Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2016

Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Hak Hidup Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Udnang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2016
Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2017-07-17 10:19:52
By : Widi Agustiasih NIM. 31612006, Perpustakaan UNIKOM
Created : 2017-07-17, with 12 files

Keyword : Hukum Terhadap Narapidana, Hak hidup
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Perlindungan hukum terhadap narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai hak asasi narapidana khusunya mengenai hak hidup narapidana. Perlindungan hukum atas hak hidup narapidana dapat pula diartikan meningkatkan keselamatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menghargai hak asasi manusia. Terjadinya kasus pembunuhan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi narapidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak untuk hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan apa tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala. Implementasi undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang pemasyarakatan dalam pemenuhan hak untuk hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penerapan hak untuk hidup narapidana kurang berjalan optimal mengingat masih ada kasus pelanggaran hak asasi yang dialami oleh narapidana ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak narapidana agar sesuai dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan dilakukan secara yuridis formil yaitu dengan adanya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selain itu diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta Pasal 277 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan Represif berupa pemberian hukuman disiplin yang diatur dalam undang-undang. Petugas pemasyarakatan yang dipimpin oleh kepala lembaga pemasyarakatan yang tidak memberikan hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka diberikan sanksi sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M Hh 16 Kp 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Description Alternative :

Legal protection against prison inmates can be interpreted as efforts to protect against a variety of human rights con principally about the right to life of prison inmates. Legal protection for the rights of living death row inmates also can be interpreted improve safety conman in in order to respect human rights. The murder case in the penitentiary for is a violation of human rights. The problems are examined in this research is how the implementation Undang-Undang Number 39 Year 1999 About Human Rights Juncto Undang-Undang Number 12 Year 1995 About Correctional in the fulfillment of the right to life conman in as the manifestation of the protection of human rights and what actions that can be done by the government in the fulfillment of the right to life of prison inmates related to penitentiary for minimum standards The approach is used in the writing of this law is nomative juridical, namely research on the principles of law is done with the norms of the law which is the guidelines to behave or do works deserve to be supported with the data collector in the form of observation in the form of field notes or note periodically. The implementation of law and human rights law socialization in the fulfillment of the right to life conman in as a manifestation of human rights protection is regulated in Article 5 letter e Undang-Undang Number 12 Year 1995 About Correctional. The implementation of the right to life prison inmates less optimal walk there are still remember the cases of human rights violations in the experience by prison inmates while in the penitentiary. Actions that are done by the government to protect the rights of prison inmates to comply with minimum standards done in the penitentiary for formal requirement of the judicial by existing of the terms in Article 71 Undang-Undang Number 39 Year 1999 About Human Rights, besides arranged in Article 45 Undang-Undang Number 12 Year 1995 About Correctional and Article 277 to 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Repressive actions in the form of providing discipline punishment is governed by of the the laws. Officers of the socialization in the lead by the head of the penitentiary for that does not provide prison inmates rights regulated in Undang-Undang Number 12 Year 1995 About Correctional then given sanction according to Article 26 Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M Dd 16 Kp 05 02 2011 about the Code of Ethics of the servants of the Correctional.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id