Path: Top > D3_Tugas_Akhir > Akuntansi > 2010

Analisa Penagihan Tunggakan Listrik PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara

Analysis of Electricity Billing Arrears in PLN North Bandung

2010
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2011-08-09 08:26:22
By : Sutiana Sipayung NIM.21307029, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-08-14, with 19 files

Keyword : Analisa, penagihan tunggakan listrik, pln bandung utara
Url : http://alumni unikom.ac.id

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1994 tanggal 23 Juni 1994 status




PLN berubah dari perusahaan umum listrik negara (umum), perubahan status




tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat




dan meningkatkan fungsi kinerja perusahaan untuk mencapai kesejahteraan




masyarakat menuju pertumbuhan ekonomi.




Hakekat dari ketentuan tersebut adalah bahwa perusahaan PT. PLN




(Persero) dalam melakukan operasionalnya diberi wewenang dan tanggung jawab




mengelola dibidang energi listrik. Tujuan PLN dalam melaksanakan tugasnya




adalah dalam rangka turut membangun ekonomi, ketahanan nasional serta




mempertinggi derajat masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan




pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik.




Listrik merupakan sumber daya energi siap pakai yang dikonversi dari




bentuk energi primer lalu teknologi yang membawa dampak besar bagi berbagai




macam perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa maupun industri dan juga bagi




setiap rumah tangga.




Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu milik BUMN




yang ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional. PLN juga




merupakan sarana pelayanan kelistrikan yang memerlukan penanganan yang baik




2




Bab I Pendahuluan




dari segi perancangan administrasi, struktur organisasi dan segi penetapan tarif




dasar listrik serta perhitungan tagihannya.




Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok pada masyarakat dan kadang kala




dapat mengalami kenaikan pada tarif dasar listrik sesuai ketetapannya. untuk




kenaikkanya tidak dapat dihindarkan. Indonesia sudah mencanangkan akan ada




kenaikan 6 % tiap 4 bulan, namun kelihatannya belum berjalan dengan baik.




Alasan kenaikan ini adalah disebabkan untuk pembangunan pembangkit baru




guna mencukupi kebutuhan kenaikan konsumsi listrik.




Pada keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 104 tahun 2003




tentang pemberlakuan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2004 maka pemberlakuan




tersebut masih ditetapkan sampai saat ini dan tidak berubah disebabkan melihat




keadaan masyarakat yang saat ini semakin menyedihkan. Namun adanya tindakan




pemerintah mengadakan kenaikan tarif dasar listrik juga dikarenakan masyarakat




pada pembayaran tagihan listrik yang dibebankan pada masing-masing rumah atau




usahanya, sehingga negara mengalami kerugian dan seringkali mengambil solusi




untuk menutupi tunggakan PLN kepada negara yaitu dengan merubah tarif dasar




listrik tersebut.




Menurut Farid Wajdi ada banyak cara lain dilakukan daripada sekedar




menaikkan TDL, kalau tujuannya hanya untuk memperbaiki cashflow PT. PLN.




Pertama, menurunkan tingkat losses. Terutama sekali losses non-teknis, seperti




pencurian dan mis-management dalam pengelolaan catat meter. Losses non-teknis




yang dialami sebesar 4 persen sama artinya PT. PLN kehilangan potensi




pendapatan sebesar 2.4 Triliun. Selama ini penanganan terhadap praktek




3




Bab I Pendahuluan




pencurian listrik masih dikerjakan tidak serius dan sporadis. Pencurian listrik




terjadi, selain karena memang perilaku konsumen, juga dipicu kebijakan yang




salah yang diciptakan pemerintah/PT PLN itu sendiri, contohnya seperti




pemerintah yang mulai memeberlakukan pengurangan subsidi listrik pada




masyarakat, dan tindakan pemerintah yang pemadaman listrik bergilir, yang masih




terjadi sampai saat ini terutama di daerah Sumatera.




Kedua, migrasi dari bahan bakar solar, pada mesin pembangkit PT. PLN,




dengan bahan bakar gas dan batubara. Saat ini, TDL di Indonesia termasuk




termahal di ASEAN, bahkan di dunia, disebabkan dominasi tenaga listriknya




masih dibangkitkan dengan energi BBM khususnya solar. Tanpa ada penggantian




bahan bakar, dari BBM/solar menjadi non-BBM/non-solar, niscaya TDL akan




terus bergerak naik oleh pemerintah, karena harga minyak mentah dunia




cenderung fluktuatif. Ironisnya, energi primer yang ada seperti gas dan batubara




itu, malah banyak dijual ke luar negeri, dengan alasan harga jauh lebih mahal dan




menguntungkan.




Ketiga, mahal dan kerusakan kondisi ketenagalistrikan di Indonesia lebih




disebabkan faktor salah mengatur (missmanagement) yang dilakukan oleh




pemerintah dan pengelola PT. PLN. Bukan lagi soal tinggi atau rendahnya TDL.




Sebab itu, sungguh tidak adil jika akibat salah urus itu masyarakat konsumen




dibuat sebagai "kuda tunggangan" untuk memikulnya. Selain itu dalam proses




pentarifan, indeks kepuasan konsumen listrik terhadap kualitas layanan PT. PLN,




plus data tentang kemampuan bayar (abality to pay) konsumen listrik, menjadi




basis bagi pemerintah untuk menaikkan atau tidak menaikkan TDL.




4




Bab I Pendahuluan




Keempat, tarif rendah identik dengan kualitas pelayanan rendah.




Pemadaman listrik terjadi di mana-mana.




Pemerintah dan PT PLN tetap meminta diberlakukan penyesuaian tarif




dasar listrik untuk semua golongan mulai tahun depan. Alasan kenaikan TDL itu




untuk menutupi kekurangan subsidi PT. PLN (Persero). Perusahaan ‘setrum’ ini




masih lemah dari sisi keuangan masih perlu ditingkatkan. PT PLN juga beralasan




bahwa tarif listrik di Indonesia boleh dikatakan tarif paling rendah di ASEAN.




Kenaikan tarif akan berlanjut hingga TDL PLN mencapai harga keekonomiannya.




Subsidi yang diusulkan adalah Rp 48,31 sampai Rp 52,5 triliun.




Solusi dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini melakukan dengan




melihat komponen dari tarif dasar listrik dan berapa persen yang harus ditetapkan




untuk pembangkit serta distribusi. Hal ini berlaku seperti untuk rumah tangga,




gedung atau perusahaan baik dalam bentuk sosial, bisnis, industri, multiguna dan




lain-lain. Dengan mengetahui komponen TDL yang ada kemudian dibandingkan




dengan negara lain persentasenya. Paling tidak usaha ini dapat dimulai ketidakefisienannya,




apakah bisa dipertahankan atau perlu kompetisi agar lebih efisien.




Pada PT. PLN UPJ Bandung Utara ini sendiri menyatakan bahwa




pemberlakuan dalam penerapan tarif dasar listrik telah berjalan dan belum adanya




kebijakan kenaikkan pada tarif dasar listrik sejak tahun 2004. Tarif dasar listrik




dapat dinaikkan jika sudah ada perintah atau pengesahan dari pihak pemerintah




sendiri seperti dari pihak DPR. Dalam pengumuman nomor 001.Pm/UP JBU/2010




bahwa pihak PLN UPJ Bandung Utara memberikan solusi bagi masyarakat untuk




menghindari terjadinya kenaikan tarif dasar listrik maka dihimbau untuk berhemat




5




Bab I Pendahuluan




sampai dengan batas hemat (Pemakaian energi listrik sampai dengan 50% ratarata




pemakaian nasional) yang telah ditetapkan. Namun solusi dari pihak PLN




tidak dipedulikan dan pada saat tagihan tiba mereka melihat tagihan dan bingung




dengan tagihan listrik mereka sehingga mereka komplain untuk mengetahui




kejelasan tagihan mereka.




PT. PLN UPJ Bandung adalah perusahaan jasa memiliki fungsi yang




berbeda dengan PT. PLN APJ. Adapun fungsi PT. UPJ Bandung adalah sebagai




berikut:


· Pendaftaran sampai keluarnya ijin pemasangan


· Pelaksanaan pencatatan meter


· Pengolahan data


· Penagihan


· Pemutusan sementara (apabila belum bayar)


· Pembongkaran hapus dan sambung kembali




Dari keenam fungsi diatas yang banyak terjadi masalah yaitu penagihan,




dimana dalam penagihan banyak terjadi tunggakan-tunggakan masyarakat,




sehingga mengakibatkan penyetoran uang listrik dari pihak PLN ke negara




berkurang. Tunggakan pembayaran listrik terjadi karena sumber daya manusia




(SDM) dan masyarakat, ada 3 hal utama yang menjadi kendala tagihan tunggakan




bagi masyarakat yaitu, rendahnya tingkat kemampuan masyarakat untuk




membayar, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara perhitngan tagihan




listrik setiap bulannya, masyarakat masih menganggap bahwa tarif dasar listrik




yang ditetapkan masih terlalu tinggi dengan tingkat pendapatan mereka.




6




Bab I Pendahuluan




Tunggakan listrik sangat berdampak pada kerugian PT. PLN, namun tidak




berpengaruh pada gaji karyawan PT. PLN.




Tingkat persentasi tunggakan tagihan listrik masyarakat setiap bulannya




tidak menetap, kadang naik dan kadang menurun. Misalnya jumlah tunggakan




tagihan listrik masyarakat pada bulan januari 2010 adalah 4,04% dari jumlah




tagihan keseluruhan masyarakat, dan pada bulan februari tunggakan tersebut




meningkat yaitu 4,46% kemudian pada bulan maret jumlah tunggakan tagihannya




menurun drastis 2,24%, meningkat lagi pada bulan april 3,14% serta pada bulan




mei persentasenya 3,31% meningkat. Peningkatan persentase tunggakan inilah




yang membuat pihak pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif




dasar listrik masyarakat.Sekalipun PLN melakukan pemberitahuan kepada




masyarakat dengan pemutusan sementara atas tagihan listrik yang tertunggak,




namun hal itu tidak mempengaruhi masyarakat untuk membayar tunggakan




tagihan mereka.




Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa




pemberlakuan ketetapan tarif dasar litrik pada setiap konsumen terutama pada




gedung atau perusahaan perlu dipertegas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk




melaksanakan penelitian yang membahas tentang pemberlakuan tarif dasar listrik




pada masyarakat. Dengan ini penulis mengambil judul “ANALISA PROSEDUR




PENAGIHAN DALAM PEMBAYARAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)




UPJ BANDUNG UTARA”.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id