintahan. Dunia pemerintahan tak luput dari perubahan itu, bukan saja dalam melakukan kegiatan administrasi pemerintahan, melainkan juga pemerintahan itu sendiri.



Lebih dari itu, berbagai perubahan terjadi sangat cepat dan semakin luas, yang tentu akan sangat berdampak terhadap bagaimana suatu masyarakat berinteraksi, baik dalam konteks sosial, pendidikan maupun pemerintahan. Perubahan-perubahan itu, sesungguhnya semakin membuka peluang yang lebih luas bagi setiap anggota masyarakat, tua-muda, di desa maupun di kota, untuk turut dalam arus perubahan itu, baik dalam konteks nasional, regional maupun global.



Memang hal itu tak mudah, karena memerlukan upaya dan pemahaman yang cukup mendalam. Bukan saja tuntutannya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi, melainkan tatanan kehidupan masyarakat itu, baik sosial maupun budaya. Hal itu juga memerlukan dukungan agar menjadi lebih baik, lebih transparan dan membuka peluang untuk setiap anggota masyarakat.



Keterlibatan masyarakat dalam “proses” pembangunan nasional harus mampu mendorong upaya itu, salah satunya melalui akses ke informasi yang didukung TI. Dewasa ini di Indonesia, keterlibatan masyarakat luas dalam konteks TI ini lebih banyak difasilitasi atau terfasilitasi oleh sejumlah ketersediaan, misalnya di masyarakat ada Wartel/Warnet dan beragam pusat-pusat komunitas. Sedang di lembaga pendidikan ada komunitas sekolah/kampus yang didukung fasilitas akses Internet atau pendidikan khusus TI atau komputer dan sistem informasi. Bagi mereka yang bekerja, fasilitas di kantor juga termanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik yang terkait dengan bisnis atau pekerjaan, namun tak jarang juga digunakan untuk kepentingan individu.



Sementara itu, pusat-pusat komunitas yang ada di masyarakat juga cukup beragam. Misalnya saja, Balai Informasi Masyarakat (BIM) yang didukung Mastel (Masyarakat Telematika), Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI) yang didukung LIN (Lembaga Informasi Nasional), Warintek didukung Kementrian Ristek, Multi Purpose Community Information Center didirikan oleh APW Koitel, termasuk Telecenter, Warnet dan lain sebagainya. Semua itu, pada dasarnya, dapat disebut sebagai Sentra Akses Masyarakat (Community Access Point -CAP), yang tumbuh dan berkembang dengan beragam model.



Berdasarkan hal itulah, maka Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), menyusun model-model CAP standard untuk diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal itu diharapkan akan menjadi acuan bagi model-model CAP yang standar dan representatif di masyarakat. Diharapkan model itu tak sekadar memolakan bentuk fisik dan fasilitas, melainkan juga mestinya menjadi suatu “model bisnis” dengan dukungan kalkulasi “revenue stream” yang bisa diperoleh.



Sebagai sebuah institusi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Tangerang pun telah mulai membangun CAP sebagai pusat informasi masyarakat, yang merupakan salah satu implementasi E-Government dalam pemerintahan Kota Tangerang. Meskipun CAP yang diterapkan di Kota Tangerang memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan CAP yang dipolakan oleh Menkominfo, terutama dalam segi bentuknya.



CAP di Kota Tangerang berbentuk seperangkat komputer layar sentuh yang stand alone dan ditempatkan di beberapa tempat strategis, misalnya di Perpustakaan Umum Kota Tangerang. CAP ini berisi informasi-informasi seputar Kota Tangerang. Struktur pemerintahan Kota Tangerang dan informasi pariwisata merupakan beberapa informasi yang ada di dalam CAP. Penambahan atau perubahan informasi dilakukan secara offline karena tidak terhubung dengan komputer lain.



Banyak pilihan software yang dapat digunakan untuk membuat tampilan CAP, salah satunya adalah Mediator 8. Mediator 8 merupakan software yang berguna untuk membuat aplikasi multimedia. Jika dibandingkan dengan beberapa program pembuat aplikasi lainnya, mediator 8 memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Kemudahan untuk memasukkan file-file multimedia dan kemampuan untuk mendukung banyak jenis tipe file menjadi sebuah kekuatan utama dalam mediator ini, namun sayangnya kelengkapan fitur mediator 8 masih kurang dapat dipergunakan secara optimal.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Penggunaan Mediator 8 dalam Community Access Point (CAP) di Kota Tangerang Tahun 2006 sebagai judul dari Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini.

Description Alternative :

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat pada dasawarsa terakhir ini. Perubahan teknologi dapat terjadi beberapa kali dalam waktu kurang dari satu tahun. Perubahan tersebut tidak jarang terjadi secara mendasar dan cukup signifikan. Perubahan yang mendasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan yang mendasar pula pada berbagai aspek, misalnya saja dalam hal cara berkomunikasi. Informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan pada saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan.



Arus deras perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), ditambah semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner, bukan saja dalam cara berkomunikasi, menikmati hiburan, melainkan juga dunia pemerintahan. Dunia pemerintahan tak luput dari perubahan itu, bukan saja dalam melakukan kegiatan administrasi pemerintahan, melainkan juga pemerintahan itu sendiri.



Lebih dari itu, berbagai perubahan terjadi sangat cepat dan semakin luas, yang tentu akan sangat berdampak terhadap bagaimana suatu masyarakat berinteraksi, baik dalam konteks sosial, pendidikan maupun pemerintahan. Perubahan-perubahan itu, sesungguhnya semakin membuka peluang yang lebih luas bagi setiap anggota masyarakat, tua-muda, di desa maupun di kota, untuk turut dalam arus perubahan itu, baik dalam konteks nasional, regional maupun global.



Memang hal itu tak mudah, karena memerlukan upaya dan pemahaman yang cukup mendalam. Bukan saja tuntutannya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi, melainkan tatanan kehidupan masyarakat itu, baik sosial maupun budaya. Hal itu juga memerlukan dukungan agar menjadi lebih baik, lebih transparan dan membuka peluang untuk setiap anggota masyarakat.



Keterlibatan masyarakat dalam “proses” pembangunan nasional harus mampu mendorong upaya itu, salah satunya melalui akses ke informasi yang didukung TI. Dewasa ini di Indonesia, keterlibatan masyarakat luas dalam konteks TI ini lebih banyak difasilitasi atau terfasilitasi oleh sejumlah ketersediaan, misalnya di masyarakat ada Wartel/Warnet dan beragam pusat-pusat komunitas. Sedang di lembaga pendidikan ada komunitas sekolah/kampus yang didukung fasilitas akses Internet atau pendidikan khusus TI atau komputer dan sistem informasi. Bagi mereka yang bekerja, fasilitas di kantor juga termanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik yang terkait dengan bisnis atau pekerjaan, namun tak jarang juga digunakan untuk kepentingan individu.



Sementara itu, pusat-pusat komunitas yang ada di masyarakat juga cukup beragam. Misalnya saja, Balai Informasi Masyarakat (BIM) yang didukung Mastel (Masyarakat Telematika), Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI) yang didukung LIN (Lembaga Informasi Nasional), Warintek didukung Kementrian Ristek, Multi Purpose Community Information Center didirikan oleh APW Koitel, termasuk Telecenter, Warnet dan lain sebagainya. Semua itu, pada dasarnya, dapat disebut sebagai Sentra Akses Masyarakat (Community Access Point -CAP), yang tumbuh dan berkembang dengan beragam model.



Berdasarkan hal itulah, maka Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), menyusun model-model CAP standard untuk diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal itu diharapkan akan menjadi acuan bagi model-model CAP yang standar dan representatif di masyarakat. Diharapkan model itu tak sekadar memolakan bentuk fisik dan fasilitas, melainkan juga mestinya menjadi suatu “model bisnis” dengan dukungan kalkulasi “revenue stream” yang bisa diperoleh.



Sebagai sebuah institusi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Tangerang pun telah mulai membangun CAP sebagai pusat informasi masyarakat, yang merupakan salah satu implementasi E-Government dalam pemerintahan Kota Tangerang. Meskipun CAP yang diterapkan di Kota Tangerang memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan CAP yang dipolakan oleh Menkominfo, terutama dalam segi bentuknya.



CAP di Kota Tangerang berbentuk seperangkat komputer layar sentuh yang stand alone dan ditempatkan di beberapa tempat strategis, misalnya di Perpustakaan Umum Kota Tangerang. CAP ini berisi informasi-informasi seputar Kota Tangerang. Struktur pemerintahan Kota Tangerang dan informasi pariwisata merupakan beberapa informasi yang ada di dalam CAP. Penambahan atau perubahan informasi dilakukan secara offline karena tidak terhubung dengan komputer lain.



Banyak pilihan software yang dapat digunakan untuk membuat tampilan CAP, salah satunya adalah Mediator 8. Mediator 8 merupakan software yang berguna untuk membuat aplikasi multimedia. Jika dibandingkan dengan beberapa program pembuat aplikasi lainnya, mediator 8 memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Kemudahan untuk memasukkan file-file multimedia dan kemampuan untuk mendukung banyak jenis tipe file menjadi sebuah kekuatan utama dalam mediator ini, namun sayangnya kelengkapan fitur mediator 8 masih kurang dapat dipergunakan secara optimal.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Penggunaan Mediator 8 dalam Community Access Point (CAP) di Kota Tangerang Tahun 2006 sebagai judul dari Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id