Print ...

Contributor...

  • Editor: infopus@jiptumm

Path: Top

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENANGKAPAN SAMPAI DENGAN PROSES PENAHANAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN(Studi di Polresta Malang)

Undergraduate Theses from JIPTUMM / 2003-01-20 02:58:00
By : Handarweni (98400047), Dept. of Law
Created : 2002-12-20, with 1 files

Keyword : HAK TERSANGKA, ANAK, PENYIDIKAN, Handarweni

Dalam masyrakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum/ melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melanggar hukum tersebut akan dilakukaan tindakan hukum/ proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, yang mana dalam tiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Di mana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak daripada anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sisem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal.

Dalam kesempatan ini, penulis mengemukakan satu permasalahan yaitu tentang bagaimana implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses penagkapan sampai dengan proses penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Sumber data penulis adalah dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview yang respondennya diambil dari unsur penyidik yang ada di Polresta Malang, tersangka anak, dari unsur penasehat hukum/ pengacara adalah IKADIN Malang dan dokumentasi yaitu dokumen/ berkas-berkas yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan mengenai obyek yang diteliti dengan cara membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori-teori yang ada.

Adapun beberapa temuan penulis dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : Berikut implementasi hak tersangka anak dalam proses penangkapan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 3/1997 tentang peradilan anak dan KUHAP, kecuali terhadap hak-hak tersangka anak untyuk didampingi oleh penasehat hukumnya yang belum dilaksanakan. Sedangkan implementasi hak tersangak anak dalam proses penahanan belum dilaksanakan secara maksimal, ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak, terutama berupa hak intelektual anak, dan penahanan anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif dan objektif saja secara umum tetapi pada pertimbangan khusus demi kepentingan anak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemntasi hak-hak tersangka anak tersebut adalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut iaitu : a) masih terbatasnya SDM dan profesionalisme jajaran personel kepolisian di Polresta Malang; b) masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki; c) tingkat kesadaran hukum masyarakat yang cenderung masih rendah. Untuk itu penulis menyarankan agar implementasi hak tersangka anak tersenbut dapat maksimal adalah diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap isi daripada ketentuan UU yang berlaku tidak semata-mata melaksanakan apa yang ditulis di dalamnya. Serta dalam melalukan pemeriksaan tersangka anak ini tidak hanya mendasarkan pada ketentuan KUHAP dan UU No. 3/ 1997 sebagai peradilan anak melainkan juga peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak seperti konvensi hak-hak anak 1989 dan UU No. 3/ 1999 tentang HAM

Description Alternative :

Dalam masyrakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum/ melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melanggar hukum tersebut akan dilakukaan tindakan hukum/ proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, yang mana dalam tiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Di mana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak daripada anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sisem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal.

Dalam kesempatan ini, penulis mengemukakan satu permasalahan yaitu tentang bagaimana implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses penagkapan sampai dengan proses penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Sumber data penulis adalah dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview yang respondennya diambil dari unsur penyidik yang ada di Polresta Malang, tersangka anak, dari unsur penasehat hukum/ pengacara adalah IKADIN Malang dan dokumentasi yaitu dokumen/ berkas-berkas yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan mengenai obyek yang diteliti dengan cara membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori-teori yang ada.

Adapun beberapa temuan penulis dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : Berikut implementasi hak tersangka anak dalam proses penangkapan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 3/1997 tentang peradilan anak dan KUHAP, kecuali terhadap hak-hak tersangka anak untyuk didampingi oleh penasehat hukumnya yang belum dilaksanakan. Sedangkan implementasi hak tersangak anak dalam proses penahanan belum dilaksanakan secara maksimal, ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak, terutama berupa hak intelektual anak, dan penahanan anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif dan objektif saja secara umum tetapi pada pertimbangan khusus demi kepentingan anak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemntasi hak-hak tersangka anak tersebut adalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut iaitu : a) masih terbatasnya SDM dan profesionalisme jajaran personel kepolisian di Polresta Malang; b) masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki; c) tingkat kesadaran hukum masyarakat yang cenderung masih rendah. Untuk itu penulis menyarankan agar implementasi hak tersangka anak tersenbut dapat maksimal adalah diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap isi daripada ketentuan UU yang berlaku tidak semata-mata melaksanakan apa yang ditulis di dalamnya. Serta dalam melalukan pemeriksaan tersangka anak ini tidak hanya mendasarkan pada ketentuan KUHAP dan UU No. 3/ 1997 sebagai peradilan anak melainkan juga peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak seperti konvensi hak-hak anak 1989 dan UU No. 3/ 1999 tentang HAM


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJIPTUMM
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id