Print ...

Contributor...

  • H. R. Otje Salman Soemadiningrat, Editor:

Downnload...

Path: Top > S1-Final_Project > Fakultas_Hukum > 2012

Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2013-01-10 10:51:27
By : Wita Oktadeanti NIM 31608002, Perpustakaan UNIKOM (okta.wita@yahoo.co.id)
Created : 2013-01-10, with 5 files

Keyword : Perdagangan orang, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007
Url : http://alumni.unikom.ac.id

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Korban perdagangan orang diperlakukan seperti barang dagangan, diperjual-belikan, dipindahkan, serta dirampas hak asasi bahkan beresiko pada kematian. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kondisi yang dialami oleh keluarga Rika dan Taufik (bukan nama sebenarnya dan merupakan pasangan suami istri), yang terpaksa menjual anak yang masih dalam kandungan dimana usia kandungan Rika baru menginjak delapan bulan. Rika dan Suami menawarkan kepada tetangga terlebih dahulu dan sudah ada yang berani membayar anak yang masih dalam kandungan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Alasan warga Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara yang menjual anak yang masih dalam kandungan adalah karena alasan kemiskinan. Selain itu, kondisi pasangan suami-istri ini yang tidak mempunyai biaya persalinan untuk melahirkan anak, serta untuk membayar utang kontrakan rumah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebus ijazah serta sertifikat pelaut suami Rika yang baru dipecat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyelesaikan perdagangan anak yang masih dalam kandungan, serta mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyelesaikan perdagangan anak yang masih dalam kandungan belum efektif karena penegak hukum tidak menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mulai dari kendala hukum berupa kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap undang-undang dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus. Seperti tidak menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap kasus yang dialami oleh Rika dan suaminya.

Description Alternative :

Human trafficking is a modern form from human slavery and the worst form towards human dignity violation. The victims of human trafficking is threaten like a goods, sale, moved, the rights was deprived even risk to death. For example a condition undergone by Rika and Taufik family (fake name), forcefully sell their eight months unborn child. Rika and Husband offer to the neighbor and the buyer buy with price 1.000.000 rupiahs. The reason why the citizen of Beting Village, Koja, and North Jakarta sell their child is because of poverty. Besides that, the condition of this spouse is unable to pay childbirth cost and to pay rent house amounting 550.000 rupiahs and to take certificate of his husband that has recently been fired from his job. The problem concerned by the writer is about affectivity of UU no 21/2007 about unborn child trafficking eradication, and about the obstacles faced during implementation of UU no 21/2007 about human trafficking eradication. The study is descriptive analytic by describing facts in form of primary and secondary data with juridical normative approach. The gained data is analyzed in juridical qualitative, therefore hierarchy of constitutions rule can be noticed and legal certainty guaranteed. According to study result, it can be concluded that the implementation UU no 21/2007 about human trafficking eradication to solve unborn child trafficking has not effective yet because law enforcement not applicable Articles 11 UU no 21/2007 about human trafficking eradication. The obstacles faced during implementation UU no 21/2007 about human trafficking eradication start at law obstacles such as low knowlage from law enforcement that uu in applicable Articles which problem. Like that, not applicable Articles 11 UU no 21/2007 about human trafficking eradication that problem undergone by Rika his husband.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationP
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id