Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2009

Tinjauan Hukum Terhadap Electronic Bill Presentment and Payment yang tidak Sesuai dengan Tagihan Sebenarnya Dihubungkan dengan Buku III BW JUNCTO Undang-Undang Nomro 11 Tahun 2008 Tentnag Informasi dan Transaksi Elektornik

2009
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2010-11-02 14:22:20
By : Vera Ferdyanthi S; Nim 31604061, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2010-04-24, with 12 files

Keyword : Hukum Terhadap Electronic Bill Presentment and Payment, Sesuai dengan Tagihan Sebenarnya
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh orang secara individu



maupun oleh lembaga. Hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi



yang paling besar pengaruhnya adalah pada lembaga keuangan. Adanya pemanfaatan internet oleh



lembaga keuangan yang kini telah dikenal dengan nama internet banking memudahkan



nasabahnya dalam melakukan suatu transaksi yang mengedepankan aspek kemudahan, efisiensi,



flexibilitas dan kesederhanaan dan salah satu layanan daripada internet banking itu sendiri adalah



Electronic Bill Presentment and Payment yang merupakan penyajian tagihan serta pembayaran



secara online. Pada kenyataannya layanan Electronic Bill Presentment and Payment yang



dihadirkan suatu bank tidak sesuai dengan tagihan yang sebenarnya yaitu terdapat tagihan ganda



atas suatu transaksi yang sama dengan nilai transaksi yang sama serta pada waktu yang sama, hal



ini menyatakan bahwa lembaga perbankan tersebut telah lalai dalam melakukan prestasinya yaitu



telah keliru atau tidak sesuai dalam mencatat seluruh transaksi yang dilakukan nasabahnya secara



tepat sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Permasalahan-permasalahan tersebut



menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap



nasabah yang dirugikan serta tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan



permasalahan tersebut di atas.



Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis



dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis



secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki



peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum



terhadap nasabah yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan



adalah dengan mengacu Pasal 1243 BW mengenai wanprestasi dan Pasal 1365 sebagai dasar



hukum untuk menuntut ganti kerugian atas kelalaian yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan



tersebut serta pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik sebagai dasar gugatan atas pemanfaatan teknologi informasi yang



menimbulkan kerugian. Sementara itu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui



beberapa cara baik secara litigasi maupun non litigasi. Tindakan hukum secara litigasi dapat



dilakukan dengan melakukan gugatan perdata sebagaimana dasar hukumnya yang terdapat dalam



Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik dengan dasar gugatan wanprestasi yaitu Pasal 1243 BW serta Pasal 1365 BW sebagai



dasar tuntutan ganti rugi, sedangkan tindakan hukum non litigasi dasar hukumnya terdapat dalam



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase



berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Description Alternative :

The exploiting of information and technology at present has much being used by people



individualy and also by institution. The bigest influence of the output progress and technological



information and communication development are on the financial institution. Existence of the



internet exploiting by financial institution what is recognized as internet banking were facilitating



the customer on the transaction which placing forward the easy factor, efficiency, flexibility and



simplicity where one of the service on internet banking itself are Electronic Bill Presentment and



Payment which were online invoice and payment. Electronic Bill Presentment and Payment what



is attended by the bank on reality are inapropriate with the true invoice which is the existence of



double invoice on one same transaction with the same value and time of the transaction, it’s



showing that the banking institution have neglected in doing its obligation which is wrong or



inapropriate on noting entire trnsaction that conducted by the costumers correctly so that causing



loss to the costumers. That problems causing some question which one other things is how were



the law protection concerning the lossy costumers and what law action could conducted to solving



the problems above.



To reach the porpose above, then the writer do some analitycal description research with



normative juridical approach. The data has been qualitative juridical analyzed considering the



hierarchy of the regulations it self and to achieve law certainness.



Based on the research, the conclusion are that the law protection concerning lossy consumer



caused by wanprestasi effect what is done by banking institution were relate to article 1234 BW



about wanprestasi and article 1365 as legal fundament to claiming indemnation for negligence



which have been done by the banking institution and also article 38 subsection (1) Undang-



Undang Number 11/ 2008 about Information and Electronic Transaction as legal fundament for



the information and technological exploiting whom causing loss. Meanwhile the action law which



could be done are through several ways either through litigation and also non-litigation.



Litigation way can be done by doing civil accusation as the law fundament on the article 38



subsection (1) Undang-Undang Number 11/2008 About Information and Electronic Transaction



under color of suing on wanprestasi which is article 1234 BW and also article 1365 BW as legal



fundament of compensatory, while legal fundament on non-litigation way contained on article 39



subsection (2) Undang-Undang Number 11/ 2008 about Information and Electronic Transaction



which can be done through consultation, negoisation, mediation, consiliation and also arbitration



based on Undang-Undang 30/ 1999 about arbitrase.

Copyrights : Copyright � 2001 by Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id