Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Path: Top

PERANAN ULAMA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN (Kajian Tentang Peranan Ulama Dalam Perspektif Otonomi Daerah)

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2012-06-30 07:36:54
By : Rr. INDRY YULIANI HN, Dept. of Governmental Science
Created : 2002-12-20, with 1 files

Keyword : peranan, ulama, pembangunan

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dapat menjadi hambatan bagi tercapainya cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat yang berkecukupan dan berkesinambungan, baik dari segi material maupun immaterial. Kondisi yang berbeda secara etnis, adat istiadat dan kultur memerlukan suatu pendekatan yang berbeda pula dalam melaksanakan pembangunan. Sentralisasi pembangunan dari pemerintah pusat dan kurangnya pemerataan pembangunan, apalagi yang sesuai dengan kebutuhan setempat bukan tidak mungkin akan menciptakan pola pembangunan yang timpang.

Penekanan pembangunan pada daerah dengan memberikan otonomi kepada daerah tidak lain karena daerahlah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sungguh lebih mampu memahami dan memenuhi asprasi-aspirasi masyarakat tersebut. Konsep otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebh luas kepada daerah dalam menggali segenap potensi, lebh banyak sebagai usaha untuk merangsang dan memperdayakan masyarakat di daerah agar pembangunan itu dapat dirasakan sampai pelosok negeri. Artinya bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan suatu pembangunan pemerintah daerah harus melibatkan dan memerlukan peran serta dari masyarakat terutama tokoh-tokoh dan elt-elitkelompok masyarakat yang kritis, sehingga kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan atau diarahkan oleh pusat.

Dengan demikian, peranserta masyarakat dalam proses pembangunan di sebuah daerah otonom telah menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Artinya bahwa berbagai keputusan yang menyangkut masyarkat bukan lagi merupakan monopoli pemerintah semata, melainkan juga harus memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Bertitik tolak pada konsep ini, penulis mencoba untuk mengamati danlebih untuk memahami peranan ulama di daerah Kabupaten Bangkalan dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan karakteristiknya dan kultur masyarakat Madura pada umumnya serta status ulama dalam kehidupan masyarakat Bangkalan pada khususnya.

Ulama sebagai pemimpin informal bagi masyarakat Madura yang merupakan sosok yang disegani, juga mempunyai peran penting dalam pembangunan. Peran yang dimainkan ulama tidak hanya peran keagamaan atau masalah-masalah keagamaan, melainkan peran yang meraka mainkan juga menyangkut bidang-bidang lain seperti, bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Namun berpijak dari uraian diatas ulama tidak bisa menjalankan perannya sendiri utnuk mewujudkan suatu keberhasilan pembangunan. Kerja sama antara pemerintah, ulama dan masyarakat sangatlah berperan dalam terlaksananya/ sukesnya pembangunan.

Konsep kerja sama, yang melahirkan persatuan dan kesatuan, disadari atau tidak, merupakan langkah yang baik dalam rangka menunjang jalannya pembangunan. Karena suatu kerja sama pada dasarnya adalah membangun kekuatan dan menghlangkan hambatan-hambatan dalam pembangunan. Tujuan pembangunan yang mencoba menciptakan masyarakat yang adil dan makmur asrta berkeadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada kekompakan antar komponen bangsa.

Peran yang mereka mainkan sebagai wakil informal masyarakat adalah menjadi pembela yang menguatkan aspiras-aspirasi dari masyarakat yang dipimpimnya. Peran yang mereka mainkan telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pembangunan sebagai kekuatan lokal masyarakat yang perlu diperhitungkan. Keikutsertaan mereka telah menunjukkan supremasi mereka sebagai wakil informal masyarakat yang mendapat kepercayaan untuk dilibatkan dalam proses pembangunan. Sekaligus merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Description Alternative :

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dapat menjadi hambatan bagi tercapainya cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat yang berkecukupan dan berkesinambungan, baik dari segi material maupun immaterial. Kondisi yang berbeda secara etnis, adat istiadat dan kultur memerlukan suatu pendekatan yang berbeda pula dalam melaksanakan pembangunan. Sentralisasi pembangunan dari pemerintah pusat dan kurangnya pemerataan pembangunan, apalagi yang sesuai dengan kebutuhan setempat bukan tidak mungkin akan menciptakan pola pembangunan yang timpang.

Penekanan pembangunan pada daerah dengan memberikan otonomi kepada daerah tidak lain karena daerahlah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sungguh lebih mampu memahami dan memenuhi asprasi-aspirasi masyarakat tersebut. Konsep otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebh luas kepada daerah dalam menggali segenap potensi, lebh banyak sebagai usaha untuk merangsang dan memperdayakan masyarakat di daerah agar pembangunan itu dapat dirasakan sampai pelosok negeri. Artinya bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan suatu pembangunan pemerintah daerah harus melibatkan dan memerlukan peran serta dari masyarakat terutama tokoh-tokoh dan elt-elitkelompok masyarakat yang kritis, sehingga kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan atau diarahkan oleh pusat.

Dengan demikian, peranserta masyarakat dalam proses pembangunan di sebuah daerah otonom telah menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Artinya bahwa berbagai keputusan yang menyangkut masyarkat bukan lagi merupakan monopoli pemerintah semata, melainkan juga harus memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Bertitik tolak pada konsep ini, penulis mencoba untuk mengamati danlebih untuk memahami peranan ulama di daerah Kabupaten Bangkalan dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan karakteristiknya dan kultur masyarakat Madura pada umumnya serta status ulama dalam kehidupan masyarakat Bangkalan pada khususnya.

Ulama sebagai pemimpin informal bagi masyarakat Madura yang merupakan sosok yang disegani, juga mempunyai peran penting dalam pembangunan. Peran yang dimainkan ulama tidak hanya peran keagamaan atau masalah-masalah keagamaan, melainkan peran yang meraka mainkan juga menyangkut bidang-bidang lain seperti, bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Namun berpijak dari uraian diatas ulama tidak bisa menjalankan perannya sendiri utnuk mewujudkan suatu keberhasilan pembangunan. Kerja sama antara pemerintah, ulama dan masyarakat sangatlah berperan dalam terlaksananya/ sukesnya pembangunan.

Konsep kerja sama, yang melahirkan persatuan dan kesatuan, disadari atau tidak, merupakan langkah yang baik dalam rangka menunjang jalannya pembangunan. Karena suatu kerja sama pada dasarnya adalah membangun kekuatan dan menghlangkan hambatan-hambatan dalam pembangunan. Tujuan pembangunan yang mencoba menciptakan masyarakat yang adil dan makmur asrta berkeadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada kekompakan antar komponen bangsa.

Peran yang mereka mainkan sebagai wakil informal masyarakat adalah menjadi pembela yang menguatkan aspiras-aspirasi dari masyarakat yang dipimpimnya. Peran yang mereka mainkan telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pembangunan sebagai kekuatan lokal masyarakat yang perlu diperhitungkan. Keikutsertaan mereka telah menunjukkan supremasi mereka sebagai wakil informal masyarakat yang mendapat kepercayaan untuk dilibatkan dalam proses pembangunan. Sekaligus merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id