Print ...

Contributor...

  • Prof.Dr.H.R.Otje Salman Soemadiningrat.,S.H, Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2009

Tinjauan Hukum Mengenai Perlunasan Utang Piutang Anta Bank Melalui Sistem Kliring Elektronik Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Legal View About Paid Debt Credit Bank To Bank Through Electronic Clearing System Related To Indonesian Bank Regulation Number 7/18/2005 About National Clearing System Of Indonesian Juncto Undang-Undang Number 11/2008 About Information And Electronic Transaction

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-03-03 09:05:16
By : Srika Melina; Nim 31605028, Perpustakaan UNIKOM (melyn_vcia@yahoo.com)
Created : 2010-03-03, with 6 files

Keyword : Hukum, Perlunasan Utang Piutang Anta Bank, Sistem Kliring Elektronik
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum mengenai pelunasan utang piutang antar bank melalui sistem kliring elektronik dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/18/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kliring elektronik merupakan mekanisme perhitungan utang piutang antara satu bank dengan bank lainnya karena transaksi yang diakibatkan oleh nasabah yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan pada data keuangan elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan kliring elektronik, perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegagalan atau kekalahan kliring serta tindakan hukum terhadap bank yang tidak dapat melunasi utangnya akibat kekalahan kliring melalui sistem kliring elektronik.


Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan studi dokumen. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.


Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa suatu bank yang mempunyai kewajiban yang lebih besar atau mempunyai utang dinyatakan mengalami kegagalan atau kekalahan kliring. Kalah kliring dapat berdampak langsung terhadap nasabah bank peserta kliring. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ataupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan nasabah serta dengan penjaminan nasabah melalui lembaga penjamin simpanan (LPS). Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap bank yang tidak dapat melunasi utangnya yaitu dengan tindakan hukum preventif berupa pemberlakuan kewajiban bank untuk menyediakan pendaan awal (prefund) sebelum kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan dengan tindakan hukum represif dengan pemberian sanksi berupa penghentian sementara dari kegiatan kliring Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PBI Kliring dan pemberian fasilitas pendanaan darurat (FPD) serta upaya penyelenggaraan kliring elektronik oleh Bank Indonesia secara aman dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peraturan yang ada sudah cukup mengatur mengenai penyelenggaraan system kliring elektronik, hanya saja perlindungan hukum terhadap nasabah yang masih dirasakan kurang sehingga belum tercapainya sistem kliring elektronik yang mampu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan nasabah.

Description Alternative :

This thesis is about legal view about paid debt credit bank to bank through electronic system in clearing related to Indonesian Bank Regulation Number 7/18/PBI/2005 juncto Undang-Undang Number 11/2008 about electronic information and transaction. Electronic clearing is debt credit of bank to bank calculated by electronic financial data using in calculating and formulating balance billet clearing in client transaction. The purpose of this research is to know the responsibility of both parties in executing electronic clearing, client legal protection from failure in clearing and legal act to the bank which could not pay the debt caused by losing in clearing through electronic clearing system.


The method of this research is an annalistic description with normative jurisdiction approach. Research had been done by data collection technique and documents study. The outcome data had been analyzed in qualitative jurisdiction that bring about the hierarchy of the regulation and the guarantee of law certainty.


Based on the result of this research, knowing that a bank whose bigger responsibility or having debt stated failure and losing in clearing. Lost in clearing has a direct effect to the client of clearing member bank. Legal protection that could been done by executing the regulation in banking field or even in other regulation related to client protection and by taking insurance for the client through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). The legal action could be done to the bank that could not pay the debt is to implement the bank responsibility to set up prefund before clearing as the preventive legal action which complement to article 22 and 29 Indonesian Bank Regulation Number 7/18/2005 about National Clearing System of Indonesian Bank and to provide temporary disallow to clearing sanction as the repressive legal action based on article 49 sentence (1) Indonesian Bank Regulation, to provide secure also accountable clearing and providing emergency fund facility and electronic clearing implementation by Indonesian Bank as article 15 of Regulation Number 11/2008 about Electronic Information and Transaction. Based on this research, the current regulation has satisfactory result for regulating electronic clearing system, as its ineffective legal protection for client for incapable to execute client protection principal










Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id