Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Path: Top

IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU EKSONERASI DALAM PERDAGANGAN ECERAN DI KOTA MALANG

Undergraduate Theses from JBPTUNIKOMPP / 2012-06-30 07:36:40
By : WIDYARINI HENDRANINGSIH (98400133), Dept. of Law
Created : 2002-08-02, with 1 files

Keyword : Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen ini diharapkan menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah sebagai pengatur. Dalam pembangunan di bidang ekonomi pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pengarahan dan perlindungan agar tercipta iklim yang sehat dan perkembangan dunia usaha khususnya dunia perdagangan

Dengan adanya Undang-Undang Perlindunngan Konsumen No 8 Tahun 1999 diharapkan posisi konsumen yang lemah dapat terlindungi secara hukum. Akan tetapi dalam penerapannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, khususnya pasal 18 belum berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Masih saja ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku eksonerasi di nota pembelian , contohnya pada perdagangan elektronik, perdagangan garmen dan perdagangan makanan yang akibatnya merugikan konsumen. Konsumen terpaksa menerima dengan berat hati karena didorong oleh kebutuhan.

Pencantuman klausula baku eksonerasi tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada pelaku usaha yang telah membuat klausula baku eksonerasi. Jika permintaan yang diajukan konsumen tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum baik melalui Pengadilan maupun luar Pengadilan oleh BPSK. Para pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula baku eksonerasi di nota pembelian dapat dikenai sanksi perdata bahwa perjanjian standart tersebut batal demi hokum dan pelaku usaha wajib merevisi agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 pasal 18. Apabila masih melanggar maka akan di kenai sanksi pidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda 2000.000.000.00 ( dua miliar rupiah)

Dengan demikian diharapkan tercipta iklim yang sehat pada perdagangan eceran dikota Malang sehingga posisi antara pelaku usaha dan konsumen seimbang tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga kehidupan kehidupan bermasyarakat itu berjalan secara damai dan adil dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Pentingnya perlindungan kepada konsumen karena dalam ekonomi global posisi konsumen memegang peranan yang sangat strategis sebagai penentu keberhasilan pelaku ekonomi di pasar. Oleh karena itu dengan memberikan perlindungan kepada konsumen bukan berarti mematikan usaha pelaku usaha akan tetapi justru perlindungan konsumen dapat mendorong iklim yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Description Alternative :

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen ini diharapkan menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah sebagai pengatur. Dalam pembangunan di bidang ekonomi pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pengarahan dan perlindungan agar tercipta iklim yang sehat dan perkembangan dunia usaha khususnya dunia perdagangan

Dengan adanya Undang-Undang Perlindunngan Konsumen No 8 Tahun 1999 diharapkan posisi konsumen yang lemah dapat terlindungi secara hukum. Akan tetapi dalam penerapannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, khususnya pasal 18 belum berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Masih saja ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku eksonerasi di nota pembelian , contohnya pada perdagangan elektronik, perdagangan garmen dan perdagangan makanan yang akibatnya merugikan konsumen. Konsumen terpaksa menerima dengan berat hati karena didorong oleh kebutuhan.

Pencantuman klausula baku eksonerasi tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada pelaku usaha yang telah membuat klausula baku eksonerasi. Jika permintaan yang diajukan konsumen tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum baik melalui Pengadilan maupun luar Pengadilan oleh BPSK. Para pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula baku eksonerasi di nota pembelian dapat dikenai sanksi perdata bahwa perjanjian standart tersebut batal demi hokum dan pelaku usaha wajib merevisi agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 pasal 18. Apabila masih melanggar maka akan di kenai sanksi pidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda 2000.000.000.00 ( dua miliar rupiah)

Dengan demikian diharapkan tercipta iklim yang sehat pada perdagangan eceran dikota Malang sehingga posisi antara pelaku usaha dan konsumen seimbang tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga kehidupan kehidupan bermasyarakat itu berjalan secara damai dan adil dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Pentingnya perlindungan kepada konsumen karena dalam ekonomi global posisi konsumen memegang peranan yang sangat strategis sebagai penentu keberhasilan pelaku ekonomi di pasar. Oleh karena itu dengan memberikan perlindungan kepada konsumen bukan berarti mematikan usaha pelaku usaha akan tetapi justru perlindungan konsumen dapat mendorong iklim yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationDept. of Law
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id