Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2016

Tinjauan Hukum Dalam Praktik Transpalantasi Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan

2017
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2017-07-17 09:43:07
By : Tony Quartetra NIM. 31612014, Perpustakaan UNIKOM (tonyquartetra@yahoo.com)
Created : 2017-07-17, with 13 files

Keyword : Hukum Dalam Praktik Transplantasi
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemajuan di bidang kesehatan yaitu teknik transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu yang lain. Sampai sekarang penelitian tentang transplantasi organ masih terus dilakukan. Sesuai dengan berkembangnya transplantasi organ khususnya organ ginjal maka diperlukan adanya peraturan khusus di luar undang-undang kesehatan dalam menangani transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait praktik perdagangan organ tubuh dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi perdagangan orang dengan cara pengambilan organ tubuh untuk tujuan transplantasi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Data yang dihasilkan, dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal larangan perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Kesehatan. Kedua undang-undang ini sebenarnya bisa diterapkan apabila dilakukan perubahan dan perbaikan pada Undang-Undang TPPO sehingga masalah tentang perdagangan organ tubuh lebih diperjelas atau mungkin dibuat aturan khusus seperti dalam Undang-Undang Kesehatan. Kelemahan dalam Undang-Undang TPPO, membuat undang-undang ini tidak diterapkan dengan baik dan lebih mengutamakan kepada Undang-Undang Kesehatan dalam menyelesaikan kasus perdagangan organ tubuh. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam Undang-Undang Kesehatan lebih jelas dan lebih konkrit mengatur perdagangan organ tubuh tersebut sehingga tidak diperlukan penafsiran yang lebih dalam seperti yang harus dilakukan apabila menggunakan Undang-Undang TPPO. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu : pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan juga pemberian informasi.

Description Alternative :

Along with progress and rapid development, world is developed in many field as well. One of the progress in health sector is human organs transplantation technique. Organs transplantation is medical technology for replacement of not functioning organ with functional organ of somebody else. Organs transplantation research is ongoing until now. According to organs transplantation progress especially on kidneys, special rules and regulations beside law number 36 of 2009 on health is needed to handle organs transplantation and human cells issues in order to prevent criminal offense of human trafficking. This research aim to explore on how the implementation of law number 36 of 2009 on health juncto law number 21 of 2007 on criminal offense of human trafficking eradication related to organs trafficking practice and how the law protect exploitation of human trafficking victims by taking body organs for the transplantation. Character of this research done by the writer is descriptive analytic with juridical normative approach. The result data is analyzed in juridical qualitative, which is one of law and regulation does not against another law and regulation. Law and regulations that regulate prohibition regarding human organs trafficking are law number 36 of 2009 on health juncto law number 21 of 2007 on criminal offense of human trafficking eradication. Actually both of regulations can be applied if they are amended, on law number 21 of 2007 on criminal offense of human trafficking eradication need to be explained more clearly or special rules like on law number 36 of 2009 on health is made. Insuffiency of law number 21 of 2007 on criminal offense of human trafficking eradication makes the law could not be applied well and health law is more applied to solve human organ trafficking cases. The thing is law number 36 of 2009 on health regulate more clearly and concretely about human organ trafficking so that more interpretation is not needed unlike law number 21 of 2007 on criminal offense of human trafficking eradication is used. Protection of law can be created by granting restitution and compensation, counseling service, medical assistance, legal aid, and giving an information.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationPerpustakaan UNIKOM
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id

Jumlah Pengunjung: 144.625.076 sejak 27 Maret 2009
Hari ini 50.687 pengunjung, Kemarin: 95.104 pengunjung