Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Path: Top

PELAKSANAAN BAPPEDA DALAM BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2012-06-30 07:36:38
By : TRI CAHYO RISMAWANTO (94230042), Dept. of Governmental Science
Created : 2002-07-22, with 1 files

Keyword : PELAKSANAAN, BAPPEDA

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yaitu dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka mutlaklah diperlukan adanya pelaksanaan pembangunan disegala bidang baik materiil maupun spirituil. Dalam merencanakan pembangunan di suatu daerah juga diperlukan adanya data yang valid dalam rangka menyusun suatu perencanaan yang dapat mengkoordinasikan dan mensinkonisasikan serta mengintegrasikan segenap rencana pembangunan berdasarkan data yang riil dari suatu penelitian.

Supaya pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai wilayah yang begitu luas dapat berjalan dengan baik, maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang terbagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam pasal UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dengan Undang-Unadang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1974 diatas, maka dibentuknya daerah otonom dengan penyelenggaraan wewenang daerah otonom, berikut tugas dan kewajiban serta tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada diri sendiri seorang kepala wilayah/ daerah melekat dua fungsi, disatu sisi ia berfungsui sebgai kepala daerah sedangkan disisi lain ia berfungsi sebagai kepala wilayah (dalam hal ini merupakan wakil pemerintah pusat di daerah), Kepala wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

Kemudian untuk melaksanakan fungsinya sebagai koordinator dibidang pembangunan, kepala wilayah/ daerah memerlukan bantuan dari pihak lain, ia dapat melaksanakan seluruh fungsinya seorang diri. Maka di dalam hal ini kepala wilayah./ daerah dibantu oleh suatu staf atau badan perencana. Staf atau badan perencana tersebut adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Bertilik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan BAPPEDA dalam membantu Bupati di Kabupaten Rembang dalam mengkoordinasikan segenap perencanaan pembangunan sesuai dengan pendataan yang akurat dan teliti dalam arti dapat mengintegrasikan, program pembangunan di pemerintah kabupaten Rembang. Sehingga saling mengisi, melengkapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Untuk menganalisa data-data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan Metode Diskriptif Kualitatif. Metode ini hanya menyajikan dan memaparkan data apa adanya. Sedang pengumpulan data dari sumber-sumbernya penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari hasil pengumpulan data dan fakta mengenai koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan BAPPEDA menunjukkan bahwa:

1. Bahwa koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses dari bawah dan disini melibatkan masyarakat secara langsung.

2. Kesadaran yang tinggi pihak-pihak yang diberi tugas akan arti penting rapat koordinasi perencanaan pembangunan.

3. Produktifitas rapat koordinasi perencanaan pembangunan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya proyek yang ditelorkan.

Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara merata dan tidak hanya untuk kepentingan suatu golongan atau sebagian dari masyarakat tetapi, seluruh rakyat, seluruh lapisan masyarakat secara berencana, menyeluruh, terarah dan terpadu dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menuju tercapainya kemandirian dan kemajuan yang merata.

Description Alternative :

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yaitu dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka mutlaklah diperlukan adanya pelaksanaan pembangunan disegala bidang baik materiil maupun spirituil. Dalam merencanakan pembangunan di suatu daerah juga diperlukan adanya data yang valid dalam rangka menyusun suatu perencanaan yang dapat mengkoordinasikan dan mensinkonisasikan serta mengintegrasikan segenap rencana pembangunan berdasarkan data yang riil dari suatu penelitian.

Supaya pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai wilayah yang begitu luas dapat berjalan dengan baik, maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang terbagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam pasal UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dengan Undang-Unadang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1974 diatas, maka dibentuknya daerah otonom dengan penyelenggaraan wewenang daerah otonom, berikut tugas dan kewajiban serta tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada diri sendiri seorang kepala wilayah/ daerah melekat dua fungsi, disatu sisi ia berfungsui sebgai kepala daerah sedangkan disisi lain ia berfungsi sebagai kepala wilayah (dalam hal ini merupakan wakil pemerintah pusat di daerah), Kepala wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

Kemudian untuk melaksanakan fungsinya sebagai koordinator dibidang pembangunan, kepala wilayah/ daerah memerlukan bantuan dari pihak lain, ia dapat melaksanakan seluruh fungsinya seorang diri. Maka di dalam hal ini kepala wilayah./ daerah dibantu oleh suatu staf atau badan perencana. Staf atau badan perencana tersebut adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Bertilik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan BAPPEDA dalam membantu Bupati di Kabupaten Rembang dalam mengkoordinasikan segenap perencanaan pembangunan sesuai dengan pendataan yang akurat dan teliti dalam arti dapat mengintegrasikan, program pembangunan di pemerintah kabupaten Rembang. Sehingga saling mengisi, melengkapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Untuk menganalisa data-data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan Metode Diskriptif Kualitatif. Metode ini hanya menyajikan dan memaparkan data apa adanya. Sedang pengumpulan data dari sumber-sumbernya penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari hasil pengumpulan data dan fakta mengenai koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan BAPPEDA menunjukkan bahwa:

1. Bahwa koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses dari bawah dan disini melibatkan masyarakat secara langsung.

2. Kesadaran yang tinggi pihak-pihak yang diberi tugas akan arti penting rapat koordinasi perencanaan pembangunan.

3. Produktifitas rapat koordinasi perencanaan pembangunan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya proyek yang ditelorkan.

Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara merata dan tidak hanya untuk kepentingan suatu golongan atau sebagian dari masyarakat tetapi, seluruh rakyat, seluruh lapisan masyarakat secara berencana, menyeluruh, terarah dan terpadu dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menuju tercapainya kemandirian dan kemajuan yang merata.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id