Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Sospol > Ilmu_Pemerintahan > 2006

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN.

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:09:27
By : GINANJAR GUSTIAN; NIM 41703018, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Created : 2007-02-01, with 4 files

Keyword : PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN.
Url : http://

Negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini mencakup segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta agama. Pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan jangka panjang sekarang ini dirasakan sudah menjadi keharusan guna meningkatkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangatlah bergantung kepada tekad bulat dan kemauan keras seluruh rakyat Indonesia.



Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan segala pemerataannya di seluruh tanah air, perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal, daerah minus dan daerah padat penduduk. Dimana hal tersebut juga merupakan bentuk upaya tidak langsung dalam mengatasai serta mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa-desa ke kota-kota besar, yang pada umumnya disebut urbanisasi.



Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan, terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan sendiri. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara bekembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatanpun terus-menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.



Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Hal ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan denagn krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.



Keinginan menaggulangi kemiskinan di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Pada periode 1980-an, pemerintah pernah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan yaitu pertama, mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan kedua, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.



Program pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga memenuhi kepuasan batiniah. Hasil pembangunan diarahkan merata ke seluruh penjuru tanah air, bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, dan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Upaya penaggulangan kemiskinan sampai sekarang belum mencapai hasil yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan semakin besar bahkan terus membengkak.



Program pembangunan ekonomi ternyata tidak efektif, bantuan yang diberikan pemerintah tidak dapat menyentuh kelompok miskin yang merupakan tujuan/sasaran dari pembangunan tersebut. Di pedesaan, telah sejak lama terjadi suatu bentuk perubahan dari sistem pertanian yang sederhana menjadi sistem pertanian modern. Perubahan yang dimaksud disini ialah, dimana hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan nasional. Hasilnya telah mengangkat negara ini menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia dan menjadi negara yang berswasembada pangan.



Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. PPK dimulai pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi dan perubahan politik di Indonesia. Pada saat ini, PPK telah memasuki fase ke tiga pelaksanaannya, dan diharapkan akan berlanjut sampai dengan tahun 2008.



PPK yang dimulai pada tahun 1998 kemudian berkembang menjadi program nasional yang berkembang dengan cepat. Pada tahap pertama, PPK menjangkau 501 kecamatan yang kemudian ditambah menjadi 271 kecamatan pada tahap kedua, dan penambahan kembali sekitar 257 kecamatan pada tahap ketiga. Dalam tempo tiga tahun terdapat dua kali lipat (97%) penambahan jumlah kecamatan sehingga semuanya menjangkau 984 kecamatan di 20 puluh provinsi atau sekitar 25% dari 4028 kecamatan yang ada di Indonesia.



Dana yang digunakan dalam PPK adalah dana pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD Loan) sebesar US$225 juta dan US$1 juta untuk tahap persiapan. Sejak pertama tahun 1998-2002, proyek ini sudah membiayai 50.000 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana fisik. Proyek ini juga diklaim memberikan manfaat bagi 35 juta rakyat miskin di dalam 2,8 juta desa. PPK tahap ketiga juga telah dimulai dan diperkirakan akan menelan biaya US$204 juta.



PPK sendiri ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah di tingkat kecamatan di dalam menyusun proposal rencana pengembangan komunitas. Sebetulnya PPK tidak terlalu jauh berbeda dengan program-program bantuan dalam bentuk pinjaman atau hibah lain. Perbedaannya terletak pada proses penyusunan proposal dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, melalui serangkaian diskusi dalam forum warga mulai dari tingkat dusun, yang kemudian dikompetisikan antara berbagai desa dalam satu kecamatan seluruh proses ini dilakukan dengan prinsip partisipatif dan akuntabilitas.

Description Alternative :

Negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini mencakup segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta agama. Pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan jangka panjang sekarang ini dirasakan sudah menjadi keharusan guna meningkatkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangatlah bergantung kepada tekad bulat dan kemauan keras seluruh rakyat Indonesia.



Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan segala pemerataannya di seluruh tanah air, perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal, daerah minus dan daerah padat penduduk. Dimana hal tersebut juga merupakan bentuk upaya tidak langsung dalam mengatasai serta mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa-desa ke kota-kota besar, yang pada umumnya disebut urbanisasi.



Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan, terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan sendiri. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara bekembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatanpun terus-menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.



Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Hal ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan denagn krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.



Keinginan menaggulangi kemiskinan di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Pada periode 1980-an, pemerintah pernah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan yaitu pertama, mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan kedua, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.



Program pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga memenuhi kepuasan batiniah. Hasil pembangunan diarahkan merata ke seluruh penjuru tanah air, bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, dan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Upaya penaggulangan kemiskinan sampai sekarang belum mencapai hasil yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan semakin besar bahkan terus membengkak.



Program pembangunan ekonomi ternyata tidak efektif, bantuan yang diberikan pemerintah tidak dapat menyentuh kelompok miskin yang merupakan tujuan/sasaran dari pembangunan tersebut. Di pedesaan, telah sejak lama terjadi suatu bentuk perubahan dari sistem pertanian yang sederhana menjadi sistem pertanian modern. Perubahan yang dimaksud disini ialah, dimana hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan nasional. Hasilnya telah mengangkat negara ini menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia dan menjadi negara yang berswasembada pangan.



Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. PPK dimulai pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi dan perubahan politik di Indonesia. Pada saat ini, PPK telah memasuki fase ke tiga pelaksanaannya, dan diharapkan akan berlanjut sampai dengan tahun 2008.



PPK yang dimulai pada tahun 1998 kemudian berkembang menjadi program nasional yang berkembang dengan cepat. Pada tahap pertama, PPK menjangkau 501 kecamatan yang kemudian ditambah menjadi 271 kecamatan pada tahap kedua, dan penambahan kembali sekitar 257 kecamatan pada tahap ketiga. Dalam tempo tiga tahun terdapat dua kali lipat (97%) penambahan jumlah kecamatan sehingga semuanya menjangkau 984 kecamatan di 20 puluh provinsi atau sekitar 25% dari 4028 kecamatan yang ada di Indonesia.



Dana yang digunakan dalam PPK adalah dana pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD Loan) sebesar US$225 juta dan US$1 juta untuk tahap persiapan. Sejak pertama tahun 1998-2002, proyek ini sudah membiayai 50.000 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana fisik. Proyek ini juga diklaim memberikan manfaat bagi 35 juta rakyat miskin di dalam 2,8 juta desa. PPK tahap ketiga juga telah dimulai dan diperkirakan akan menelan biaya US$204 juta.



PPK sendiri ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah di tingkat kecamatan di dalam menyusun proposal rencana pengembangan komunitas. Sebetulnya PPK tidak terlalu jauh berbeda dengan program-program bantuan dalam bentuk pinjaman atau hibah lain. Perbedaannya terletak pada proses penyusunan proposal dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, melalui serangkaian diskusi dalam forum warga mulai dari tingkat dusun, yang kemudian dikompetisikan antara berbagai desa dalam satu kecamatan seluruh proses ini dilakukan dengan prinsip partisipatif dan akuntabilitas.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id