Print ...

Contributor...

  • Editor: infopus@jiptumm

Path: Top

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPANPASAL 504 KUHPTENTANG PERBUATAN PIDANA PENGEMISAN(Studi di Polresta Malang)

Undergraduate Theses from JIPTUMM / 2003-01-25 02:52:00
By : HENI NOVIANTI(98400101), Dept. of Law
Created : 2003-03-25, with 10 files

Keyword : penerapan pasal 504KUHP,heni

Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini secara sosial telah melahirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan struktural yang demikian, pada taraf tertentu mengubah perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan tetap survive dalam kehidupannya, dengan cara mengemis. Meskipun mengemis merupakan hak seseorang, namun jika dilakukan oleh seorang/ beberapa orang diatas usia 16 tahun dan dilakukan di tempat-tempat umum; dapat dianggap melanggar hukum, terlebih lagi jika mengganggu serta merugikan hak orang lain. KUHP melalui pasal 504 telah mengatur dengan jelas suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemis. Tetapi ketentuan tersebut ternyata tidak diterapkan oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini Polresta Malang), sementara disatu sisi perilaku pengemis banyak menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi orang lain, bahkan menjurus kearah pemaksaan dan kekerasan. Banyak kasus yang terjadi dan agaknya telah menjadi fenomena tersendiri di masyarakat Kota Malang.

Dalam penelitian ini, diajukan dua permasalahan yaitu : (1). Mengapa ketentuan pasal 504 KUHP tidak diterapkan secara konsisten kepada pelaku pengemisan? Dan (2). Kendala apa yang dihadapi pihak Polresta Malang dalam hal tersebut?

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polresta Malang, sebagai institusi yang bertugas menegakan hukum, termasuk menegakan berlakunya pasal 504 KUHP secara konsisten. Dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi penelitian, karena di kota ini fenomena pengemis telah meluas bahkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan anggota masyarakat lainnya. Namun hasil penelitian menunjukan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala tidak berlakunya ketentuan pasal 504 KUHP secara efektif, selain didasari oleh beberapa alasan sebagaimana dikemukakan oleh responden, dalam hal ini Wakasat Serse beserta staf dan Kasat Sabhara; juga munculnya kendala baik internal mapun eksternal.

Ada dua alasan mendasar yang menjadikan berlakunya pasal 504 KUHP “mandul”, yaitu : alasan yang bersifat yuridis dan alasan non yuridis. Baik alasan yuridis maupun non yuridis tersebut, ternyata merupakan argumen klasik yang justru bertentangan dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur oleh pasal 13 UU Nomer 2 Tahun 2002 yakni : menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum dan mengayomi serta melayani masyarakat. Dikatakan kurang relevan karena alasan-alasan tersebut lebih merupakan wacana teoritik yang tidak patut dijadikan alasan mendasar mengesampingkan berlakunya pasal-pasal dalam KUHP. Demikian pula soal kendala-kendala yang selama ini dihadapi pihak Polresta dalam menerapkan ketentuan pasal 504 KUHP. Kendala yang dikemukakan responden bersifat umum, misalnya soal terbatasnya jumah personil dan rendahnya kualitas SDM di jajaran Polresta Malang. Terbatasnya kapasitas ruang tahanan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis diskripsi kualitatif, selanjutnya dapat diperoleh gambaran dengan lebih jelas menyangkut identifikasi alasan yang dikemukakan responden serta kendala-kendala yang dihadapinya. Untuk itu, kesimpulan hasil penelitian menunjukan : (1). Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pihak Polresta kurang signifikan/ relevan dengan tugas pokok Polri, utamanya dalam penegakan hukum untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, (2). Bahwa alasan yang dikemukan oleh Polresta Malang tentang tidak diterapkannya pasal 504 KUHP merupakan wacana teoritik yang secara substansial bukan merupakan halangan bagi Polresta Malang melakukan tindakan represif terhadap pelaku pengemisan.

(3). Bahwa kendala-kendala yang teridentifikasi merupakan kendala yang bersifat umum dan cenderung bersifat non teknis, misalnya keterbatasan jumlah personil dan rendahnya kualitas SDM, (4). Bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh Polri, termasuk menerapkan berlakunya pasal 504 KUHP mengingat pasal tersebut bukan merupakan delik aduan, selain mempertimbangkan faktor kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : (1). Untuk mencegah meluasnya praktek pengemisan yang meluas serta dapat meresahkan bahkan merugikan masyarakat, maka pihak Polri dalam hal ini Polresta malang wajib melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya Satpol PP atau Dinas Sosial Kota Malang. (2). Perlunya perhatian yang lebih khusus kepada pelaku-pelaku pengemisan yang menggunakan modus operandi pura-pura atau mengekploitasi anak-anak/ bayi.

Description Alternative :

Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini secara sosial telah melahirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan struktural yang demikian, pada taraf tertentu mengubah perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan tetap survive dalam kehidupannya, dengan cara mengemis. Meskipun mengemis merupakan hak seseorang, namun jika dilakukan oleh seorang/ beberapa orang diatas usia 16 tahun dan dilakukan di tempat-tempat umum; dapat dianggap melanggar hukum, terlebih lagi jika mengganggu serta merugikan hak orang lain. KUHP melalui pasal 504 telah mengatur dengan jelas suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemis. Tetapi ketentuan tersebut ternyata tidak diterapkan oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini Polresta Malang), sementara disatu sisi perilaku pengemis banyak menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi orang lain, bahkan menjurus kearah pemaksaan dan kekerasan. Banyak kasus yang terjadi dan agaknya telah menjadi fenomena tersendiri di masyarakat Kota Malang.

Dalam penelitian ini, diajukan dua permasalahan yaitu : (1). Mengapa ketentuan pasal 504 KUHP tidak diterapkan secara konsisten kepada pelaku pengemisan? Dan (2). Kendala apa yang dihadapi pihak Polresta Malang dalam hal tersebut?

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polresta Malang, sebagai institusi yang bertugas menegakan hukum, termasuk menegakan berlakunya pasal 504 KUHP secara konsisten. Dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi penelitian, karena di kota ini fenomena pengemis telah meluas bahkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan anggota masyarakat lainnya. Namun hasil penelitian menunjukan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala tidak berlakunya ketentuan pasal 504 KUHP secara efektif, selain didasari oleh beberapa alasan sebagaimana dikemukakan oleh responden, dalam hal ini Wakasat Serse beserta staf dan Kasat Sabhara; juga munculnya kendala baik internal mapun eksternal.

Ada dua alasan mendasar yang menjadikan berlakunya pasal 504 KUHP “mandul”, yaitu : alasan yang bersifat yuridis dan alasan non yuridis. Baik alasan yuridis maupun non yuridis tersebut, ternyata merupakan argumen klasik yang justru bertentangan dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur oleh pasal 13 UU Nomer 2 Tahun 2002 yakni : menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum dan mengayomi serta melayani masyarakat. Dikatakan kurang relevan karena alasan-alasan tersebut lebih merupakan wacana teoritik yang tidak patut dijadikan alasan mendasar mengesampingkan berlakunya pasal-pasal dalam KUHP. Demikian pula soal kendala-kendala yang selama ini dihadapi pihak Polresta dalam menerapkan ketentuan pasal 504 KUHP. Kendala yang dikemukakan responden bersifat umum, misalnya soal terbatasnya jumah personil dan rendahnya kualitas SDM di jajaran Polresta Malang. Terbatasnya kapasitas ruang tahanan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis diskripsi kualitatif, selanjutnya dapat diperoleh gambaran dengan lebih jelas menyangkut identifikasi alasan yang dikemukakan responden serta kendala-kendala yang dihadapinya. Untuk itu, kesimpulan hasil penelitian menunjukan : (1). Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pihak Polresta kurang signifikan/ relevan dengan tugas pokok Polri, utamanya dalam penegakan hukum untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, (2). Bahwa alasan yang dikemukan oleh Polresta Malang tentang tidak diterapkannya pasal 504 KUHP merupakan wacana teoritik yang secara substansial bukan merupakan halangan bagi Polresta Malang melakukan tindakan represif terhadap pelaku pengemisan.

(3). Bahwa kendala-kendala yang teridentifikasi merupakan kendala yang bersifat umum dan cenderung bersifat non teknis, misalnya keterbatasan jumlah personil dan rendahnya kualitas SDM, (4). Bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh Polri, termasuk menerapkan berlakunya pasal 504 KUHP mengingat pasal tersebut bukan merupakan delik aduan, selain mempertimbangkan faktor kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : (1). Untuk mencegah meluasnya praktek pengemisan yang meluas serta dapat meresahkan bahkan merugikan masyarakat, maka pihak Polri dalam hal ini Polresta malang wajib melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya Satpol PP atau Dinas Sosial Kota Malang. (2). Perlunya perhatian yang lebih khusus kepada pelaku-pelaku pengemisan yang menggunakan modus operandi pura-pura atau mengekploitasi anak-anak/ bayi.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJIPTUMM
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id