Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Path: Top

ASPEK HUKUM CEK POS WISATA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN(Studi Kasus Perum Pos dan Giro Malang)

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2012-06-30 07:36:41
By : DINA SUSANTI (98400062), Dept. of Law
Created : 2002-08-05, with 1 files

Keyword : ASPEK HUKUM, CEK POS WISATA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui aspek hukum dari Cek Pos Wisata dalam lalu lintas pembayaran. Cek Pos Wisata timbul karena kebutuhan masyarakat akan kepraktisan dan keamanan pada saat melakukan pembayaran dalam perjalanan diseluruh wilayah Indonesia sehingga PT. Pos Indonesia (Persero) menerbitkan surat cek yang digunakan dalam perjalanan demi keamanan dan kepraktisan pemegang Cek Pos Wisata.

Berbagai masalah tentang Cek Pos Wisata masih tergolong baru walaupun penerbitan Cek Pos Wisata itu sudah ada akan tetapi karena pengaturannya diluar KUHD yang berarti Cek Pos Wisata itu mempunyai aturan-aturan tersendiri sepanjang aturannya itu tidak bertentangan dengan yang ada dalam KUHD. Cek Pos Wisata diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro No. 119/OP/DIRUTPOS/1988 tentang Pelayanan Cek Pos Wisata

Permasalan yang hendak penulis kaji secara mendalam berkaitan dengan kedudukan hukum dan fungsi Cek Pos Wisata dalam lalu lintas pembayaran serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak pemegang Cek Pos Wisata.

Dari permasalahan tersebut penulis berharap dapat dipergunakan untuk menjadi bahan masukan bagi Penulis, Fakultas, Instansi Perum Pos dan Giro serta masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini penulis ingin memberikan masukan kepada Instansi Perum Pos dan Giro supaya lebih meningkatkan jasa pelayanan Cek Pos Wisata dan kepada pihak yang lain agar dapat memahami lebih dalam tentang seluk beluk Cek Pos Wisata.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dan menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan untuk metode pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian secara umum penulis memberikan gambaran tentang penerbitan Cek Pos Wisata, dari gambaran tersebut dapat diperoleh tentang syarat-syarat formal Cek Pos Wisata, fungsi Cek Pos Wisata sebagai surat berharga, ciri-ciri Cek Pos Wisata, cara-cara mengunjukkannya, pemindahtangan Cek Pos Wisata dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pemegang Cek Pos Wisata.

Dalam analisa hasil penelitian penulis membandingkan antara Cek Pos Wisata dalam praktek dengan ketentuan cek yang ada dalam teori KUHD. Cek Pos Wisata hanya dapat diuangkan di Kantor Pos yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran. Cek Pos Wisata berklausula atas unjuk fungsinya sangat terbatas karena tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas. Pemindahtanganan Cek Pos Wisata tanpa formalitas apa-apa juga tanpa endosemen.

Dari hal tersebut diatas kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan hukum dan fungsi Cek Pos Wisata sebagai alat pembayaran dalam perjalanan sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam ketentuan KUHD walaupun ada perbedaan tetapi tidak bertentangan dengan yang ada di KUHD sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) kepada pihak pemegang Cek Pos Wisata dengan memberikan penggantian terhadap Cek Pos Wisata yang hilang, Cek Pos Wisata yang mengalami cacat bentuk dan penggantian terhadap Cek Pos Wisata yang data-datanya tidak sesuai dengan CPW-1 milik Pemegang Cek Pos Wisata

Dan akhirnya penulis menyarankan penjualan Cek Pos Wisata dibuat dalam bentuk perlembar agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat yang hendak membeli dan menggunakan Cek Pos Wisata sesuai dengan kebutuhannya. Pemindahtangan Cek Pos Wisata dengan menggunakan klausula atas unjuk perlu dibuat pengaturannya lebih lanjut agar dapat difungsikan oleh pengguna Cek Pos Wisata.

Description Alternative :

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui aspek hukum dari Cek Pos Wisata dalam lalu lintas pembayaran. Cek Pos Wisata timbul karena kebutuhan masyarakat akan kepraktisan dan keamanan pada saat melakukan pembayaran dalam perjalanan diseluruh wilayah Indonesia sehingga PT. Pos Indonesia (Persero) menerbitkan surat cek yang digunakan dalam perjalanan demi keamanan dan kepraktisan pemegang Cek Pos Wisata.

Berbagai masalah tentang Cek Pos Wisata masih tergolong baru walaupun penerbitan Cek Pos Wisata itu sudah ada akan tetapi karena pengaturannya diluar KUHD yang berarti Cek Pos Wisata itu mempunyai aturan-aturan tersendiri sepanjang aturannya itu tidak bertentangan dengan yang ada dalam KUHD. Cek Pos Wisata diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro No. 119/OP/DIRUTPOS/1988 tentang Pelayanan Cek Pos Wisata

Permasalan yang hendak penulis kaji secara mendalam berkaitan dengan kedudukan hukum dan fungsi Cek Pos Wisata dalam lalu lintas pembayaran serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak pemegang Cek Pos Wisata.

Dari permasalahan tersebut penulis berharap dapat dipergunakan untuk menjadi bahan masukan bagi Penulis, Fakultas, Instansi Perum Pos dan Giro serta masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini penulis ingin memberikan masukan kepada Instansi Perum Pos dan Giro supaya lebih meningkatkan jasa pelayanan Cek Pos Wisata dan kepada pihak yang lain agar dapat memahami lebih dalam tentang seluk beluk Cek Pos Wisata.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dan menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan untuk metode pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian secara umum penulis memberikan gambaran tentang penerbitan Cek Pos Wisata, dari gambaran tersebut dapat diperoleh tentang syarat-syarat formal Cek Pos Wisata, fungsi Cek Pos Wisata sebagai surat berharga, ciri-ciri Cek Pos Wisata, cara-cara mengunjukkannya, pemindahtangan Cek Pos Wisata dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pemegang Cek Pos Wisata.

Dalam analisa hasil penelitian penulis membandingkan antara Cek Pos Wisata dalam praktek dengan ketentuan cek yang ada dalam teori KUHD. Cek Pos Wisata hanya dapat diuangkan di Kantor Pos yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran. Cek Pos Wisata berklausula atas unjuk fungsinya sangat terbatas karena tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas. Pemindahtanganan Cek Pos Wisata tanpa formalitas apa-apa juga tanpa endosemen.

Dari hal tersebut diatas kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan hukum dan fungsi Cek Pos Wisata sebagai alat pembayaran dalam perjalanan sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam ketentuan KUHD walaupun ada perbedaan tetapi tidak bertentangan dengan yang ada di KUHD sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) kepada pihak pemegang Cek Pos Wisata dengan memberikan penggantian terhadap Cek Pos Wisata yang hilang, Cek Pos Wisata yang mengalami cacat bentuk dan penggantian terhadap Cek Pos Wisata yang data-datanya tidak sesuai dengan CPW-1 milik Pemegang Cek Pos Wisata

Dan akhirnya penulis menyarankan penjualan Cek Pos Wisata dibuat dalam bentuk perlembar agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat yang hendak membeli dan menggunakan Cek Pos Wisata sesuai dengan kebutuhannya. Pemindahtangan Cek Pos Wisata dengan menggunakan klausula atas unjuk perlu dibuat pengaturannya lebih lanjut agar dapat difungsikan oleh pengguna Cek Pos Wisata.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id