Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2011

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Perbankan Melalui Electronic Data Capture (EDC) General Packet Radio Services (GPRS) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik JUNCTO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2011
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2011-10-31 13:48:28
By : Sandredee; Nim 31606023, Perpustakaan UNIKOM (sandredee@yahoo.com)
Created : 2011-10-31, with 12 files

Keyword : Hukum Terhadap Konsumen
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peranan yang cukup penting karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara, khusunya dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam kaitannya dengan sistem pembayaraan, saat ini sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi terdapat suatu layanan proses pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik baik yang disediakan oleh Bank maupun bukan Bank. Hal ini bertujuan memudahkan perusahaan jasa menerima pembayaran dengan menggunakan koneksi antara penerima pembayaran dengan pihak bank atau bukan bank (Collecting Agent) secara realtime. Salah satu layanan pembayaran elektronik yang dilakukan oleh pihak Bank adalah Electronic Data Capture (EDC). br /
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan dalam penulisan hukum yuridis normatif dan data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif. br /
Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik simpulan bahwa pada transaksi pembayaran secara elektronik melalui Electronic Data Capture (EDC) GPRS, bank dapat dijadikan sebagai pihak penyalur dana dari konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan Provider hanya sebagai penyedia jasa layanan akses GPRS. Dengan demikian para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, pada transaksi secara elektronik harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Bagi pelaku usaha harus memperhatikan keamanan dan keandalan serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan system elektronik dan terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. br /br /br /br /

Description Alternative :

The presence of banks in public life today, has an important role because banking institutions particularly commercial banks is the essence of the financial system of each country, especially in formulating and implementing monetary policy, regulating and maintaining the smoothness of the payment system and regulate and supervise banks. In connection with pembayaraan system, currently in line with the development of information technology there is a payment processing service that is done through either an electronic system provided by the Bank and non Bank. This service aims to facilitate the company accepts payment by using the connection between the payee by the bank or a non-bank (Collecting Agents) in realtime. One of the electronic payment service conducted by the Bank is the Electronic Data Capture (EDC).br /
The research method used by the author in preparing this thesis is descriptive analysis method approach in the writing of normative Juridical approach and the resulting data analyzed by juridical qualitative. br /
Based on the research, then drawn the conclusion that the payment transactions electronically via Electronic Data Capture (EDC) GPRS, the bank can be used as the channeling of funds from consumers to business actors. While the Provider only as service providers GPRS access. Thus, the parties have rights and obligations that must be considered in the implementation of the agreement as provided for in Article 4, 5, 6 and 7 of Undang-Undang Number 8 Year 1999 about Consumer Protection. Furthermore, the electronic transaction must meet the legal conditions of the agreement as provided in Article 1320 Burgerlijk Wetboek. As for the business must pay attention to safety and reliability and responsibility in the operation of electronic systems and to the operation of electronic systems, as appropriate, as provided for in Article 15 of Undang-Undang Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactionsbr /

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id