Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Ekonomi > Akuntansi > 2006

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN



SPT TAHUNAN PPH BADAN



PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK



BANDUNG TEGALLEGA

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:09:36
By : IRMA LUTFIA H; NIM 21103068, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Created : 2007-05-09, with 5 files

Keyword : SANKSI ADMINISTRASI.
Url : http://

Pembangunan yang ada pada saat ini merupakan upaya pemerintah untuk



mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual, hal ini dapat terlihat dalam berbagai segi kehidupan. Pembangunan yang optimal dapat di dukung dengan mendayagunakan, memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.



Namun dalam prakteknya, kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari sektor pajak, namun tidak menutup kemungkinan adanya investasi dan pinjaman luar negeri pun dapat mempercepat lajunya pertumbuhan pembangunan.



Walaupun pajak erat kaitannya dengan pembangunan nasional, namun peran serta aktif dari masyarakat pun turut menunjang suatu keberhasilan pembangunan itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mencerminkan rasa tanggung jawab yang tinggi .



Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional maka pemerintah menerapkan sistem baru dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang semula official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system yang dianut oleh Undang-Undang Perpajakan No 6 Tahun 1983 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 1994 yang diundangkan pada tanggal 9 November 1994 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2000 yang diundangkan 2 Agustus 2000, telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan dapat lebih rapi, sederhana dan mudah dipahami.



Sebagai bentuk pelaksanaan self assessment system maka, wajib pajak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang.



Dalam laporan ini penulis akan mencoba untuk membahas mengenai sampai sejauh mana penerapan sanksi administrasi dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan berapa tingkat keefektifan dari pengenaan sanksi administrasi tersebut.



Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka penulis akan membahas dan menganalisis dalam laporan berjudul “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN “

Description Alternative :

Pembangunan yang ada pada saat ini merupakan upaya pemerintah untuk



mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual, hal ini dapat terlihat dalam berbagai segi kehidupan. Pembangunan yang optimal dapat di dukung dengan mendayagunakan, memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.



Namun dalam prakteknya, kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari sektor pajak, namun tidak menutup kemungkinan adanya investasi dan pinjaman luar negeri pun dapat mempercepat lajunya pertumbuhan pembangunan.



Walaupun pajak erat kaitannya dengan pembangunan nasional, namun peran serta aktif dari masyarakat pun turut menunjang suatu keberhasilan pembangunan itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mencerminkan rasa tanggung jawab yang tinggi .



Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional maka pemerintah menerapkan sistem baru dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang semula official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system yang dianut oleh Undang-Undang Perpajakan No 6 Tahun 1983 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 1994 yang diundangkan pada tanggal 9 November 1994 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2000 yang diundangkan 2 Agustus 2000, telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan dapat lebih rapi, sederhana dan mudah dipahami.



Sebagai bentuk pelaksanaan self assessment system maka, wajib pajak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang.



Dalam laporan ini penulis akan mencoba untuk membahas mengenai sampai sejauh mana penerapan sanksi administrasi dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan berapa tingkat keefektifan dari pengenaan sanksi administrasi tersebut.



Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka penulis akan membahas dan menganalisis dalam laporan berjudul “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN “

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id