Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Downnload...

Path: Top > Laporan_Kerja_Praktek > Fakultas_Ekonomi > Akuntansi > 2006

PROSEDUR PENCAIRAN DANA



PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDUNG

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:09:39
By : RINA MARYANTI; NIM 21304027, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Created : 2007-05-14, with 4 files

Keyword : PROSEDUR PENCAIRAN DANA.
Url : http://

Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang terjadi telah menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik, tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada pimpinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Seperti halnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah memerlukan adanya perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan dimasa depan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki masa yang akan datang. Mengingat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sangat luas dan beragam jenisnya, pemerintah membuat suatu perencanaan dan pengendalian yang baik, disamping itu pemerintah harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.



Oleh karena itu, selain pembangunan nasional yang menjadi perhatian utama, pembangunan daerah juga memerlukan penanganan yang baik karena pembangunan daerah adalah salah satu kekuatan ekonomi yang menunjang penyelenggaraan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya serta menentukan dan menjalankan sendiri pembangunan dan urusan rumah tangganya.




Pelimpahan wewenang kepada daerah terealisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemeritah pusat dan daerah yang menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah, pengelolaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabilitas.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung menyusun rencana keuangan yang akan dijalankan untuk masa mendatang, yang biasanya dibuat untuk satu tahun. Rencana keuangan inilah yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja yang dibuat tiap tahun agar dapat menjalankan tugas dan melanjutkn kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, dimana setelah disusunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat prosedur pencairan dana.



Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dalam penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan tersedianya dana dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk dapat menunjang kelancaran kegiatan.



Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh suatu instansi pemerintah ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengendalian, yaitu menilai daya guna dan hasil guna yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dengan cara membandingkan antara rencana dan pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan penyimpangan-penyimpangan yang timbul pada pelaksanaannya.



Kemudian dilakukan analisis dan ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan berdasarkan anggaran. Anggaran ini dapat berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan anggaran yang sudah disetujui dan ditetapkan, yang merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut.



Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti dan membahas masalah tersebut dalam bentuk laporan akhir dengan judul. “PROSEDUR PENCAIRAN DANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDUNG “

Description Alternative :

Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang terjadi telah menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik, tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada pimpinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Seperti halnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah memerlukan adanya perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan dimasa depan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki masa yang akan datang. Mengingat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sangat luas dan beragam jenisnya, pemerintah membuat suatu perencanaan dan pengendalian yang baik, disamping itu pemerintah harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.



Oleh karena itu, selain pembangunan nasional yang menjadi perhatian utama, pembangunan daerah juga memerlukan penanganan yang baik karena pembangunan daerah adalah salah satu kekuatan ekonomi yang menunjang penyelenggaraan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya serta menentukan dan menjalankan sendiri pembangunan dan urusan rumah tangganya.




Pelimpahan wewenang kepada daerah terealisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemeritah pusat dan daerah yang menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah, pengelolaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabilitas.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung menyusun rencana keuangan yang akan dijalankan untuk masa mendatang, yang biasanya dibuat untuk satu tahun. Rencana keuangan inilah yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja yang dibuat tiap tahun agar dapat menjalankan tugas dan melanjutkn kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, dimana setelah disusunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat prosedur pencairan dana.



Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dalam penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan tersedianya dana dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk dapat menunjang kelancaran kegiatan.



Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh suatu instansi pemerintah ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengendalian, yaitu menilai daya guna dan hasil guna yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dengan cara membandingkan antara rencana dan pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan penyimpangan-penyimpangan yang timbul pada pelaksanaannya.



Kemudian dilakukan analisis dan ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan berdasarkan anggaran. Anggaran ini dapat berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan anggaran yang sudah disetujui dan ditetapkan, yang merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut.



Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti dan membahas masalah tersebut dalam bentuk laporan akhir dengan judul. “PROSEDUR PENCAIRAN DANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDUNG “

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationJ
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id