Print ...

Contributor...

  • Editor: infopus@jiptumm

Path: Top

PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN K.U.H.PERDATA

Undergraduate Theses from JIPTUMM / 2003-01-27 09:15:00
By : MUHAMMAD IHWAN, Dept. of Syariah
Created : 2003-03-27, with 2 files

Keyword : Perspektif Hukum Islam&KUHP

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup bersama-sama dengan makhluk yang lain dalam suatu masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak manusia senantiasa saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam hidupnya. Kepentingan-kepentingan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga hak dan kewajiban ini membutuhkan suatu aturan hukum guna menghindari terjadinya bentrok atau perselisihan diantara para pihak yang melakukan kepentingan itu.

Dalam negara Indonesia menganut tiga sistem hukum yaitu; sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Hal ini menyebabkan terjadinya pluralisme hukumdi Indonesi. Dalam lapangan keperdataan misalnya, kita masih menggunakan sistem hukum Barat (BW) yang nota bene merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda, padahal sitem hukum Islam juga mengatur hal-hal keperdataan (muamalat). Sebagai contoh masalah pinjam-meminjam yang diatur dalam K.U.H.Perdata (Bab III), juga diatur dalam hukum Islam.

Untuk itu penulis dalam skripsi ini mencoba mengkaji masalah perjanjian pinjam-meminjam yang ditinjau dari prospektif hukum Islam dan KUHPerdata. Karena perjanjian pinjam-meminjam dewasa ini lagi marak terjadi dilingkungan masyarakat kita, yang dipengaruhi semakin terhimpitnya faktor ekonomi dan imbas dari krisis yang berkepanjangan yang sampai saat ini masih melanda negara kita.

Berangkat dari hal-hal tersebut, penulis mengangkat tiga permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana perbandingan perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum islam dan KUHPdt dalam hal; Pengertian, syarat, subyek dan obyeknya. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam. Serta bagaimana aturan perjanjian pinjam-meminjam uang dalam hukum Islam dan KUHPdt.

Permasalahan-permasalahan inilah yang hendak penulis kaji secara mendalam, dan kemudian mengkaji pula segi persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Untuk memperoleh data, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menghimpun dari berbagi literatur, skripsi dan karya ilmiah para ahli hukum, selanjutnya penulis menganalisa data dengan metode diskriptif kualitatif dan metode content analisis, artinya suatu analisa yang memberikan gambaran secara sistimatik dan uraian dengan argumentasi yang logis, serta analisa mendalam dari data-data yang diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Adapun beberapa temuan penulis secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa pinjam-meminjam yang diatur dalam hukum Islam dan KUHPerdata mempunyai persamaan dan perbedaan. Dimana syarat-syarat pinjam-meminjam yang diatur dalam hukum Islam mempunyai persamaan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam KUHPdt (psl 1320). Adapun perbedaannya terletak pada obyek pinjaman, dimana dalam hukum Islam menetapkan barang pinjaman adalah sesuatu yang tidak menghabis karena pemakaian, sedangkan dalam KUHPdt menentukan barang pinjaman adalah sesuatu yang menghabis karena pemakaian (psl 1754).

2. Bahwa hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam hukum Islam berbeda dengan yang diatur dalam KUHPdt. Dalam hukum Islam mewajibkan kepada debitur untuk mengembalikan barang pinjaman yang semula dipinjam, apabila telah selesai dipakai atau lewatnya waktu yang diperjanjikan, karena dalam hukum Islam lebih menekankan pada pengambilan manfaat semata dari barang pinjaman. Adapun yang diatur dalam KUHPdt mewajibkan kepada debitur untuk mengganti barang pinjaman dengan barang yang baru, karena obyek dari pinjaman adalah sesuatu yang menghabis, sehingga debitur harus bertanggung jawab atas kemusnahan barang pinjaman.

Description Alternative :

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup bersama-sama dengan makhluk yang lain dalam suatu masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak manusia senantiasa saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam hidupnya. Kepentingan-kepentingan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga hak dan kewajiban ini membutuhkan suatu aturan hukum guna menghindari terjadinya bentrok atau perselisihan diantara para pihak yang melakukan kepentingan itu.

Dalam negara Indonesia menganut tiga sistem hukum yaitu; sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Hal ini menyebabkan terjadinya pluralisme hukumdi Indonesi. Dalam lapangan keperdataan misalnya, kita masih menggunakan sistem hukum Barat (BW) yang nota bene merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda, padahal sitem hukum Islam juga mengatur hal-hal keperdataan (muamalat). Sebagai contoh masalah pinjam-meminjam yang diatur dalam K.U.H.Perdata (Bab III), juga diatur dalam hukum Islam.

Untuk itu penulis dalam skripsi ini mencoba mengkaji masalah perjanjian pinjam-meminjam yang ditinjau dari prospektif hukum Islam dan KUHPerdata. Karena perjanjian pinjam-meminjam dewasa ini lagi marak terjadi dilingkungan masyarakat kita, yang dipengaruhi semakin terhimpitnya faktor ekonomi dan imbas dari krisis yang berkepanjangan yang sampai saat ini masih melanda negara kita.

Berangkat dari hal-hal tersebut, penulis mengangkat tiga permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana perbandingan perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum islam dan KUHPdt dalam hal; Pengertian, syarat, subyek dan obyeknya. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam. Serta bagaimana aturan perjanjian pinjam-meminjam uang dalam hukum Islam dan KUHPdt.

Permasalahan-permasalahan inilah yang hendak penulis kaji secara mendalam, dan kemudian mengkaji pula segi persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Untuk memperoleh data, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menghimpun dari berbagi literatur, skripsi dan karya ilmiah para ahli hukum, selanjutnya penulis menganalisa data dengan metode diskriptif kualitatif dan metode content analisis, artinya suatu analisa yang memberikan gambaran secara sistimatik dan uraian dengan argumentasi yang logis, serta analisa mendalam dari data-data yang diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Adapun beberapa temuan penulis secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa pinjam-meminjam yang diatur dalam hukum Islam dan KUHPerdata mempunyai persamaan dan perbedaan. Dimana syarat-syarat pinjam-meminjam yang diatur dalam hukum Islam mempunyai persamaan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam KUHPdt (psl 1320). Adapun perbedaannya terletak pada obyek pinjaman, dimana dalam hukum Islam menetapkan barang pinjaman adalah sesuatu yang tidak menghabis karena pemakaian, sedangkan dalam KUHPdt menentukan barang pinjaman adalah sesuatu yang menghabis karena pemakaian (psl 1754).

2. Bahwa hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam hukum Islam berbeda dengan yang diatur dalam KUHPdt. Dalam hukum Islam mewajibkan kepada debitur untuk mengembalikan barang pinjaman yang semula dipinjam, apabila telah selesai dipakai atau lewatnya waktu yang diperjanjikan, karena dalam hukum Islam lebih menekankan pada pengambilan manfaat semata dari barang pinjaman. Adapun yang diatur dalam KUHPdt mewajibkan kepada debitur untuk mengganti barang pinjaman dengan barang yang baru, karena obyek dari pinjaman adalah sesuatu yang menghabis, sehingga debitur harus bertanggung jawab atas kemusnahan barang pinjaman.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJIPTUMM
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id