Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Ekonomi > Akuntansi > 2006

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA CV. ARMICO BANDUNG

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:09:35
By : FRIDHA NUR HARRYANI; NIM 21103067, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Created : 2007-05-09, with 5 files

Keyword : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN.
Url : http://

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manuasia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh manusia Indonesia.hal ini berarti tidak hanya mengejar pembangunan lahiriyah saja seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan kepuasan batinnya seperti rasa aman, bebas berpendapat, rasa adil, dan sebagainya tetapi keduanya harus seimbang dan sejalan. Untuk menunjang suksesnya pembangunan tersebut Pemerintah sangat mengharapkan partisipasi masyarakat.



Partisipasi tersebut dalam bentuk pemikiran, tenaga atau dana pembangunan diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain pencarian dana itu diutamakan pada sumber-sumber yang ada di dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan karena penerimaan dari sektor minyak dan gas alam saja tidak dapat diandalkan lagi untuk pembangunan.



Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan merupakan andalan pemerintah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat (2) yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Salah satu jenis pajak meliputi penerimaan yang memberikan kontribusi dalam penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan pasal 21 yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2000 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001.



Dalam pasal Undang-undang tertuang Pajak Penghasilan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai termasuk ke dalam objek Pajak Penghasilan, yang artinya penghasilan pegawai tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.



Dalam hal ini CV. ARMICO Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan dan penerbitan buku-buku pelajaran dimana para pegawainya memperoleh gaji setiap bulan dan atas gaji yang diperoleh setiap bulannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendaharawan CV. ARMICO Bandung menurut Perundang-undangan yang berlaku.



Untuk membandingkan antara teori yang telah penulis dapatkan di kampus, penulis ingin mendalami masalah tersebut lebih lanjut dalam praktek sebenarnya. Jadi merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi penulis apabila dapat melakukan penelitian pada CV. ARMICO Bandung karena, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan penulis berharap dapat memberikan masukan yang dapat berguna bagi CV. ARMICO Bandung.



CV. ARMICO merupakan suatu bentuk usaha yang mempunyai aktivitas tinggi dengan pegawai yang cukup banyak. Hal tersebut menjadikan perusahaan yang bersangkutan harus meninjau atas pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawainya secara efektif berdasarkan peraturan yang diterapkan.



Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA CV. ARMICO BANDUNG.”

Description Alternative :

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manuasia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh manusia Indonesia.hal ini berarti tidak hanya mengejar pembangunan lahiriyah saja seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan kepuasan batinnya seperti rasa aman, bebas berpendapat, rasa adil, dan sebagainya tetapi keduanya harus seimbang dan sejalan. Untuk menunjang suksesnya pembangunan tersebut Pemerintah sangat mengharapkan partisipasi masyarakat.



Partisipasi tersebut dalam bentuk pemikiran, tenaga atau dana pembangunan diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain pencarian dana itu diutamakan pada sumber-sumber yang ada di dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan karena penerimaan dari sektor minyak dan gas alam saja tidak dapat diandalkan lagi untuk pembangunan.



Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan merupakan andalan pemerintah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat (2) yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Salah satu jenis pajak meliputi penerimaan yang memberikan kontribusi dalam penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan pasal 21 yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2000 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001.



Dalam pasal Undang-undang tertuang Pajak Penghasilan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai termasuk ke dalam objek Pajak Penghasilan, yang artinya penghasilan pegawai tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.



Dalam hal ini CV. ARMICO Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan dan penerbitan buku-buku pelajaran dimana para pegawainya memperoleh gaji setiap bulan dan atas gaji yang diperoleh setiap bulannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendaharawan CV. ARMICO Bandung menurut Perundang-undangan yang berlaku.



Untuk membandingkan antara teori yang telah penulis dapatkan di kampus, penulis ingin mendalami masalah tersebut lebih lanjut dalam praktek sebenarnya. Jadi merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi penulis apabila dapat melakukan penelitian pada CV. ARMICO Bandung karena, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan penulis berharap dapat memberikan masukan yang dapat berguna bagi CV. ARMICO Bandung.



CV. ARMICO merupakan suatu bentuk usaha yang mempunyai aktivitas tinggi dengan pegawai yang cukup banyak. Hal tersebut menjadikan perusahaan yang bersangkutan harus meninjau atas pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawainya secara efektif berdasarkan peraturan yang diterapkan.



Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA CV. ARMICO BANDUNG.”

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id