Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2014

Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

2014
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2014-11-26 11:10:37
By : Wahyu Samsul Hidayat NIM.31610005, Perpustakaan UNIKOM (fuzshe@gmail.com)
Created : 2014-11-26, with 11 files

Keyword : UU No 21 Tahun 2011
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam sistem perbankan nasional mempunyai kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, namun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Perkembangannya tanggal 27 Oktober 2011 Otoritas Jasa Keuangan terbentuk bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kemudian 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan telah resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga pengemban tugas pengawasan bank karena suatu keadaan hukum yang telah diatur/ditentukan oleh hukum, maka kewenangan pengawasan perbankan saat ini ada pada Otoritas Jasa Keuangan. Terlaksananya Pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan undang-undang dan berdasarkan beberapa uraian mengenai teori efektivitas bahwa apabila undang-undang bersangkutan itu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut efektif, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah efektif.

Description Alternative :

Bank Indonesia as the central bank in the national banking system has the authority in the field of banking regulation and supervision, however Article 34 of the Undang-Undang Number 3 of year 2004 on the Amendment of Undang-Undang Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia has mandated that the task of overseeing the bank will be conducted by the institute supervision of an independent financial services sector, and established by the law no later than December 31, 2010. Development of the Financial Services Authority dated October 27, 2011 is simultaneously formed the with the legalized of the Law Number 21 Year 2011 about financial Services Authority, then on December 31, 2013 the banking supervisory authority has been officially transferred to the Financial Services Authority. The problem is how the law effect to Bank Indonesia on the transition from Bank Indonesia banking supervision to the Financial Services Authority associated with the Undang-Undang Number 21 Year 2011 about Financial Services Authority and how the effectiveness of the role of the Financial Services Authority in respect of banking supervision associated with Undang-Undang Number 21 in year 2011 about Financial Services Authority. The method used in the research is analytical descriptive with juridical normative and empirical approaches. The resulted data are analyzed juridical qualitatively so that regulation hierarchy can be considered observed and also guarantee law certainty. Based on the results of research and analysis can be seen that the legal effect on the transition of banking supervision from the Bank Indonesia to the Financial Services Authority associated with the Undang-Undang Number 21 Year 2011 about Financial Services Authority is the death of rights and obligations of the Bank Indonesia as the implementer of the bank supervisory agencies due to a state law that is set/determined by law, then the banking supervision authority currently exists on the Financial Services Authority. Implementation of banking supervision by the Financial Services Authority in accordance with the law and based on some description of the effectiveness of the theory that if the legislation in question was carried out properly and in accordance with the purposes of the law means that effectively, it can be stated that the role of the Financial Services Authority in terms of banking supervision is associated with Undang-Undang Number 21 Year 2011 about Financial Services Authority has been effective.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id